Home / Berita / 40 Tahun BPPT, Indonesia Butuh Hasil Riset yang Dibutuhkan Industri dan Pasar

40 Tahun BPPT, Indonesia Butuh Hasil Riset yang Dibutuhkan Industri dan Pasar

Inovasi teknologi dibutuhkan dalam menghadapi persaingan antarbangsa di dunia. Teknologi dalam negeri diharapkan terus berkembang dan dapat diaplikasikan pada industri yang dibutuhkan oleh pasar. Indonesia saat ini membutuhkan lembaga riset yang hasil risetnya dibutuhkan industri dan pasar.

Riset di bidang teknologi dibutuhkan Indonesia agar bisa sejajar dengan negara lain dalam pencapaian revolusi industri gelombang keempat. Perkembangan teknologi digital secara global seharusnya direspons oleh lembaga riset untuk menghasilkan banyak riset yang dibutuhkan dunia industri dan pasar.

Namun, sayangnya, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, hasil penelitian yang dilakukan lembaga riset di Indonesia belum banyak menguntungkan negara. Padahal, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki lembaga penelitian di Indonesia tidak buruk.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO–Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merayakan ulang tahun ke-40 di Jakarta, Kamis (23/8/2018). BPPT diharapkan dapat menghasilkan penelitian teknologi yang dapat digunakan dalam industri untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Bambang mengatakan, riset di bidang teknologi digital menjadi kebutuhan saat ini seiring dengan perkembangan zaman, ketika kehidupan manusia tak bisa lepas dari keberadaan teknologi digital.

”Sebagai contoh, orang tak lagi ke bank untuk mengambil atau mengirim uang. Mereka lebih memilih ke ATM (anjungan tunai mandiri) dan menggunakan gawai untuk bertransaksi,” kata Bambang dalam perayaan 40 tahun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO–Bambang Brodjonegoro

Ia menyebutkan, agar dapat bersaing dengan bangsa lain, Indonesia harus memiliki lembaga penelitian yang menghasilkan hasil riset di bidang teknologi. Riset tersebut harus dapat digunakan pada dunia industri dan dibutuhkan oleh pasar.

Lembaga penelitian seperti BPPT diharapkan dapat berkolaborasi dengan dunia usaha dari dalam dan luar negeri. Selain itu, perlu ada hubungan sinergi antara lembaga penelitian dan pengembangan.

Ia menuturkan, diskusi antara lembaga penelitian dan pendidikan di Indonesia belum menghasilkan produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat. ”Mereka seharusnya bekerja sama dan berinovasi menghasilkan produk dalam negeri yang berguna bagi masyarakat,” ujar Bambang.

Bambang berharap, lembaga penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia memiliki SDM terbaik dan mampu bersinergi dengan lembaga pendidikan. Ia juga menginginkan, sekat birokrasi yang menghambat kemajuan bangsa segera dihilangkan agar Indonesia dapat terus maju secara dinamis dan cepat.

Tujuan awal
Presiden ke-3 RI dan pendiri BPPT, BJ Habibie, mengatakan, tujuan pendirian BPPT adalah untuk mempersiapkan kerangka pembangunan sesuai dengan pemikiran orang Indonesia.

”Sebelum BPPT didirikan, Indonesia menjadi surga bagi konsultan teknologi dari luar negeri,” ujar Habibie.

Situasi tersebut membuat presiden ke-2 RI, Soeharto, meminta Habibie membuat organisasi yang mampu mengimplementasikan wawasan sesuai kebutuhan pasar. Dari keinginan tersebut, terbentuklah BPPT.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO–BJ Habibie

Dalam proses pembentukan tersebut, Habibie mencari SDM terbaik dan dibekali pendidikan. Ia menggunakan UUD 1945 sebagai dasar hukum. Ia ingin Indonesia menjadi bangsa mandiri yang tidak hanya meniru teknologi dari Eropa atau bangsa lain.

Ia mengatakan, segala proses pembentukan dilakukan melalui koordinasi antarbidang dan tidak acak-acakan. ”Dari lembaga ini, kita menghasilkan banyak penelitian teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar, salah satunya pembuatan pesawat terbang pertama dari Indonesia,” ucap Habibie.

Ia mengatakan, BPPT diarahkan lebih dari sekadar konsultan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras agar dapat menghasilkan teknologi yang berguna bagi masyarakat. ”Mikroekonomi tidak pernah lepas dari teknologi,” lanjut Habibie.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO–Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sandaran sebuah negara agar mampu bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo terus menganjurkan upaya daya saing produk dalam negeri.

Pengaplikasian
Kepala BPPT Unggul Priyanto menuturkan, BPPT berperan dalam kerekayasaan, audit teknologi, kliring teknologi, intermediasi teknologi, alih teknologi, difusi, dan komersialisasi teknologi.

”Visi BPPT ialah menjadi lembaga unggulan dalam pengkajian dan penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa,” kata Unggul.

Ia menuturkan, bukti nyata dari kinerja BPPT adalah inovasi dan layanan teknologi yang dihasilkan BPPT dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, industri, serta masyarakat luas.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO–Unggul Priyanto

Sebagai contoh, BPPT berkontribusi dalam studi kelayakan kereta semicepat koridor Jakarta-Surabaya. Selain itu, BPPT juga membantu PT Inka dalam melakukan audit teknologi pada pembangunan kereta ringan (LRT). BPPT melaksanakan verifikasi, validasi, dan integrasi desain pada LRT Jabodebek.–PRAYOGI DWI SULISTYO

Sumber: Kompas, 23 Agustus 2018
—————-
Penguasaan Teknologi Jadi Kunci Kedaulatan Indonesia

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA–Presiden RI ketiga BJ Habibie saat memberikan pemaparan dalam acara bedah buku berjudul “Gelombang Transformasi Teknologi Nasional” di Jakarta, Kamis (23/8/2018). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara HUT BPPT ke-40.

Penguasaan teknologi berperan penting untuk mendukung kedaulatan dan kejayaan Indonesia. Tanpa pemanfaatan teknologi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkeadilan bagi rakyat Indonesia dinilai sulit dicapai.

“Indonesia tidak bisa membuat penemuan ulang suatu teknologi yang sudah lama ditemukan bangsa lain. Tentu akan selalu tertinggal. Untuk itu, kita harus dorong lompatan dalam strategi pembangunan dari negara agraris langsung menuju negara industri maju,” ujar Presiden RI ketiga BJ Habibie di sela-sela acara bedah buku berjudul “Gelombang Transformasi Teknologi Nasional” di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Kegiatan bedah buku ini merupakan rangkaian acara hari ulang tahun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ke-40. Buku ini menyajikan informasi perjalanan sejak awal mula berdirinya BPPT pada 1978 hingga saat ini. Selain itu, dituliskam pula tantangan baru BPPT setelah peristiwa politik besar pada masa reformasi 1998 lalu.

Hadir pula dalam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Bambang S Brodjonegoro, dan mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Hatta Rajasa.

Habibie menambahkan, dalam upaya penguasaan teknologi di Indonesia, BPPT perlu meningkatkan fungsi dan peranannya, yakni dalam mengkaji teknologi, mengaudit teknologi, dan memberikan teknologi. BPPT juga berperan untuk mengawal kajian kebijakan teknologi dalam tatanan mikro, sementara Bappenas yang merancang kebijakan makro.–DEONISIA ARLINTA

Sumber: Kompas, 23 Agustus 2018
————
BPPT Dorong Daya Saing dan Kemandirian

Di usia ke-40 tahun atau 5 windu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan daya saing dan kemandirian.

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, BPPT berperan dalam kerekayasaan, audit teknologi, kliring teknologi, intermediasi teknologi, alih teknolgi, difusi, dan komersialisasi teknologi.

“Visi BPPT, yaitu menjadi lembaga unggulan dalam pengkajian dan penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa,” kata Unggul dalam pidato perayaan 40 BPPT di Jakarta, Kamis (23/8/2018).

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO–Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merayakan ulangan tahun ke-40 di Jakarta, Kamis (23/8/2018)

Ia menjelaskan, bukti nyata dari kinerja BPPT, yaitu inovasi dan layanan teknologi yang dihasilkan BPPT dapat dimanfaatkan oleh instasi pemerintah pusat dan daerah, industri, serta masyarakat luas.–PRAYOGI DWI SULISTYO

Sumber: Kompas, 23 Agustus 2018
—————
Wujudkan Kemandirian Teknologi

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA–Presiden RI ketiga BJ Habibie saat memberikan pemaparan dalam acara bedah buku berjudul “Gelombang Transformasi Teknologi Nasional” di Jakarta, Kamis (23/8/2018). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara HUT BPPT ke-40.

Penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia perlu dioptimalkan. Hal itu bertujuan mewujudkan teknologi yang mandiri dan berdaya saing.

Penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia dinilai belum maksimal. Untuk mewujudkan teknologi yang mandiri dan berdaya saing, perlu kebijakan nasional serta sinergi lebih baik antara pemerintah, lembaga riset, industri, dan komunitas.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, kemajuan teknologi mendorong kemajuan ekonomi di suatu negara. Namun, penelitian dan pengembangan teknologi yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sejauh ini, penelitian dan pengembangan belum jadi arus utama di berbagai sektor pembangunan. ”Jadi, sekadar harapan, belum dinyatakan dengan baik. Padahal, itu jadi kunci pertumbuhan ekonomi bangsa agar bersaing dengan negara lain,” ujarnya di sela-sela bedah buku 5 Windu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): Gelombang Transformasi Teknologi Nasional, Kamis (23/8/2018) di Jakarta.

Dalam peringatan hari ulang tahun ke-40 BPPT itu, Anugerah Jurnalistik Teknologi BPPT 2018 digelar. Wartawan Harian Kompas, Yuni Ikawati, meraih penghargaan Lifetime Achievement dari BPPT.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA–Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Bambang menambahkan, perlu ada undang-undang yang menegaskan pentingnya riset dan inovasi di berbagai sektor terkait. Dorongan itu dinyatakan melalui RUU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Selain itu, sinergi antarorganisasi lembaga riset perlu ditingkatkan. Selama ini, dana riset yang telah dikucurkan pemerintah belum berbuah maksimal karena tersebar di beberapa lembaga riset dan kementerian. Sinergi yang perlu dimaksimalkan adalah antara pemerintah, lembaga riset, akademisi, industri, dan komunitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui konsorsium itu, daya saing industri berbasis iptek diharapkan meningkat.

Daya saing
Dalam kesempatan sama, presiden ketiga RI, BJ Habibie, menilai, tugas BPPT berat untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan nasional, terutama peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa. Sebagai pusat unggulan teknologi, BPPT harus bisa mengimbangi tugas Bappenas.

”Jika Bappenas merancang kebijakan makro, BPPT harus pastikan kebijakan itu terealisasi dengan baik. Jadi, BPPT perlu mengawal dengan kajian kebijakan teknologi dalam tatanan mikro. Pastikan hilirisasi hasil inovasi teknologi bisa dimanfaatkan industri,” ujarnya.

BPPT perlu mengawal dengan kajian kebijakan teknologi dalam tatanan mikro. Pastikan hilirisasi hasil inovasi teknologi bisa dimanfaatkan industri.

Bacharuddin Jusuf Habibie

Habibie, yang juga merupakan pendiri dan Kepala BPPT periode 1974-1998, berharap, BPPT bisa lebih kuat dalam memengaruhi kemajuan bangsa Indonesia. Kedudukan BPPT sebaiknya bisa masuk dalam kabinet pemerintahan. Selama ini, ia menilai, BPPT belum diberi ruang untuk bisa mengetahui langsung permasalahan yang dihadapi oleh negara sehingga inovasi yang dihasilkan kurang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kepala BPPT Unggul Priyanto memaparkan, pihaknya akan terus memperkuat visi yang selama ini diunggulkan yaitu mengutamakan inovasi dan layanan teknologi untuk mewujudkan kemandirian bangsa, peningkatan daya saing, serta peningkatan pelayanan publik. Upaya itu dilakukan melalui kerekayasaan, audit teknologi, kliring teknologi, intermediasi teknologi, alih teknologi, difusi dan komersialisasi teknologi.

“Agar berdaya saing, pembangunan nasional perlu berbasis inovasi. BPPT yang menjadi jembatan inovasi di sektor industri dengan rekomendasi teknologi yang dihasilkan. Selain itu, sesuai misinya, BPPT juga berupaya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi,” ujarnya.

Adapun misi BPPT yakni, merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional di bidang teknologi untuk peningkatan daya saing menuju kemandirian bangsa, melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi untuk menghasilkan inovasi teknologi, audit teknologi, kliring teknologi, alih teknologi, dan layanan teknologi, serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, dilakukan BPPT dengan keberhasilan mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2015, 2016, dan 2017. Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BPPT terus meningkat dari nilai 53,04 pada tahun 2014 menjadi 75,74 pada tahun 2017.

Sementara capaian pendapatan dari layanan teknologi dan penerapan inovasi di industri sebesar Rp 119 miliar dengan 146 kontrak kerja di tahun 2017. Jumlah itu melampaui target yang ditetapkan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Kementerian Keuangan yaitu Rp 50 miliar. Tahun 2018 dari target Rp 60 miliar, BPPT hingga Agustus 2018 sudah menjalani 75 kontrak bernilai Rp 83 miliar.–DEONISIA ARLINTA

Sumber: Kompas, 24 Agustus 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Asal-Usul dan Evolusi Padi hingga ke Nusantara

Beras berevolusi bersama manusia sejak pertama kali didomestifikasi di China sekitar 9.000 tahun lalu. Dengan ...

%d blogger menyukai ini: