Home / Berita / 546 Program Studi Dicabut

546 Program Studi Dicabut

Sebagian Besar Program Baru di Perguruan Tinggi Negeri
Sebanyak 546 program studi tidak terakreditasi karena tidak memenuhi persyaratan penjaminan mutu yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Mayoritas program studi yang tak terakreditasi itu, yakni 483 program studi, ada di perguruan tinggi negeri.


Umumnya, program studi di perguruan tinggi negeri yang ditutup merupakan program studi baru. Lantaran tak terakreditasi, izin operasional ratusan program studi itu otomatis tidak berlaku.

Oleh karena itu, program studi tersebut tidak boleh lagi menerima calon mahasiswa. Sanksi administratif bisa berupa penghentian sementara, penghentian pembinaan, dan/atau pencabutan izin. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Itu dikemukakan Ketua BAN-PT Mansyur Ramli, di ruang kerjanya, Senin (12/1), di Jakarta. ”Jika hendak beroperasi kembali, pihak penyelenggara pendidikan harus mengajukan izin kembali dari awal, tetapi harus dibina terlebih dulu bagi program studi yang nilainya di bawah ketentuan (nilai 200),” ujarnya.
Penilaian

Untuk memperoleh akreditasi A, program studi atau institusi perguruan tinggi harus memiliki nilai di atas 361. Untuk akreditasi B, nilai program studi 301-360. Untuk akreditasi C, program studi harus dapat nilai 201-300.

”Ada tujuh hal yang dinilai, mulai dari visi misi dan strategi, sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, SDM, keterlibatan di masyarakat, penelitian, sampai kerja sama,” kata Mansur.

Data BAN-PT khusus untuk akreditasi program studi hingga akhir Desember 2014 menunjukkan, dari 22.306 program studi yang ada di 4.223 perguruan tinggi, baru 18.568 program studi yang diakreditasi. Adapun sekitar 4.000 program studi belum mengajukan diri untuk proses akreditasi atau sudah mengajukan, tetapi masih mengantre giliran untuk diakreditasi.

Dari program studi yang terakreditasi, 1.681 terakreditasi A, 7.264 program studi terakreditasi B, dan 9.077 terakreditasi C. Program studi yang terakreditasi A sebagian besar berada di Pulau Jawa dan di perguruan tinggi negeri (1.127 perguruan tinggi negeri). ”Jelas terlihat kesenjangan antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa,” kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid.

Tahun lalu, BAN-PT mengakreditasi 5.000 program studi. Menurut rencana, pada tahun ini akan ada 4.000 program studi dan 668 perguruan tinggi yang diakreditasi.

Hasil dipublikasikan
Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta akreditasi perguruan tinggi swasta diumumkan karena masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang kredibilitas perguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan kredibilitas rendah akan diberikan pembinaan. Namun, dibutuhkan bantuan Aptisi untuk mengelompokkan perguruan tinggi swasta yang perlu dibina.

Edy Suandi Hamid berpendapat, masih ada sebagian program studi di perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi atau sudah kedaluwarsa. Hal itu harus dilihat kasus per kasus.

Jika dinilai penyelenggara tak serius mengurus program studi dan tak bisa memenuhi standar, program studi sebaiknya dibina dulu oleh Kopertis sebelum ditutup. Jika tak ada itikad baik dari pengurus program studi yang bersangkutan, baru ditutup.

”Jangan sampai masyarakat dirugikan. Kami sebatas memberikan imbauan dan pelatihan yang umum, termasuk pelatihan akreditasi. Kami selalu tekankan pentingnya akreditasi,” kata Edy. Jika program studi atau perguruan tinggi tak terakreditasi, statusnya dipastikan ilegal sehingga ijazahnya tak akan bisa digunakan.

Kaji perizinan
Dia juga mengingatkan banyaknya program studi yang tak terakreditasi merupakan pertanda perlunya kembali mengkaji izin pembukaan program studi atau perguruan tinggi baru. Untuk mengendalikan kualitas perguruan tinggi swasta, perlu dilakukan seleksi ketat.

Selama ini, pendirian dinilai terlalu mudah sehingga kampus-kampus baru menjamur. Dalam tiga minggu saja, sudah berdiri 95 perguruan tinggi swasta baru. Saat ini, terdapat sekitar 3.400 perguruan tinggi.

”Jangan sampai ada kesan diobral. Ketika izin diberikan, harus diproyeksikan juga keberlangsungannya. Jangan sampai nanti setelah diberikan, ternyata tak bisa menjaganya. Apalagi dengan ketentuan sekarang, program studi yang baru dibuka langsung otomatis mendapat akreditasi C,” tutur Edy. (LUK)

Sumber: Kompas, 13 Januari 2015

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Balas Budi Penerima Beasiswa

Sejumlah anak muda bergerak untuk kemajuan pendidikan negeri ini. Apa saja yang mereka lakukan? tulisan ...

%d blogger menyukai ini: