Sejumlah penelitian terbaru telah memaparkan bahwa kota-kota besar di Indonesia dilintasi jalur-jalur sesar aktif. Temuan ini tak bisa diabaikan, karena bisa memicu bencana katastropik. Namun demikian, dengan kesiapsiagaan dan mitigasi, risiko bencana bisa dikurangi.
Jalur sesar atau patahan secara sederhana bisa dimaknai sebagai retakan di tanah akibat pergeseran dua bidang batuan yang dipengaruhi gaya endogen atau kekuatan dari dalam bumi. Gempa bumi terjadi jika batuan di bidang pergeseran yang terus menerus mengalami tekanan ini pecah tiba-tiba.
Menurut peneliti dari Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (Pusgen) Rahma Hanifa, secara ilmiah, sesar bisa disebut aktif jika dua bidang batuan bergerak—yang ditandai dengan terjadinya gempa bumi–minimal satu kali dalam 10.000 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
–Jalur patahan di Indonesia berdasarkan kajian Pusat Studi Gempa Bumi Nasional, 2017. Ada 295 sesar aktif.–Sumber: Pusgen, 2017
Jika pergeseran ini terjadi di zona pertemuan lempeng benua, maka disebut sebagai jalur subduksi yang bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo sangat besar, seperti terjadi di Aceh pada 2004. Namun jalur sesar juga bisa muncul di daratan, bahkan melintasi kota-kota, seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, hingga Surabaya.
Kota-kota di Sumatera, mulai dari Liwa di Lampung hingga Banda Aceh juga dilintas jalur patahan. Terbaru, gempa yang mengguncang Kota Palu pada 28 September 2018 lalu bersumber dari jalur sesar aktif Palu-Koro.
Sekalipun gempa yang dihasilkan di sesar darat ini tida sekuat dengan yang terjadi di zona subduksi, namun dampaknya bisa sangat merusak karena sumbernya dekat dengan permukiman dan aktivitas manusia. Banyak catatan menunjukkan, gempa yang bersumber di sesar darat bisa menimbulkan banyak korban, seperti terjadi saat gempa berkekuatan M 5,9 pada tahun 2006 yang menewaskan 5.782 jiwa.
Pemodelan yang dibuat Ngoc Nguyen, Phil R Cummins, dan tim Australian National University pada 2015, jika gempa berkekuatan sama dengan yang pernah melanda Jakarta pada 1699 terjadi saat ini, jumlah korban bisa mencapai 100.000 orang. Itu didasarkan jumlah kepadatan penduduk dan tingginya risiko kehancuran bangunan.
Mitigasi patahan
Untuk mengurangi risiko bencana, kita harus menyadari tempat hidup kita memang berada di atas jalur patahan aktif sehingga sewaktu-waktu dilanda gempa bumi. Risiko ini harus diterima, bukan diabaikan apalagi ditutup-tutupi, apalagi jejak sejarah menunjukkan keberulangan gempa-gempa besar.
Banyaknya korban bencana umumnya terjadi karena kita tidak mengenali atau abai dengan risiko tempat kita berhuni. Maka, rencana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk memberikan penanda jalur-jalur sesar aktif di daratan, menjadi amat penting diwujudkan. “Suka tidak suka, masyarakat harus tahu dan menyadari hidup di negara yang rentan bencana gempa,” kata Doni.
Setelah memahami dan menerima risikonya, berikutnya kita harus memastikan posisi kita dari sumber ancamannya. Seberapa jauh tempat tinggal kita dari jalur patahan, akan sangat menentukan strategi untuk menghadapinya. Semakin dekat dengan jalur patahan, dampaknya akan semakin besar.
Selain juga sebenarnya ada faktor amplifikasi tanah. Jenis tanah tertentu, seperti endapan aluvial yang tebal seperti di Palu, Jakarta, dan Bandung, bisa menguatkan efek guncangan gempa, sehingga mikrozonasi menjadi sangat penting.
Peta Sumber Gempa Bumi Nasional yang disusun Pusgen dan telah dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2017 sebenarnya telah menerakan keberadaan jalur sesar ini termasuk probabilitas keberulangannya dalam 50 tahun. Sebanyak 295 patahan aktif telah dipetakan di Indonesia atau bertambah 214 patahan dibandingkan Peta Sumber Gempa Bumi Nasional 2010.
Penambahan ini karena sejumlah jalur patahan baru telah diidentifikasi, baik karena terjadinya gempa di zona yang sebelumnya tak dipetakan seperti sesar Pidie Jaya pada 2016, ataupun teridentifikasi dari hasil riset baru.
Peta sumber gempa ini menjadi amat penting untuk penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait keamanan dan keselamatan konstruksi. Perencanaan sesuai SNI ini akan jadi patokan saat mengajukan IMB (izin mendirikan bangunan), terutama untuk bangunan tinggi. Masalahnya, setelah keluar IMB, belum tentu dicek kesesuaiannya. Dalam praktiknya, banyak bangunan yang roboh saat gempa karena kelalaian pelaksanaan, bukan perencanaan.
Selain lemahnya pengawasan bangunan, hal lain terkait risiko gempa ialah bangunan lama. Sampai sekarang audit kekuatan struktur bangunan lama belum menjadi kewajiban, kecuali atas kesadaran sendiri.Tantangan lain yang lebih besar adalah keberadaan bangunan rakyat, yang tumbuh tanpa pengawasan.
Kontruksi bangunan hanya salah satu faktor dalam memitigasi gempa. Tak kalah penting adalah lokasi bangunan yang seharusnya tidak boleh berada di atas jalur sesar. Kehancuran bangunan di jalur sesar aktif ini terlihat dalam gempa yang melanda Palu pada September 2018lalu. Kerusakan bangunan yang terjadi terlihat memanjang di kanan-kiri surface rupture atau retakan permukaan yang menandai keberadaan jalur sesar ini.
Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto mengatakan, kehancuran bangunan bangunan di sepanjang jalur patahan disebabkan adanya gelombang kejut saat gempa. Selain itu, juga disebabkan kerusakan struktur tanah di sekitar jalur sesar ini, bisa pergeseran secara vertikal atau horizontal.
“Jalur sesar seharusnya tidak dibangun,” katanya. Survei Pusgen Tahun 2018 menemukan, pergeseran tanah secara lateral di Kota Palu mencapai 5,8 m sedangkan pergeseran vertikal hingga 3,5 m.
Menurut Kepala Pusgen yang juga Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Masyhur Irsyam, di luar negeri jalur sesar menjadi dasar penataan ruang, terutama untuk menentukan jarak aman bangunan. Studi tim Pusgen menyebutkan, di Amerika Serikat sejak 1977 meletakkan jarak aman dari jalur sesar utama sejauh 150 m dan 60 m dari cabang sesar.
Di Taiwan, jika jalur sesar terssebut memiliki sejarah kegempaan dengan magnitudo lebih dari 7, maka jarak aman yang digunakan adalah 100 meter untuk bagian kanan dan bagian kiri sesar. Sedangkan apabila terdapat sejarah kegempaan dengan magnitudo lebih dari 6 maka jarak aman yang digunakan adalah 50 m. Untuk sesar yang memiliki sejarah kegempaan dengan magnitudo kurang dari maka jarak aman yang digunakan adalah 30 m.
Rahma Hanifa mengatakan, sejauh ini belum ada ketentuan nasional yang mengatur jarak aman dari jalur sesar ini. Salah satu kendalanya, sebagian besar jalur patahan di Indonesia belum dipetakan dalam skala yang detil.
Daerah yang memiliki aturan tentang jarak aman dari zona sesar baru Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan, setiap pembangunan di sekitar daerah risiko bencana, terutama di sekitar koridor Sesar Lembang, harus berdasarkan kajian mendalam terhadap risiko dan mitigasi bencana. Koridor bebas bangunan ini 250 m kiri kanan Sesar Lembang.
Namun, persoalan klasik di Indonesia, penegakan aturan menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar. Menurut Eko Yulinato, di sepanjang sesar Lembangmasih ada pembangunan. “Selain itu, bagaimana dengan bangunan eksisting? Di jalur ini banyak perumahan, sekolah, bahkan juga bangunan militer,” katanya.
Peneliti gempa bumi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Gayatri Indah Marliyani mengatakan, selain tantangan dalam hal keterbatasan kajian yang mendalam untuk mendetilkan jalur sesar yang ada, rendahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tentang risiko menjadikan kerentanan bencana gempa di Indonesia sangat tinggi.
Jalur patahan di Yogyakarta yang tersingkap setelah gempa 2006 dan seharusnya dipertahankan menjadi ruang terbuka, sekarang banyak tertutup lagi oleh bangunan. “Pemerintah daerah juga banyak yang belum sadar tentang bahaya sesar ini. Seringkali, kajian-kajian tentang bahaya gempa di satu darah justru dianggap menakut-nakuti dan mengganggu investasi,” ungkapnya.–AHMAD ARIF
Sumber: Kompas, 17 Januari 2019
