Home / Berita / Buoy Tsunami, Ketika Pendeteksi Tsunami Dicuri Nelayan

Buoy Tsunami, Ketika Pendeteksi Tsunami Dicuri Nelayan

Buoy pendeteksi tsunami, alat yang diandalkan untuk mendeteksi dan mengirim pesan peringatan dini tsunami dari tengah laut ini, sejak 2012 tak lagi diandalkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bukan karena tak canggih, tetapi alat senilai Rp 5 miliar itu hilang. Satu dari 22 alat itu terdeteksi dibawa ke Muara Baru, Jakarta Utara.

Hingga kini, 22 buoy pendeteksi tsunami yang pernah dipasang pada kurun 2006-2010 itu semuanya tak lagi terpasang di tengah laut. Setidaknya empat hilang dicuri dan tujuh unit rusak karena beberapa komponennya dirusak atau dicuri. Sejak 2014, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) selaku operator pun menarik seluruh buoy yang ada di laut.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA–Suasana jembatan kuning, Sabtu (29/9/2018), yang ambruk akibat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Dampak dari gempa M 7,4 tersebut menyebabkan sejumlah bangunan hancur dan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Hanya ada satu buoy milik Malaysia yang masih terpasang di tengah perairan sebelah utara Aceh. Sejak awal, buoy itu memang tak dioperasikan oleh BPPT. Namun, data yang dihasilkan dari alat itu dapat digunakan oleh Malaysia dan BPPT.

DOKUMEN BPPT–Dari 22 buoy pendeteksi tsunami yang pernah ada, hanya dapat dioperasikan di 8 lokasi pemantauan tsunami di perairan Indonesia. Hal itu karena alat tersebut ada yang hilang dan juga rusak. Hingga 2014, pengoperasian pendeteksi tsunami itu dihentikan BPPT karena alat tersebut rawan dicuri dan membutuhkan anggaran besar untuk pengoperasian dan pengawasannya.

Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Yudi Anantasena, yang ditemui pada Rabu (3/10/2018), mengungkapkan, BPPT memang sudah menghentikan pengoperasian buoy pendeteksi tsunami sejak 2014. Penghentian itu dilakukan karena biaya pemeliharaan, pengawasan, hingga pengoperasiannya sangat tinggi.

Tingginya biaya itu, antara lain, karena buoy pendeteksi tsunami itu rawan dicuri. Bahkan, sejak pertama kali dilaksanakan pemasangan pada 2006, sebanyak 22 buoy yang ada hanya dapat dipasang di delapan lokasi di sepanjang jalur rawan gempa di Indonesia, mulai dari perairan di Sumatera hingga Papua.

Yudi mengungkapkan, BPPT hanya dapat memasang buoy di delapan lokasi itu karena setiap kali satu unit dipasang di satu lokasi perairan, tak lama kemudian buoy itu mengalami kerusakan atau ditarik oleh nelayan. Akibatnya, satu lokasi itu bisa dua kali ganti buoy, baik karena buoy hilang maupun dirusak.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA–KM Sabuk Nusantara 39 terdampar ke daratan akibat tsunami setelah gempa di Pelabuhan Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Selasa (2/10/2018). Tsunami yang dipicu oleh gempa pada 28 September tersebut membawa kapal-kapal hingga ke daratan di kawasan tersebut.

Buoy yang dipasang di sekitar Gunung Krakatau di Selat Sunda, misalnya, terdeteksi ditarik nelayan dan dibawa ke daratan di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, sensor global positioning system (GPS) pada alat tersebut masih beroperasi. Buoy deteksi tsunami itu dapat ditarik karena berdiameter berkisar 1-2 meter.

”Namun, sampai alat itu tiba di Muara Baru, hilang sinyal. Sepertinya yang mengambil alat itu tahu cara mematikan fungsi GPS di buoy itu,” kata Yudi.

Tak hanya itu, buoy yang dipasang di perairan Aru, dekat Banda Naira, pada 2009 juga pernah ditarik nelayan dan ditemukan di Sulawesi Utara. Alat itu ditemukan dan diperbaiki, tetapi tak dipasang lagi.

Demikian pula buoy yang dipasang di sekitar Pulau Komodo pada 2008 pernah mendeteksi tsunami kecil, tetapi kemudian alat itu dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Pada April 2009, alat tersebut dipasang kembali, tetapi pada September 2009 alat itu ditarik nelayan dan rusak lagi.

DOKUMEN BPPT–Sesuai dengan peta rencana pemasangan buoy pendeteksi tsunami, disiapkan 22 lokasi perairan Indonesia yang akan dipasangi buoy pendeteksi tsunami, baik buatan Jerman, AS, maupun Indonesia. Hingga kini, yang masih terpasang hanya 1 buoy milik Malaysia yang terpasang di perairan utara Aceh.

Hal serupa terjadi pada buoy yang dipasang di perairan Cilacap, Halmahera, Mentawai, dan juga Simeulue. Semuanya mengalami vandalisme, baik karena buoy ditarik maupun dicuri salah satu komponennya, seperti panel surya yang ada pada buoy tersebut.

Dari segi anggaran pun, Yudi mengungkapkan, dana yang dianggarkan untuk memproduksi dan memelihara buoy pendeteksi tsunami itu sangat minim. Dari 22 buoy yang pernah dipasang, 10 buoy merupakan bantuan Jerman, 2 buoy bantuan AS, dan 10 buoy buatan Indonesia.

Pembuatan ke-10 buoy itu dilaksanakan setelah pemerintah menganggarkan dana buoy pendeteksi tsunami pada 2006 sebesar Rp 30 miliar. Dari dana Rp 30 miliar, pemerintah pada awalnya baru dapat memproduksi 4 unit buoy.

”Sebanyak Rp 20 miliar dari dana itu digunakan untuk memproduksi 4 unit buoy. Sisanya, Rp 10 miliar, digunakan untuk mengangkut dan memasang buoy di tengah laut. Biaya pengangkutan dengan kapal untuk sekali perjalanan saja bisa Rp 100 juta,” tutur Yudi.

Dana Rp 30 miliar merupakan anggaran terbesar yang pernah diterima BPPT untuk deteksi tsunami. Pembuatan buoy selanjutnya pun dilakukan secara bertahap sehingga jumlah total buoy yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 10 unit.

”Dari 10 buoy itu, banyak yang digunakan untuk menggantikan buoy buatan Jerman yang tak berfungsi ataupun rusak dan hilang akibat vandalisme,” kata Yudi.

DOKUMEN BPPT–Beberapa model buoy pendeteksi tsunami yang dikembangkan BPPT.

Namun, lanjutnya, anggaran untuk sistem peringatan dini tsunami yang diberikan pemerintah sejak 2012 itu semakin berkurang. Sementara BPPT juga diperintahkan untuk mengoperasikan, memelihara, serta mengawasi semua buoy pendeteksi tsunami yang dipasang di laut. Kondisi itu, menurut Yudi, cukup membebani karena BPPT adalah lembaga riset dan pengembangan teknologi sehingga tak memiliki fungsi operasional.

”(Pengawasan) enggak ada yang mau, ya, BPPT lagi. Tapi BPPT tidak punya perangkat, tidak punya tugas untuk operasional. Itu yang di ujung akhirnya kami merasa berat. Setelah terbangun sistemnya, bisa terima datanya, tapi enggak ada yang mau operasikan karena kendala SDM (sumber daya manusia) dan anggaran. Kami, kan, lembaga R and D (research and development), tidak punya fungsi operasional, enggak punya kantor cabang di mana-mana,” tutur Yudi.

”Begitu kami ditugaskan harus memelihara, beratlah itu semua. Anggaran kami tetap segitu-gitu saja. Anggaran untuk mengawasi (buoy) juga tidak ada,” ucap Yudi.

Hingga tsunami yang menghantam Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun hanya dapat mengonfirmasi terjadinya tsunami dari informasi yang dikirimkan alat tide gauge yang terpasang di pantai Mamuju, Sulawesi Barat, sekitar 200 kilometer dari Palu.

Selebihnya, BMKG mengandalkan modelling tsunami, perhitungan potensi terjadinya tsunami yang dihitung menurut data dari sejumlah parameter gempa bumi, sebagai dasar pemberian peringatan dini tsunami di Palu.

Anggota staf Operasional Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Nova Heryandoko, Selasa (2/10/2018), bahkan mengungkapkan, sejak 2012 BMKG tak lagi mengandalkan buoy pendeteksi tsunami karena tak ada lagi data yang dikirim oleh BPPT dari alat itu. ”Buoy nyaris tidak (kami gunakan). Datanya tidak ada. Itu sudah dari 2012. Alatnya hilang,” ucapnya.

KOMPAS/MADINA NUSRAT–Nova Heryandoko

Ketika gempa mengguncang Palu pada 28 September, menurut Nova, pihaknya pertama kali memperoleh data kekuatan gempa itu sebesar M 7,7. Kurang dari 5 menit, terjadi gempa lagi dengan kekuatan M 7,4. Berdasarkan kekuatan gempa tersebut dan modelling tsunami (perhitungan matematis kemungkinan terjadinya tsunami) yang telah dikembangkan BMKG, diperoleh prediksi akan terjadi tsunami di Palu dengan ketinggian air laut 0,5 meter hingga 2 meter.

