Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berencana menguji coba radar tsunami yang berasal dari hibah Pemerintah Jepang. Radar itu diharapkan dapat membantu upaya mitigasi tsunami yang tidak berasal dari sumber tektonik.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, radar tsunami ini berfungsi menghitung kecepatan gelombang di permukaan laut. Radar itu juga dapat digunakan untuk tsunami yang tidak berasal dari aktivitas tektonik.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Bangunan penampungan sementara (shelter) tsunami di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten, tak terawat ,Minggu (30/12/2018). Bangunan yang seharusnya menjadi bagian dari mitigasi bencana ini justru ironis tidak berfungsi saat tsunami melanda. Terlebih lagi pembangunan shelter ini terkendala kasus korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tahun ini, alat akan dipasang di pesisir Purworejo, Jawa Tengah, dan Kulon Progo, Yogyakarta. Radar tsunami itu akan diujicoba selama setahun.
“Radar itu akan menjadi alat merekonfirmasi apakah benar gelombang tsunami terjadi. ” kata Dwikorita usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Jumat (1/2/2019), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI–Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (kanan) saat ditemui usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri), Jumat (1/2/2019) di Jakarta.
Perangkat radar tsunami yang dihibahkan tersebut adalah buatan perusahaan teknologi komunikasi Jepang, JRC (Japan Radio Co). Radar hibah yang akan dipasang masih tahap uji coba. Hal itu sembari menunggu kajian-kajian dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Uji coba akan dimulai dalam tahun ini dan berlangsung selama satu tahun.
Dwikorita menuturkan, sejak pertengahan 2018, BMKG telah bekerja sama dengan para pakar, termasuk dari Jepang, untuk mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi dini potensi tsunami yang dapat terjadi akibat aktivitas nontektonik.
“Kita menyadari ternyata tsunami itu tidak hanya gempa tektonik. Contohnya, tsunami di Selat Sunda diakibatkan erupsi gunung api dan di Palu diakibatkan longsoran. Padahal sistem yang ada di BMKG tidak dirancang untuk tsunami semacam itu,” kata Dwikorita.
DOKUMEN BPPT–Sesuai peta rencana pemasangan buoy pendeteksi tsunami, itu disiapkan 22 lokasi perairan Indonesia yang akan dipasang buoy pendeteksi tsunami baik yang buatan Jerman, Amerika, maupun Indonesia. Hingga kini, yang masih terpasang hanya 1 unit buoy milik Malaysia yang terpasang di perairan utara Nanggroe Aceh Darussalam. Sumber: BPPT
Menurut Dwikoritas, sebetulnya aktivitas vulkanik bukan menjadi wilayah pengamatan BMKG. Aktivitas vulkanik dan geologi lainnya berada di kewenangan lembaga-lembaga lain, antara lain Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Untuk itu, BMKG sedang menyiapkan skema sinergi penggunaan data hasil pengamatan dari perangkat-perangkat yang dibawah wewenang lembaga lain.
“Sinergi itu tidak hanya sinergi antarkantor, tetapi juga sinergi data dan sinergi mesin. (Skema) semacam ini sudah berjalan antara BMKG dan BNPB, contohnya. Kalau di Jepang, badan yang mengawasi gempa dan gunung api jadi satu,” kata Dwikorita.
KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI–Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) saat ditemui usai pertemuan dengan BMKG, Jumat (1/2/2019), di Jakarta.
Agus menilai, penggabungan lembaga saat ini belum mendesak dilakukan sebab, kerja sama data dan mesin lebih cepat diupayakan. Peraturan Presiden sedang disiapkan sebagai dasar hukum sinergitas tersebut.
Upaya-upaya mitigasi untuk tsunami aktivitas vulkanis semakin digalakkan pasca musibah Selat Sunda yang terjadi pada akhir 2019. Pada Rabu kemarin, Joint Research Centre of European Commission (JRCEC) telah memasang enam alat pemantau gelombang tsunami di beberapa titik di Selat Sunda. Titik-titik itu antara lain Pulau Sebesi, Lampung; dan Pantai Marina Jambu, Serang, Banten.–SATRIO PANGARSO WISANGGENI
Sumber: Kompas, 1 Februari 2019
