Ancaman gempa besar dari zona subduksi di bawah Samudra Hindia selatan Jawa dinilai sudah mendekati siklusnya. Gempa berkekuatan M 6,9 yang berpusat di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat (15/9) malam lalu patut menjadi peringatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Penelitian yang dilakukan Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menemukan tiga perulangan tsunami raksasa yang diduga dipicu oleh gempa dari zona subduksi selatan Jawa.
”Jejak tsunami raksasa di selatan Jawa yang telah kami temukan umurnya 500 tahun lalu, 1.000 tahun lalu, dan 1.800 tahun lalu,” kata Purna S Putra, peneliti paleotsunami Pusat Geoteknologi LIPI, Minggu (17/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan data ini, siklus gempa raksasa diikuti tsunami di selatan Jawa berkisar 500-800 tahun sekali. Sementara menurut penghitungan McCaffrey (2008), secara teoretis periode perulangan gempa besar di selatan Jawa adalah per 675 tahun. Adapun periode perulangan gempa besar di Sumatera adalah 512 tahun, gempa yang diikuti tsunami di Aceh pada 2004 adalah buktinya.
Ahli gempa Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano, juga mengkhawatirkan potensi gempa besar bersumber dari selatan Jawa. Potensi gempa besar di selatan Jawa ini sudah diterakan dalam revisi peta gempa nasional 2017.
Irwan, yang juga Ketua Pokja Geodesi Tim Revisi Peta Gempa Nasional 2017 ini, menyebutkan, potensi gempa di selatan Jawa bisa mencapai M 8,7. Namun, jika segmen gempa di kawasan ini runtuh bersamaan kekuatannya, bisa mencapai M 9,2.
Guru Besar Teknik Sipil ITB yang juga Ketua Pusat Studi Gempa Bumi Nasional Masyhur Irsyam mengatakan, potensi gempa dari subduksi Selat Sunda dan selatan Jawa harus direspons segera dengan mitigasi. ”Sangat urgen bagi kita semua untuk memetakan ancaman subduksi ini,” katanya.
Untuk keperluan mitigasi, Masyhur merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pengamatan pergerakan lempeng di zona subduksi dan melakukan studi detail subduksi Selat Sunda dan selatan Jawa. ”Dari sini kita bisa lebih baik mengantisipasi gempa-gempa subduksi ke depan,” katanya.
Selain itu, yang juga harus disiapkan adalah peningkatan kualitas bangunan rakyat. Menurut Masyhur, sebagian besar bangunan di Indonesia belum dibangun tahan gempa. Hal ini terlihat dari skala kerusakan gempa Tasikmalaya yang cukup masif.
Tiga orang tewas
Dampak gempa berkekuatan M 6,9 di Tasikmalaya lebih parah dari perkiraan. Pada Sabtu tercatat 3 orang tewas, 7 orang luka, dan 722 rumah rusak. Data terbaru, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga kemarin dampak gempa menyebabkan 4 orang tewas, 11 orang luka berat, dan 25 orang luka ringan. Sementara kerusakan bangunan mencapai 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan.
Selain itu, juga terdapat kerusakan 46 sekolah/madrasah, 38 tempat ibadah, 9 kantor, serta 4 rumah sakit dan puskesmas. Sebanyak 200 orang mengungsi di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. ”Pendataan masih dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Menurut Sutopo, daerah yang paling parah mengalami kerusakan adalah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Daerah ini paling dekat dengan episentrum gempa.
Masyhur Irsyam mengatakan, gempa kali ini kekuatannya relatif kecil yang jika diantisipasi oleh struktur bangunan tahan gempa tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. ”Buruknya kualitas bangunan di Indonesia seperti gunung es,” katanya.
Mengingat lokasi Indonesia sangat rawan gempa, menurut Masyhur, bangunan harus dibuat tahan gempa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mengeluarkan tata cara membangun rumah rakyat tahan gempa. ”Pemerintah daerah harus ikut terlibat dan mengawasi pembangunan di daerahnya. Pemantauan kekuatan konstruksi bangunan bisa dilakukan sejalan dengan pemeriksaan IMB (izin mendirikan bangunan),” katanya.
Penanganan darurat
Setelah gempa Tasikmalaya, penanganan darurat terus dilakukan. Kemarin, Kepala BNPB Willem Rampangilei melakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis. Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan permukiman yang rusak, bantuan pendanaan, serta perbaikan kerusakan sarana dan prasarana umum.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya EZ Alfian mengatakan, pihaknya sejak Sabtu (16/12) menyalurkan bantuan logistik, antara lain beras dan mi instan, ke korban gempa. Saat ini pihaknya masih fokus pada upaya penyelamatan warga, terutama yang rumahnya rusak agar tidak telantar.
”Bagi warga yang rumahnya rusak parah dan rumahnya tidak bisa ditinggali, kami membantu mencarikan tempat yang dapat menampung mereka. Umumnya warga yang rumahnya rusak berat mengungsi di rumah kerabat mereka,” ujarnya.
Dua hari terakhir, BPBD Kabupaten Ciamis membangun dua posko pengungsian di Pamarican, wilayah terparah dari 22 kecamatan di Kabupaten Ciamis yang terdampak gempa. Dari 1.104 rumah rusak di Ciamis, 558 di antaranya di Pamarican. Tercatat 254 warga mengungsi sementara, baik di posko maupun di rumah kerabat. Posko kesehatan dan dapur juga dibangun di sana. (AIK/IKI/BKY/SEM/DMU)
Sumber: Kompas, 18 Desember 2017
