PT MRT Jakarta Akan Pimpin Integrasi Lintas Instansi
PT MRT Jakarta akan memimpin pembangunan berorientasi transit di kawasan Dukuh Atas. Selain menghubungkan antarmoda angkutan massal, pembangunan itu juga ditargetkan memudahkan pergerakan warga di kawasan tersebut.
Pembangunan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan TOD. Dalam pergub itu, TOD dimaksudkan sebagai konsep pengembangan kawasan yang berbasis dan berpusat di stasiun angkutan umum massal.
Pembangunan TOD mengakomodasi pertumbuhan baru menjadi suatu kawasan campuran yang, antara lain, terdiri dari kawasan perdagangan, perkantoran, atau permukiman, lengkap dengan fasilitasnya. Area berjarak 350 meter sampai 700 meter dari pusat kawasan atau stasiun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko, Selasa (2/5), seusai rapat pimpinan yang dipimpin Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, menjelaskan, Dukuh Atas dipilih karena kawasan itu sudah dilewati bus transjakarta dan kereta rel listrik (KRL). Di kawasan itu juga akan dilewati MRT fase I, kereta bandara, serta LRT dari arah Rawamangun dan Cawang.
Moda angkutan massal itu dikelola oleh sejumlah instansi, antara lain BUMD DKI, seperti PT MRT, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro); serta PT KAI Commuter Jabodetabek dan PT Railink.
Untuk itu, lanjut Sigit, Gubernur Basuki memutuskan, pengembangan TOD akan dilakukan dalam bentuk share holder oleh BUMD Pemprov DKI, yaitu PT MRT Jakarta, Transjakarta, PD Pasar Jaya, dan Jakpro. PT MRT Jakarta akan memimpin pengembangan TOD oleh empat BUMD sekaligus memfasilitasi institusi lain di luar BUMD.
“Tadi juga langsung ditugaskan Direktur Jakpro dan Direktur MRT Jakarta untuk mendetailkan terkait aspek perencanaan dan kebijakan untuk percepatannya,” ujar Sigit.
Dalam lima bulan ini, Pemprov DKI akan menerbitkan produk hukum tentang penugasan kepada keempat BUMD tersebut.
Susun rencana induk
Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengusulkan agar pihaknya tetap memperoleh hak pengelolaan TOD di sepanjang jalur MRT, mulai dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI.
Apabila disetujui oleh Gubernur, lanjut William, hak pengelolaan itu akan memberikan kekuatan hukum bagi PT MRT Jakarta untuk mengoordinasikan pengembangan kawasan TOD dengan BUMD atau pihak lain.
Sejalan dengan permintaan atas hak pengelolaan itu, PT MRT Jakarta juga tengah menyusun rencana induk TOD di 13 stasiun MRT fase I. Rencana induk ini akan menjadi dasar pengembangan TOD.
Sigit melanjutkan, Kementerian Perhubungan sudah setuju rencana induk TOD dikerjakan oleh pihak Pemprov DKI. Sigit optimistis, dalam lima bulan ke depan, konsep dan rencana detail pengembangan TOD Dukuh Atas bisa selesai.
Akademi MRT
Sementara itu, sebagai persiapan mengoperasikan MRT, PT MRT Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan MTR Academy (HK) Company Limited.
Penandatanganan dilakukan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Hongkong pekan ini.
“Dalam kerja sama ini, pihak MTR Academy mendukung pembentukan Akademi MRT Jakarta berdasarkan pengalaman dan pembelajaran mereka,” kata William.
MTR berpengalaman mengoperasikan kereta serta mengembangkan para eksekutif dan profesional di bidang perkeretaapian di Hongkong serta di mancanegara. MTR bersedia memberikan acuan standar internasional dalam pengoperasian dan pemeliharaan perkeretaapian.
Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono dalam rilis menyatakan, kerja sama ini sebagai bagian dari solusi transportasi publik terintegrasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jakarta dan wilayah sekitar. Kerja sama ini diharapkan membangun SDM Indonesia di MRT Jakarta. (HLN)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2017, di halaman 27 dengan judul “TOD Diawali di Dukuh Atas”.