Sejumlah 11 menteri menandatangani kesepakatan penyelamatan danau. Mereka diharapkan memasukkan rencana pengelolaan danau terpadu dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis tiap sektor.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Sejumlah 11 menteri menyatakan sepakat untuk menyelamatkan danau dari kerusakan dan pencemaran. Kesepakatan itu berlangsung pada Selasa (26/3/2019) di Auditorium Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro.
Kesepakatan ini menindaklanjuti Konferensi Danau Nasional Pertama pada tahun 2009 di Bali. Melalui kesepakatan diharapkan penyelamatan danau bisa menunjukkan perubahan nyata karena dilakukan lintas sektor secara terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan kesepakatan dilakukan pada Selasa (26/3/2019) di Auditorium Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. Hadir dalam acara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Delapan menteri lain berhalangan hadir dan diwakilkan pejabat di kementerian terkait.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Kesepakatan 11 menteri terkait penyelamatan danau, Selasa (26/3/2019), di Jakarta.
Sangat penting
Dalam sambutannya, Siti Nurbaya mengatakan, danau sangat penting sebagai sumber air minum, perikanan, transportasi, pusat keanekaragaman hayati, pengatur iklim, serta penjaga keseimbangan ekosistem. Bahkan, terkini, pariwisata pun menjadi pendekatan untuk merawat danau.
Menteri Bambang menyatakan agar dokumen rencana pengelolaan danau bisa diimplementasikan institusi dan pemerintah terkait. Ia mengingatkan, danau berperan vital bagi cadangan air bersih yang akan menjadi masalah bagi Pulau Jawa dan Bali-Nusa Tenggara dalam beberapa dekade mendatang.
Menteri Basuki mengatakan, selama ini pihaknya telah menyentuh 10 dari 15 danau prioritas nasional. Namun, upaya ini membutuhkan sinergi sehingga kesepakatan ini diharapkan makin menyukseskan penyelamatan danau tersebut.
Kondisi 15 danau prioritas di Indonesia hingga kini belum mengalami kemajuan meski sembilan menteri sejak 10 tahun lalu menyepakati pengelolaannya secara berkelanjutan. Bahkan, sejak Konferensi Nasional Danau Kedua di Semarang tahun 2011, diluncurkan Gerakan Penyelamatan Danau, sejumlah kendala birokrasi, egosektoral, pendanaan, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah masih membelenggu.
BAPPENAS–Kondisi danau prioritas nasional yang dipaparkan Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arifin Rudianto, Senin (25/3/2019), dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Auditorium Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas, 26 Maret 2019
