Tidak semua aplikasi yang memakai kuota belajar dari Kemendikbud dinilai cocok dengan kebutuhan. Sebagian aplikasi yang banyak dipakai malah tidak bisa memakai kuota ini. Ada potensi pemborosan anggaran.
Adanya pembagian kuota umum dan kuota belajar pada bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat para guru harus memutar otak. Pasalnya, aplikasi pembelajaran yang selama ini mereka gunakan sebagian besar tidak dapat diakses menggunakan kuota belajar.
Seperti diketahui, siswa pendidikan dasar dan menengah mendapatkan bantuan kuota internet sebanyak 35 gigabyte. Dari jumlah tersebut, 5 gigabyte merupakan kuota umum, sedangkan 30 gigabyte berupa kuota belajar. Untuk guru, bantuan yang diberikan adalah 42 gigabyte dengan 5 gigabyte sebagai kuota umum dan selebihnya berupa kuota belajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kuota belajar tersebut hanya bisa digunakan untuk mengakses 19 aplikasi dan 5 aplikasi konferensi video yang sudah ditentukan Kemendikbud. Sementara untuk kalangan perguruan tinggi, ada tambahan 22 situs umum dan 401 situs kampus yang bisa diakses dengan kuota belajar ini.
Ke-19 aplikasi yang tersedia adalah Aminin, Ayoblajar, Bahaso, Birru, Cakap, Duolingo, Edmodo, Eduka System, Ganeca Digital, Google Classroom, Klipin School 4.0, Microsoft Education, Quipper, Ruang Guru, Rumah Belajar, Sekolah.Mu, Udemy, Zenius, dan Whatsapp. Sementara lima aplikasi konferensi video yang tersedia meliputi Cosco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, U Meet Me, dan Zoom.
Menurut Galih Puji Mulyadi, guru Sejarah di SMA Negeri 1 Geger Madiun, Jawa Timur, bantuan kuota internet bagi guru dan siswa sangat membantu. Hanya saja, sekarang ia perlu melakukan sedikit penyesuaian metode pembelajaran jarak jauh.
”Kalau kuota umum hanya 5 gigabyte, sangat sedikit. Aplikasi yang selama ini saya pakai tidak bisa diakses pakai itu,” katanya saat dihubungi, Senin (28/9/2020).
Selama ini, Galih kerap menggunakan aplikasi Microsoft Teams, Youtube, dan E-Learning SMAN 1 Geger. Dari tiga aplikasi tersebut, hanya Microsoft Teams yang bisa diakses menggunakan kuota belajar. Sisanya hanya bisa diakses lewat kuota umum yang jumlahnya minim.
”Youtube dan E-Learning tidak bisa (pakai kuota belajar). Padahal, semua materi ada di sana,” ujarnya.
Selama ini, Galih menilai aplikasi tersebut cukup efektif untuk mendukung metode pembelajarannya. Kuota belajar memang memungkinkan guru dan siswa melakukan pertemuan video daring, tetapi, menurut Galih, jaringan internet siswa akan menjadi kendalanya.
Artinya, Galih akan tetap menggunakan metode lamanya meskipun sudah ada bantuan kuota belajar. Ia hanya akan melakukan sejumlah penyesuaian, misalnya video yang selama ini diunggah melalui Youtube akan diunggah lewat Microsoft Teams. Konsekuensinya, durasi video dipersingkat.
”Sementara ini mengirim video ke Microsoft Teams. Yang saya sayangkan juga E-Learning. Saya berharap itu bisa diakses pakai kuota belajar,” tambahnya.
Kepala SD Negeri Bendungan Hilir 09 Pagi, Jakarta Pusat, Hidayat menilai, adanya bantuan kuota internet akan membuat pola pembelajaran jarak jauh di sekolahnya berubah. Guru akan lebih sering menggunakan pertemuan lewat Google Meet dan Zoom.
”Selama ini guru bergantian menggunakan aplikasi Zoom berbayar kami. Mudah-mudahan setelah ini lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya.