”Kurang dari 5 menit (sejak gempa pertama terjadi), BMKG sudah memublikasikan kekuatan gempa di Palu, termasuk peringatan dini tsunami,” ujarnya.

Peringatan dini tsunami itu kemudian terkonfirmasi dari data kenaikan muka laut setinggi 6 sentimeter yang dikirim tide gauge, alat pengukur pasang surut air laut, yang terpasang di Mamuju. Alat itu dioperasikan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Nova mengakui, Mamuju berada cukup jauh, sekitar 200 kilometer dari Palu, sehingga tak menggambarkan seutuhnya tsunami yang terjadi di Palu. Namun, konfirmasi itu penting karena menjadi dasar bagi BMKG untuk mengakhiri peringatan dini tsunami di Palu.

”Ada informasi dari tide gauge Mamuju, di sana terjadi tsunami 6 sentimeter. Itu artinya tsunami sudah terjadi. Artinya, Palu sudah terjadi (tsunami) karena Palu dekat dengan sumber gempanya. Dari situ, kami akhiri peringatan tsunami,” ujar Nova.

Setelah memperoleh konfirmasi bahwa tsunami telah terjadi, BMKG pun segera mengakhiri peringatan dini tsunami. Dengan diakhirinya peringatan dini itu, tanggap darurat dapat dijalankan. Jika peringatan tsunami belum diakhiri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum bisa masuk ke lokasi bencana. ”Makanya, pengakhiran (peringatan dini tsunami) itu penting agar korban bisa segera ditolong,” kata Nova.

Namun, diakui Nova, modelling tsunami tetap tak cukup untuk dijadikan dasar peringatan dini tsunami. Informasi kenaikan muka laut yang dikirim tide gauge pun hanya dapat digunakan untuk mengonfirmasi bahwa tsunami telah sampai di pantai karena alat itu dipasang di pinggir pantai.

Lain halnya dengan buoy pendeteksi tsunami. Alat itu dipasang di tengah laut sehingga dapat mendeteksi lebih dulu tsunami yang terjadi di tengah laut. Dengan demikian, masyarakat yang ada di darat masih memiliki kesempatan untuk waspada dan menyelamatkan diri.

”Buoy ini penting dalam memberikan informasi ketika tsunami itu masih jauh. Dengan buoy, kita bisa memperoleh informasi bahwa ada tsunami di tengah laut sana dan informasi itu bisa disampaikan ke darat agar masyarakat di darat waspada. Itu penting sekali,” papar Nova.

Hingga kini, menurut dia, BMKG hanya menjadi pengguna informasi peringatan dini tsunami. Peringatan dini tsunami dari buoy itu dioperasikan dan dikirimkan oleh BPPT. Adapun informasi tsunami dari tide gauge dikelola dan dikirimkan oleh BIG. Pembagian pengoperasian alat peringatan dini tsunami itu merupakan hasil kesepakatan dari Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS) yang dibentuk pada 2005.

”Meskipun pada akhirnya BMKG yang menjadi garda terdepan untuk memublikasikan peringatan dini tsunami, kami tak mengoperasikan satu pun alat peringatan dini tsunami itu. Namun, karena kami yang memublikasikan informasi gempa, masyarakat pun pada akhirnya menyampaikan komplainnya kepada kami,” kata Nova.

Bukan hal baru
Dalam dunia kemaritiman, bukan hal baru jika peralatan oseanografi yang dipasang di tengah laut rawan dicuri. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Harjo Susmoro mengungkapkan, belum lama ini ada argo float milik Perancis yang hilang dari perairan Indonesia. Setelah dilacak dengan mengikuti pergerakan GPS yang melekat di alat tersebut, diketahui alat itu naik ke daratan Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat.

”Kebetulan ada orang kami yang pernah bekerja untuk mengoperasikan argo float milik Perancis itu. Dia melakukan pelacakan. Saat ditemukan di Palabuhanratu, alat itu sudah jadi pajangan di warung,” ujar Harjo.

KOMPAS/MADINA NUSRAT–Harjo Susmoro

Jauh sebelumnya, menjelang tahun 2000, salah satu buoy telemetri milik Pushidros TNI AL yang dipasang di perairan Lombok juga hilang. Setelah dilacak, alat itu ditemukan sudah ditarik nelayan ke daratan.

”Yah, nelayan ini mengira ada benda bagus di tengah laut, dia pun tertarik. Tetapi, dia juga tidak tahu fungsinya sehingga ditarik saja, dibawa pulang,” lanjutnya.

Harjo mengungkapkan, setiap benda oseanografi yang dipasang di tengah laut dan pantai memang rawan hilang jika tak diawasi. Di satu sisi, alam laut yang ganas bisa mengempaskan alat tersebut dan menyebabkan alat itu hilang.

Di sisi lain, alat tersebut rawan dicuri jika sebelumnya tak pernah disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar pantai, termasuk nelayan. Pushidros TNI AL, lanjut Harjo, juga memasang alat pasang surut air laut untuk memantau permukaan air laut di sejumlah lokasi di sepanjang pantai Indonesia. Hingga saat ini, alat-alat itu tak pernah ada yang hilang karena pihaknya menitipkan pengawasan alat-alat tersebut kepada warga setempat.

”Ada juga warga yang kami berikan insentif. Karena kami, kan, membutuhkan alat itu berfungsi sehingga bisa mengirimkan data pasut (pasang surut air laut) kepada kami,” katanya.

Setiap kali melakukan pemasangan dan perawatan alat pasut, Harjo mengungkapkan, pihaknya selalu memberikan sosialisasi fungsi alat itu kepada masyarakat. Lewat sosialisasi itu, masyarakat pun menjadi tahu fungsi alat tersebut dan mau ikut mengawasinya. Dengan begitu, peralatan yang ada pada alat tersebut tak mudah dicuri.

”Kami selalu menjelaskan kepada masyarakat dan nelayan bahwa alat itu berguna untuk nelayan dan masyarakat,” ujarnya.

Selain sosialisasi, pelaporan kehilangan alat oseanografi yang dipasang di laut juga penting. Harjo mengatakan, pemasangan buoy pendeteksi tsunami oleh BPPT memang dilaporkan ke pihaknya. Namun, buoy yang hilang tak pernah dilaporkan lagi oleh BPPT.

”Semua kegiatan di permukaan laut diinfokan kepada kami. Minimal kami kirim Berita Pelaut Indonesia bahwa buoy itu ditanam untuk mendeteksi tsunami. Nanti mereka akan mengawasi. Begitu hilang, mereka akan memberitahukan sehingga kami bisa infokan. Kalau floating tetap seperti buoy, pelaut yang punya peta akan tahu dan menggambarkan di petanya. Apalagi benda-benda itu sangat dibutuhkan. Pengguna laut care hal seperti itu,” tuturnya.

Siapkan teknologi baru
Untuk menghadapi ancaman tsunami selanjutnya, baik BPPT maupun BMKG menyiapkan teknologi baru untuk mendeteksi tsunami yang tak rawan dicuri. BPPT tengah merancang alat peringatan dini tsunami dengan menggunakan kabel yang ditanam di bawah laut. Sementara BMKG tengah meneliti kemungkinan mendeteksi tsunami dengan menggunakan radar tsunami.

”Radar tsunami ini belum ada di Indonesia, baru ada di negara maju. Namun, ahli-ahli oseanografi di dalam negeri sudah menguasai teknologi ini. BMKG berharap mereka bisa merakit dan membuat sistem itu sehingga dapat kami gunakan,” kata Nova.

Namun, untuk sementara ini, diakui Nova, BMKG terus menyempurnakan modelling tsunami sehingga saat terjadi gempa, pihaknya dapat segera memprediksi tsunami yang akan terjadi. ”Modelling tsunami, dengan perhitungan matematika, ini terus kami sempurnakan sehingga diperoleh prediksi yang mendekati kenyataan,” ucapnya.

Adapun BPPT tetap akan mengembangkan risetnya untuk deteksi dini tsunami dengan menggunakan kabel optik bawah laut dan juga buoy. Namun, menurut Yudi, untuk merealisasikannya, tetap dibutuhkan dukungan dana yang memadai dan dibuat dalam proyek jangka panjang sehingga dapat dilaksanakan secara keberlanjutan.

”Namun, keberlanjutan ini juga tak hanya anggaran, tetapi juga SDM, fasilitas, tugas pokok fungsi mengoperasikan alat itu siapa. Mungkin, awalnya (deteksi dini tsunami) dibangun karena kepanikan (tsunami) Aceh, ada instruksi Presiden, sehingga seperti sekarang,” ujarnya. (PRAYOGI DWI SULISTYO/RYAN RINALDY)–MADINA NUSRAT

Sumber: Kompas, 6 Oktober 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Diatur Spesifik

Pemerintah sedang menyusun peraturan presiden terkait instrumen nilai ekonomi karbon dalam. Ini akan mengatur hal-hal ...

%d blogger menyukai ini: