Kebijakan SDGs Kurang Didukung Kajian Ilmiah

Organisasi Masyarakat Sipil Pertanyakan Komitmen Pemerintah
Indonesia memilih 96 dari 169 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena memiliki kaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah. Namun, target yang dipilih itu tak memiliki basis data kajian ilmiah yang memadai sehingga dikhawatirkan tak tepat sasaran.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan program pembangunan dunia yang menjadi fokus banyak negara di dunia dan berpotensi menyerap dana sangat besar untuk kegiatan riset. Pemerintah perlu dukungan riset serta penelitian untuk menyiapkan pendekatan dan strategi mencapai target itu.

Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial Budaya dan Ekologi Strategis Kantor Staf Kepresidenan, mengatakan hal itu dalam kuliah umum pada Temu Mitra yang diadakan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Rabu (29/11).

Yanuar, yang pernah menjadi dosen dan peneliti di Universitas Manchester, Inggris, mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu bekerja sama dengan LIPI untuk melaksanakan kajian kebijakan tersebut. Kajian kebijakan diharapkan dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat. “Kebijakan pembangunan yang tepat seharusnya berbasis fakta,” kata Yanuar.

Selama ini, kata Yanuar, banyak kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah tak berdasarkan data dan bukti, tetapi lebih merupakan hasil negosiasi politis. Dia mencontohkan, target 16 tentang institusi kuat, tetapi gagasan tentang institusi yang kuat masih diperdebatkan. Contoh lain bauran energi juga ada kajian, tapi tidak komprehensif.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI–Ilustrasi: Para penari EKI Dance Company tampil dalam perayaan 17 tahun Coca Cola Foundation yang bertema “Lentera Merah Putih” di Segara Garden Ballroom, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (22/8). Coca Cola Foundation selama ini turut mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Indonesia melalui sejumlah kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Dalam SDGs selama ini target yang jadi prioritas antara lain mengatasi kelaparan dan kemiskinan, menekan angka kematian ibu dan anak, serta mengatasi gizi buruk pada anak. Untuk memenuhi target itu, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Sri Sunarti Purwaningsih mengatakan, LIPI harus ikut dalam program itu sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kajian diperlukan untuk mengetahui penyebab kebijakan atau komitmen pemerintah tidak dilakukan masyarakat, apa penyebab target pemerintah kurang tersosialisasi dan dikomunikasikan dengan pelaksana di lapangan. Hasil kajian ini belum dikemas dalam naskah atau makalah kebijakan (policy paper), masih sebagai jurnal atau makalah ilmiah. Ini karena peneliti fokus pada peningkatan kum atau angka kredit untuk karya ilmiah yang dipublikasi, makalah kebijakan tidak dinilai.

Kerangka regulasi
Yanuar mengatakan, SDGs adalah norma pembangunan politik global, hasil negosiasi tingkat tinggi di PBB. Tidak semua negara memiliki kesiapan yang cukup. “Indonesia dianggap lumayan on track dan dianggap maju dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Indikasinya kita sudah punya kerangka regulasi, yaitu Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs. Kita punya kerangka kelembagaan, yaitu Sekretariat Nasional SDGs dan mengembangkan nasional indikator,” katanya.

Secara terpisah, kalangan organisasi masyarakat sipil mempertanyakan komitmen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang mendapat mandat penanggung jawab pelaksanaan Perpres No 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB atau SDGs. Sebab, hampir enam bulan Perpres TPB diterbitkan, tindak lanjutnya belum jelas.

“Tim Koordinasi Nasional TPB itu belum jelas. Tanpa adanya tim koordinasi, kita tak pernah tahu sebenarnya Indonesia dalam konteks SDGs mau ke mana arah dan tujuannya,” ujar Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs, International NGO Forum on Indonesian Development di Jakarta. (YUN/SON)

Sumber: Kompas, 30 November 2017