Kompas sudah berupaya menghubungi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan M Hasan Chabibie untuk menanyakan kemungkinan pihak sekolah mengajukan aplikasi untuk kuota belajar. Akan tetapi, hingga pukul 18.00, Hasan belum memberikan tanggapan.
Potensi pemborosan anggaran
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung, pembagian kuota umum dan kuota belajar pada bantuan kuota internet cenderung tidak proporsional. Sebab, aplikasi yang kerap digunakan dalam pembelajaran jarak jauh oleh guru adalah mesin pencari dan video.
Di sisi lain, banyak sekolah dan dinas yang juga sudah membangun aplikasi mandiri selama pembelajaran jarak jauh. ”Dengan demikian, masih banyak aplikasi yang tidak bisa diakses menggunakan kuota belajar ini,” katanya dalam rilis virtual FSGI, Minggu (27/9/2020).
Dari 19 aplikasi yang bisa diakses menggunakan kuota belajar, FSGI mencatat lima aplikasi yang tidak populer. Misalnya, aplikasi Birru yang per 26 September hanya diunduh lebih dari 100 kali. Ada juga aplikasi Aminin yang baru diunduh lebih dari 1.000 kali. Jika dibandingkan dengan Google Classroom, misalnya, per 26 September 2020 aplikasi itu sudah diunduh lebih dari 100 juta kali.
”Aplikasi Eduka yang baru diunduh lebih dari 1.000 kali bahkan terakhir diperbarui sistemnya pada 19 Oktober 2019. Hampir setahun lalu,” katanya.
Anehnya, lanjut Fahriza, ada beberapa aplikasi pembelajaran lain yang lebih populer, tetapi malah tidak dimasukkan. Misalnya, aplikasi Kelas Pintar yang sudah diunduh 1 juta kali. Bahkan, aplikasi yang dibuat oleh sekolah atau pemerintah daerah diunduh lebih banyak dari lima aplikasi yang disebutkan di atas.
”Misalnya aplikasi dari SMPN 1 Tanggungharjo yang sudah diunduh lebih dari 1 juta kali,” katanya.
Fahriza juga khawatir kuota belajar pada bantuan kuota internet yang diberikan akan mubazir. Sebab, kuota sisa akan hangus bersamaan dengan masa aktif kuota yang hanya sebulan. Dari 30 gigabyte kuota belajar, FSGI memperkirakan ada 15 gigabyte kuota yang tidak terpakai.
Jika 1 gigabyte kuota diasumsikan seharga Rp 1.000, setiap siswa akan membuang Rp 15.000. Apabila dikalikan dengan total penerima per 26 September 2020, didapatkan kerugian rata-rata mencapai Rp 1,7 triliun dalam empat bulan.
”Angka ini sama dengan 25 persen dari total anggaran bantuan internet yang sebesar Rp 7,2 triliun,” katanya.
Belum menerima
Bantuan kuota internet tahap I telah selesai disalurkan pada 22-24 September 2020. Kini, bantuan tahap II sedang berlangsung, tepatnya pada 28-30 September 2020. Sejauh ini masih banyak calon penerima yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
Restu Ivanka, siswa kelas XII SMK Negeri 19 Jakarta, mengaku belum mendapatkan bantuan kuota internet hingga saat ini. Padahal, beberapa temannya sudah banyak yang menerima.
”Kayaknya sebagian sudah dapat. Saya belum, padahal sudah butuh banget,” ujarnya.
Dicky Restu Maulana (18), mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), juga mengaku belum mendapatkan bantuan kuota internet. Sebelumnya, pihak kampus sudah melakukan pemutakhiran data nomor teleponnya.
”Saya sudah mengisi kemarin. Sudah saya cek juga di daftar penerima,” katanya.
Dicky mengaku sudah sangat membutuhkan bantuan kuota internet tersebut. Pasalnya, sudah sepekan ini ia menjalani perkuliahan semester pertamanya secara virtual.
Menurut Hidayat, pembagian bantuan kuota internet saat ini masih terus berlangsung di sekolahnya. Sebelumnya, ia telah mendaftarkan semua nomor telepon siswa dan guru.
Oleh FAJAR RAMADHAN
Editor: AGNES RITA
Sumber: Kompas, 28 September 2020
