Belajar Menangani Bencana dari Jepang

”Remember past, better tomorrow”

Demikian sepotong kalimat yang terpasang di salah satu lorong SD Arahama, Sendai, Prefektur Miyagi, Jepang, Kamis (29/11/2018). Kalimat itu seakan menjadi konklusi dari perjalanan mempelajari penanganan bencana di Jepang dalam program Jenesys 2018, yaitu mengajak orang mengingat bencana yang telah lewat agar penanganannya lebih baik pada kemudian hari.

SD Arahama adalah sekolah yang menjadi titik pengungsian siswa, orangtua, dan masyarakat saat tsunami 2011 di daerah itu. Jarak SD Arahama dengan Samudra Pasifik hanya 700 meter. Saat tsunami setinggi 7,1 meter, Distrik Arahama merupakan salah satu wilayah di Sendai yang mengalami kerusakan terparah.

Saat tsunami terjadi pukul 14.46 waktu setempat, dari 91 siswa SD Arahama, masih ada 71 orang yang berada di sekolah. Siswa yang belum pulang akhirnya dievakuasi ke rooftop bersama orangtua dan warga lain yang berlindung. Hari itu, total ada 320 orang menyelamatkan diri di atap SD Arahama. Di distrik itu setidaknya 190 warga menjadi korban.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI–Pemandangan SD Arahama, Sendai, Jepang, yang menjadi lokasi pengungsian saat tsunami 2011 terjadi di Jepang. SD Arahama saat ini menjadi museum mitigasi bencana di Jepang.

Oleh karena sejak awal sekolah itu sudah bersiap menghadapi bencana, di loker sekolah sudah tersedia selimut dan makanan/minuman kaleng. ”Hanya saja, saat itu jumlah selimut kurang sehingga gorden di ruang musik diturunkan dan dijadikan selimut bagi mereka yang berada di sini,” kata Takayama Tomoyuki, pemandu di SD Arahama.

SD Arahama saat ini tidak lagi difungsikan sebagai sekolah, tetapi museum pengingat tragedi tsunami. Museum beroperasi pukul 14.00-16.00 dan terbuka untuk umum. Namun, sekolah itu masih tetap bisa berfungsi sebagai lokasi evakuasi. Setelah sedikit perbaikan, SD itu, menurut Takayama, bisa menampung 1.000 orang.

Di sana orang bisa melihat bekas-bekas hantaman tsunami berupa bekas ketinggian air, beberapa kerusakan yang sengaja dibiarkan (plafon, bangunan, tiang-tiang), menengok beberapa benda untuk kelengkapan evakuasi, foto-foto, diorama wilayah Arahama, dan terakhir akan diputarkan rekaman video detik-detik tsunami 2011.

”Saat tsunami melanda, sebenarnya pemerintah sudah membangun tanggul di tepi pantai setinggi 5,6 meter. Namun, tanggul itu tidak mampu menahan tsunami. Pemerintah Kota Sendai beberapa tahun setelah tsunami akhirnya meninggikan tanggul (sea wall) hingga setinggi 7,2 meter,” kata Takayama.

Ia menceritakan, seusai diempas tsunami, Pemerintah Kota Sendai merelokasi warga yang tinggal kurang dari 3 kilometer dari bibir pantai. Mereka dipindahkan ke wilayah yang terletak lebih dari 3 km dari pantai (titik 3 km saat ini dibatasi dengan jalan tol).

Adapun di lokasi yang ditinggalkan kini dibangun hutan pinus yang diharapkan menjadi hutan perlindungan dari tsunami, dibangun semacam gunungan tanah sebagai lokasi evakuasi dan penahan gelombang tsunami, dan dibangun beberapa gedung tinggi untuk pengungsian.

”Sejak tsunami, wilayah 3 km dari pantai ditetapkan sebagai daerah berbahaya. Karena itu tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal,” kata Takayama. Sebelum rekolasi, setidaknya 2.200 warga tinggal di daerah rawan itu.

Relokasi dan pembangunan area rawan tsunami dilakukan sejak tiga tahun seusai tsunami. Relokasi berjalan selama lebih kurang lima tahun. Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah kota dan pemerintah pusat.

Adapun lokasi relokasi massal, sebelum bencana terjadi, memang sudah dibeli pemkot untuk rencana pengembangan subway, ”Saat hendak direlokasi, warga diberi pilihan. Mau tinggal di rumah susun yang disediakan pemerintah atau tinggal di tempat lain dengan membangun sendiri.

Masyarakat punya uang karena tanah dan bangunan mereka yang rusak karena tsunami dibeli pemkot,” ujar Takayama yang juga merupakan warga terdampak relokasi itu.

Kerja sama
Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam keberhasilan Jepang menangani bencana tsunami 2011 ialah adanya kerja sama antar-berbagai pihak, termasuk kampus dan media massa. Kedua lembaga itu bersama-sama pemerintah menjalankan peran masing-masing dalam penanganan bencana.

Universitas Tohoku, sebuah kampus di Sendai yang memiliki pusat riset tentang bencana, menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem penanganan bencana di Jepang.

Pusat riset itu bernama International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS). Ada 70-80 peneliti dari berbagai bidang di sana. IRIDeS dibangun setahun setelah tsunami 2011.

Selain sosialisasi dan membangun pendidikan mitigasi bencana sejak dini, tugas utama IRIDeS juga ada tujuh bidang lain, mulai dari bidang kesehatan hingga teknik.

”Misalnya, di bidang iptek, kami membuat peta rawan bencana untuk peneliti dan tim teknis dalam melakukan langkah-langkah misalnya membangun bangunan tahan gempa,” kata Shinsuke Okada, asisten profesor IRIDeS Universitas Tohoku.

Ia menambahkan, ”Ada juga bidang medis yang melakukan tugas sesuai bidangnya. Semua dilakukan dengan tidak terpisah, tetapi menyatu. Ini karena di Jepang sering terjadi bencana seperti tsunami sehingga penanganan atau langkah-langkahnya dilakukan dari berbagai sudut.” Bagi Shinsuke, kampus memiliki peran penting dalam mitigasi bencana.

Associate Professor IRIDeS Universitas Tohoku Kei Yamashita mengatakan, kampus mempunyai peran aktif menghasilkan data riset yang dibutuhkan pemerintah, termasuk dalam kewaspadaan bencana. ”Pemerintah harus menerima dan menindaklanjuti hasil penelitian itu demi kewaspadaan akan bencana,” katanya.

Menurut Kei, hal terpenting bagi masyarakat ialah mendapat pendidikan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak akan takut saat mendapati fakta tentang potensi bencana yang disampaikan para peneliti.

Dalam kasus bencana di Sulawesi Tengah, Kei sempat urun pendapat bahwa yang terpenting pemulihan kehidupan masyarakat. Salah satu sarannya adalah segera menetapkan kawasan dengan zonasi tertentu sebagai daerah berbahaya sehingga tidak bisa dihuni.

”Yang perlu diperhatikan, potensi bencana di setiap kawasan berbeda sehingga tidak bisa disimpulkan tsunami bisa diatasi dengan sekadar pemecah ombak, membuat tanggul, atau cara-cara teknis lain,” kata Kei. Karena itu, ujarnya, perlu dibuat langkah-langkah penanganan bencana secara lebih terpadu dengan melihat kondisi setempat.–DAHLIA IRAWATI

Sumber: Kompas, 2 Januari 2019