Cadangan bahan bakar batubara semakin terbatas, transformasi menuju energi terbarukan menjadi pilihan. Pemerintah harus menciptakan regulasi yang berpihak pada energi terbarukan agar investor tertarik mengembangkannya.
KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA–Anggota rombongan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berfoto dengan latar belakang panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8/2019). Penggunaan PLTS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik.
Atmosfer bagi investor untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia belum menarik. Masih dijejalinya kebutuhan energi di Tanah Air dengan pembangkit listrik tenaga fosil batubara bersubsidi serta pengaturan tarif listrik energi terbarukan dan risiko tinggi investasi belum bisa menarik bagi pebisnis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah bisa memperbaiki kondisi ini dengan menciptakan regulasi yang berpihak pada energi terbarukan serta meningkatkan keamanan finansial dan kematangan sistem bagi PLN sebagai penguasa satu-satunya energi listrik di Indonesia. Di sisi lain, terdapat pilihan tak populis berupa penghimpunan dukungan dana dari para pelanggan PLN untuk pembiayaan energi terbarukan, tetapi hal ini bisa berdampak pada kenaikan tarif listrik.
Transformasi menuju energi terbarukan mau tak mau menjadi pilihan Indonesia yang memiliki sumber daya alam berupa cadangan bahan bakar fosil batubara terbatas. Di sisi lain, sejumlah daerah di Indonesia memiliki sumber potensi energi terbarukan beraneka ragam untuk dimanfaatkan. Ini seiring dengan upaya global dunia yang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi guna mengatasi krisis iklim.
Kondisi saat ini, Indonesia yang memiliki target mencapai bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025 baru tercapai 12,2 persen. Persentase ini telah memperhitungkan energi terbarukan ongrid dan offgrid.
”Untuk mencapai target RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), maka 75-80 persen kapasitas terpasang baru pada 2020-2025 harus berasal dari pembangkit terbarukan, setidaknya 3.000 megawatt per tahun,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, Jumat (24/1/2020), di Jakarta.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR (berdiri), Jumat (24/1/2020), memaparkan pentingnya peraturan presiden tentang harga listrik energi terbarukan. Keberpihakan pada energi terbarukan sangat diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dan memanfaatkan momen keluar dari cengkeraman energi kotor.
Belajar dari tahun sebelumnya, penambahan energi terbarukan pada 2018 ke 2019 hanya 385 megawatt dengan 6 proyek baru. Fabby mengingatkan agar atmosfer investasi pada energi terbarukan perlu dibangun serius oleh Presiden yang sedang getol-getolnya membuka investasi besar-besaran.
Keberpihakan
Agus Tampubolon, peneliti IESR, mengungkapkan, keberpihakan Indonesia pada energi terbarukan membawa manfaat ikutan lain. Ia mengingatkan komitmen sejumlah perusahaan yang tergabung dalam RE100 untuk menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2025 hingga 2030.
Komitmen perusahaan-perusahaan yang sebagian juga menanamkan usaha di Indonesia ini perlu mendapat dukungan pemerintah. Risiko jika komitmen perusahaan akan energi terbarukan ini ”terhambat” oleh atmosfer di Indonesia yang tak mendukung, tak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan ini akan memindahkan usahanya ke negara lain.
Agus mencontohkan Vietnam yang cukup agresif terkait energi terbarukan sangat berpotensi merebut kue potensi bisnis tersebut dari Indonesia. Disebutkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Vietnam telah mencapai 20 kali lipat karena didukung oleh kebijakan feed in tariff.
IESR mendorong agar atmosfer investasi energi terbarukan ini dibentuk melalui daya tarik harga listrik. Ini di antaranya bisa dilakukan Presiden dengan memberikan back up melalui peraturan presiden.
Menurut Marlistya Citraningrum, Program Manager Sustainable Energy Access IESR, perpres diperlukan untuk dapat mengejar target pembangkit energi terbarukan 45,2 GW pada 2025, penambahan kapasitas energi terbarukan per tahun harus mencapai 7,2 GW—atau hampir 13 kali lipat dari laju pertumbuhan pembangkit energi terbarukan dalam satu dekade terakhir. Kebutuhan investasi untuk tambahan kapasitas ini diperkirakan 72,5 miliar dollar AS—atau 24 miliar dollar AS per tahun.
Peraturan untuk percepatan energi terbarukan pada skala menteri yang pernah dilakukan melalui Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 dinilainya tak memberikan hasil nyata. Dari 75 perjanjian pembelian listrik (power purchase agreement/PPA) yang disepakati pada 2017-2018, semua menggunakan metode penunjukan langsung dan bukan merupakan hasil dari permen tersebut. Dari 75 PPA ini, 27 belum mencapai financial closing dan 5 diterminasi karena isu terkait bankability.
Pokok aturan dalam Permen ESDM No 50/2017 malah menghambat energi terbarukan karena ketentuan tarif berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) yang kurang menarik karena diadu dengan pembangkit termal batubara yang telah matang dan ”disubsidi” serta dihadapkan pada ketentuan build own operate transfer (BOOT). Dengan kondisi dan fakta yang terjadi, ia menyebut periode 2017-2019 merupakan masa stagnan pembangunan energi terbarukan.
Karena itu, masalah harga ini agar diatasi dengan feed in tarriff (FiT) yang telah digunakan banyak negara sebagai instrumen kebijakan energi terbarukan. FiT mendorong percepatan energi terbarukan karena mendapat prioritas diserap jaringan, masa kontrak panjang, dan harga berdasarkan produksi.
Keuntungannya, dengan masa kontrak yang panjang dan digaransi pemerintah, risiko pembiayaan akan turun sehingga proyek energi terbarukan lebih bankable. Langkah ini diharapkan bisa membuat pembangkit listrik energi terbarukan bisa bersaing dengan pembangkit listrik yang telah matang, seperti batubara.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Editor: YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 25 Januari 2020
