Ketidaktransparan data terkait Covid-19 akan menghambat penanganan pandemi di Indonesia. Karena itu, pemerintah mesti memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat dan menggambarkan kondisi sesungguhnya pandemi ini.
KOMPAS/PRIYOMBODO—Petugas medis mengambil sampel darah warga yang melakukan tes cepat (rapid test) Covid-19 secara drive thru di parkir Cibis Park, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2020). Rapid Test Covid-19 gratis oleh Allianz peduli bekerja sama dengan aplikasi layanan kesehatan Halodoc serta Rumah Sakit Mitra Keluarga ini diminati oleh warga. Pemeriksaan akan berlangsung hingga Sabtu (25/4/2020).
Ketidakterbukaan data dan informasi terkait Covid-19 akan menghambat penanganan pandemi di Indonesia. Selain membuat skala dan dampak wabah menjadi tidak dipahami dengan baik, hal ini juga menghambat partisipasi warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti disampaikan Juru Bicara Pemerintah terkait Covid-19 Achmad Yurianto, Kamis (23/4), jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 7.775, sembuh 960, dan meninggal 647 orang. Sementara jumlah orang dalam pemantaun (ODP) sebanyak 18.283 dan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 sebanyak 195.948 orang.
Dalam data perkembangan yang dirilis tiap hari ini, Achmad tidak pernah mengumumkan jumlah ODP dan PDP Covid-19 yang telah meninggal dunia. Padahal, data-data di sejumlah daerah menunjukkan, ODP dan PDP yang meninggal dunia rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan yang sudah positif dan meninggal.
Laporan sejumlah pemerintah daerah dan laporcovid19.org, platform pelaporan berbasis warga, menunjukkan jumlah ODP dan PDP Covid-19 yang meninggal dunia di Jawa saja telah mencapai 1.558 orang atau 2,4 kali lebih banyak dibandingkan korban positif yang meninggal.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih, melalui siaran Podcast Opinisme mengatakan, orang dengan status PDP artinya pemeriksaannya dengan reaksi rantai polimerase atau PCR belum selesai. Jika mereka meninggal saat jadi PDP ini menunjukkan keterlambatan pemeriksaan. Data tingginya angka kematian PDP meninggal harus bisa mendorong percepatan pemeriksaan melalui PCR.
Status PDP yang berkepanjangan, menurut Daeng, membingungkan para tenaga medis di lapangan. Namun, belakangan IDI telah memberikan rekomendasi PDP ditangani dengan tata laksana Covid-19, tanpa harus menunggu hasil PCR positif.
“Kami telah meminta masalah (keterlambatan tes) ini dikaji dan dicari solusinya. Di level pelayanan rumah sakit, kami merekomendasikan agar diagnosis Covid-19 bisa menentukan seseorang ini sakit atau tidak, kami mengusulkan tidak hanya memakai hasil laboratorium, tetapi boleh juga dengan kriteria klinis,” ungkapnya.
Pembukaan informasi mengenai PDP yang meninggal akan bermanfaat bagi rumah sakit untuk mengevaluasi pelayanan. Bagi masyarakat, keterbukaan data tersebut bisa menjadi peringatan sehingga lebih bersiaga dan tertib menjalani pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA—petugas memeriksa suhu badan penumpang yang baru turun dari bus antar kota di Terminal Leuwipanjang Kota Bandung, Rabu (22/4/2020). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan warga tidak mengalami demam yang berisiko Covid-19.
“Untuk masyarakat jangan mengentengkan masalah Covid-19. Harus hati-hati, dan taati maklumat yang sudah diberikan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah agar tidak terjadi penularan,” katanya.
Proyeksi
Iqbal Elyazar, peneliti biostatistik dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit mengatakan, akurasi dan transparansi data jadi penting untuk menganalisis situasi Covid-19 di Indonesia saat ini. “Keterbukaan data adalah keharusan dalam menghadapi pandemi ini. Hal itu akan membuat ilmuwan di dalam dan di luar negeri ini bisa membantu Indonesia mengatasi pandemi,” ujarnya.
Menurut dia, dalam 50 hari terakhir, kasus di Indonesia terus naik hingga lebih dari 7.000 ribu kasus. “Ada beberapa negara yang lebih awal melaporkan, tapi kasusnya tidak bertambah signifikan, misalnya Taiwan,” katanya.
Dengan menggunakan model penggandaan kasus positif seperti Italia, yaitu kasus meningkat dua kali lipat dalam 5 hari, menurut Iqbal, kasus Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 70.000 orang pada akhir April 2020 ini. Namun demikian, banyak sedikitnya kasus yang dikonfirmasi ini sangat tergantung pada kapasitas pemeriksaan.
KOMPAS/RIZA FATHONI–Bus antarkota antarprovinsi (AKAP) melintas di tol Cikampek di Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/4/2020). Pemerintah memutuskan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat mulai berlaku Jumat (24/4) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Dengan tren saat ini, Indonesia seharusnya ada di dalam fase penambahan kasus secara eksponensial. “Kita belum sampai ke puncak kasus, walaupun seolah-olah, kasus baru lebih rendah dari sebelumnya,” ungkapnya.
“Kasus baru ini tergantung pada pemeriksaaan kita. Targetnya sejak beberapa minggu lalu bisa melakukan tes 10.000 spesimen per hari, namun sampai hari kini rata-rata 1.000-2.000 spesimen per hari,” kata Iqbal.
Oleh AHMAD ARIF
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 24 April 2020
