Keragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif Papua

Topik di atas menjadi bahasan dalam konferensi internasional pada 7-10 September 2016 di Jayapura yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Ada beberapa isu penting yang dibahas selama konferensi, yaitu ekologi dan jasa ekosistem,potensi dan distribusi keragaman hayati wilayah daratan dan laut-pesisir, serta peranan keragaman hayati dan ekowisata dalam mitigasi/adaptasi perubahan iklim.

Konferensi ini memiliki arti penting dalam kerangka pembangunan wilayah Papua di mana melalui pengembangan ekowisata diharapkan dapat mendongkrak dan mempercepat kegiatan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan warganya.

Pemerintah tampaknya menyadari bahwa keragaman ekosistem yang relatif masih utuh dan kuatnya kebudayaan masyarakat merupakan kekayaan yang perlu dikembangkan bagi industri ekowisata. Sebagai provinsi yang tidak saja terluas wilayahnya, Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Keragaman hayati Indonesia separuh di antaranya berada di ”Bumi Cenderawasih”. Misalnya saja, ada sekitar 20.000 jenis tanaman, 125 jenis mamalia, 602 burung dan sebagian besar bersifat endemik (Ekologi Papua, 2013).

Meretas ketertinggalan
Kemauan politik Pemerintah Provinsi Papua membangun basis ekonomi daerah melalui ekowisata sangatlah menarik karena berlawanan dengan arus utama pembangunan di sejumlah daerah yang cenderung bersifat eksploitatif atas sumber daya alam dan merusak lingkungan. Pendekatan pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi dalam realitasnya justru semakin memperluas kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

Di Papua sendiri, dengan kebijakan pembangunan yang selama ini bertumpu pada industri ekstraktif (tambang, minyak, serta gas dan kayu), ternyata menimbulkan tingkat kesenjangannya yang tinggi. Gini rasionya mencapai 0,43 dan tingkat kemiskinan penduduknya sebesar 22,09 persen dan tertinggi di Indonesian(BPS, 2015).Dengan arah kebijakan yang berorientasi pada pengembangan ekowisata ini, Pemerintah Provinsi Papua berupaya menjadi ujung tombak dalam meretas ketertinggalannya dan sekaligus merespons tuntutan akan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tiga aspek penting dalam pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang yang seimbang adalah pertama, pertumbuhan berkelanjutan secara ekonomi atau pertumbuhan yang berhubungan dengan barang dan pasar modal, serta investasi, keuangan, dan tenaga kerja.

Kedua, pertumbuhan yang berkelanjutan secara sosial, atau pertumbuhan yang berhubungan dengan keadilan, di mana distribusi pendapatan diterima secara merata dan partisipasi yang tepat dari warga dalam pelayanan publik dasar. Ketiga, pertumbuhan lingkungan yang berkelanjutan atau pertumbuhan yang berhubungan dengan upaya menjaga keselarasan atau keseimbangan yang kuat antara aktivitas ekonomi dan alam (Grzegorz W Kolodko, 2013).

Ekowisata telah cenderung dan berkembang serta tumbuh di dunia kepariwisataan sejak 1990-an seiring adanya perubahan nilai masyarakat global, regional, dan nasional untuk mencintai dan melindungi lingkungan. Karena itu, minat masyarakat berwisata ke obyek yang masih alami semakin besar.

Minat inilah yang merupakan faktor pendorong dari berkembangnya pariwisata yang berorientasi pada konservasi lingkungan alam. Studi TripAdvisor tahun 2012 menunjukkan, 30 persen dari wisatawan menginginkan lokasi yang ramah lingkungan dan Kosta Rika menjadi pilihan utama.

Ketika mulai dikembangkan tahun 1990-an, jumlah wisatawan naik hingga tujuh kali lipat dan setiap pengunjungnya membelanjakan rata-rata 944 dollar AS dibanding ke Perancis yang hanya 645 dollar AS.

Di Indonesia sendiri, potensi ekowisata cukup besar dan salah satu yang telah berkembang adalah Taman Nasional Komodo dengan obyek lintas alam (tracking) dan bird watching, fauna komodo yang merupakan binatang purba, serta snorkeling dan menyelam (diving) yang menjadi favorit wisatawan.

Jumlah pengunjung per tahun sebanyak 90.000 wisatawan dan 93 persen adalah wisatawan asing. Sumbangan pada devisa negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 19,3 miliar pada tahun 2015. Saat ini, Taman Nasional Komodo merupakan salah satu andalan ekowisata di Indonesia, di samping Carstensz Pyramids atau puncak dari Pegunungan Jayawijaya.

Tantangan
Inisiatif Pemerintah Provinsi Papua yang berorientasi pada sektor ekowisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi sesungguhnya tidaklah mudah. Tantangan utama adalah Papua terletak jauh dari Bali dan Jakarta, kemudian kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan infrastruktur yang menunjang kemudahan aksesibilitas. Akibatnya, biaya wisata ke Papua tergolong mahal.

Hambatan lainnya adalah ketersediaan sumber daya masyarakat yang memiliki keterampilan manajerial.Mengingat masyarakat adalah komponen penentu yang berperan memberi pelayanan langsung kepada wisatawan. Termasuk menyiapkan kemampuan masyarakat sebagai penyedia jasa akomodasi, kuliner, dan industri kerajinan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari perkembangan ekowisata berdampak bagi kemakmuran warga lokal.

Sekalipun demikian, angka kunjungan wisatawan tetap meningkat 50 persen pada tahun 2015 menjadi sekitar 150.000 dan 90 persen di antaranya warga asing. Peningkatan angka wisatawan asing ini karena kunjungan perjalanannya lebih dilatarbelakangi oleh kesadaran akan keanekaragaman ekologi, mempromosikan budaya, dan menghargai ekosistem penting yang terancam punah di Papua. Biaya mahal dan pelayanan yang kurang, meski menjadi masalah, tidak menghalangi minat wisatawan asing untuk berkunjung.

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB, pada 2015 ekowisata telah tumbuh hingga 25 persen dari pasar wisata dunia dengan nilai 473 miliar dollar AS. Rencana Pemerintah Provinsi Papua membangun ekowisata tidak lepas dari besarnya peluang ekonomi dari sektor tersebut.

Namun, tentu saja untuk mewujudkan rencana ini, mutlak membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan semua pihak terkait. Jika tidak, kegagalannya bukan hanya merugikan warga Papua, melainkan juga akan berdampak secara sosial-politik dan lingkungan bagi masyarakat Indonesia.

Suhardi Suryadi, Kepala Program Studi Komunikasi Massa, Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta

Sumber: KOMPAS, 29 November 2016