Perketat Pengawasan Vaksin

Polri Tetapkan 10 Tersangka
Kasus dugaan pemalsuan vaksin bagi anak di bawah usia lima tahun mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran vaksin di pasaran. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperketat pengawasan produksi dan distribusi vaksin demi menjamin keamanannya.

Meski demikian, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memastikan vaksin yang dipakai IDAI berasal dari sumber yang benar. Vaksin yang diberikan di fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, aman digunakan dan bisa diperoleh secara gratis.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, Kamis (23/6), di Jakarta, menilai, pemerintah lemah mengawasi peredaran vaksin di pasaran sehingga vaksin palsu beredar di sejumlah daerah. “Peredaran vaksin harus dikontrol ketat karena konsumen tak bisa memilih atau mengawasi,” ujarnya.

Menurut Tulus, konsumen vaksin sangat sulit memperhatikan apakah vaksin palsu atau tidak. Vaksin bukan pilihan. “Pemerintah mewajibkan imunisasi pada bayi dan anak balita sehingga vaksin menjadi tanggung jawab negara,” kata Tulus.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 10 tersangka praktik penyebaran vaksin palsu bagi anak balita yang diduga sudah meluas. Selain mendalami sebaran kasus, perlu juga pendataan untuk mengetahui anak balita yang mendapatkan vaksin palsu.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigadir Jenderal (Pol) Agung Setya mengungkapkan, Bareskrim menangkap 10 tersangka, terdiri dari 5 produsen, 2 kurir, 2 penjual atau distributor, dan 1 pencetak label.

“Selain 10 tersangka, tiga orang di Subang, Jawa Barat, yang diduga mengedarkan vaksin palsu, kini juga diperiksa,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim menangkap tujuh tersangka pada penggeledahan di enam lokasi berbeda sepanjang Selasa-Rabu (21-22/6). Penangkapan itu pengembangan kasus setelah 16 Juni lalu tersangka J, yang diduga Direktur CV Azka Medical, menjual vaksin palsu ke pasar.

Polisi menangkap empat orang produsen vaksin palsu di tiga lokasi berbeda. Mereka adalah P, ditangkap di Puri Bintaro Hijau, Tangerang Selatan; S ditangkap di Bekasi Timur, Jabar; serta dua produsen suami-istri, H dan R, yang ditangkap di Kemang, Jakarta Selatan. “Jaringan itu melibatkan tiga kelompok produsen vaksin palsu,” kata Agung.

Menurut keterangan tersangka, vaksin palsu itu menggunakan botol bekas vaksin yang diisi larutan buatan oleh tersangka. Label kemasan dicetak di percetakan di Kalideres, Jakarta Barat. “Larutan dibuat dengan mencampurkan antibiotik Gentacimin dengan cairan infus, dimasukkan ke botol vaksin bekas dan diberi label. Ada pula cairan yang ditambahkan vaksin tetanus,” kata Agung.

Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri juga menggeledah distributor di sebuah apotek di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, yang diduga menjadi tempat penjualan vaksin palsu dengan tersangka MF. Dua tersangka kurir, T dan S, ditangkap.

Bareskrim memberikan sampel vaksin ke laboratorium forensik Mabes Polri dan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk mengetahui zat dalam vaksin itu serta dampaknya bagi anak balita. Menurut identifikasi, vaksin palsu tersebar luas di Indonesia meski baru ditemukan di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Vaksin palsu itu diproduksi sejak 2003.

Temuan lapangan
Bareskrim menemukan vaksin palsu campak, BCG (Bacille Calmette-Guerin), tetanus, dan hepatitis. Bisnis vaksin palsu itu diperkirakan menghasilkan keuntungan Rp 25 juta bagi produsen dan Rp 15 juta bagi distributor per minggu.

Beberapa vaksin palsu yang disita antara lain 195 bungkus vaksin hepatitis B, 221 botol vaksin pediacel, 364 botol pelarut vaksin campak kering, 81 bungkus vaksin menetes polio, 55 vaksin antisnake di plastik, dan bahan baku pembuatan vaksin. “Kemasan kardus (vaksin palsu) tak sesempurna aslinya. Harganya Rp 200.000-Rp 400.000 lebih murah dari harga vaksin asli yang berkisar Rp 900.000,” kata Agung.

Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar.

Tetap aman
Menurut Agung, polisi akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendata anak balita yang kemungkinan mendapatkan vaksin palsu.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Elizabeth Jane Soepardi mengatakan, belum ada laporan kejadian akibat vaksin palsu. Anak balita yang diberi vaksin palsu akan diobservasi dan diberi vaksin yang benar agar terlindungi dari penyakit tertentu. “Vaksin yang dipalsukan ialah imunisasi dasar wajib yang sebenarnya gratis dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah. Fasilitas kesehatan swasta mendapatkan vaksin gratis dari dinas kesehatan,” ujarnya.

Ketua Umum IDAI Aman Bhakti Pulungan menambahkan, munculnya kasus vaksin palsu bukan karena tak ada vaksin di lapangan. Vaksin dipalsukan untuk mendapat keuntungan ekonomi. Jika warga curiga anak balitanya diberi vaksin palsu, bisa melapor ke dokter anak terdekat agar diobservasi dampak akibat vaksin palsu itu. Efeknya bergantung materi di vaksin palsu itu.

Menindaklanjuti kasus vaksin palsu, BPOM memeriksa fasilitas kesehatan untuk menelusuri kemungkinan penggunaan vaksin palsu. Sasaran utamanya, klinik swasta kecil yang belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

“Kami sudah perintahkan kepada semua Balai Besar POM se-Indonesia,” ucap Pelaksana Tugas Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid.

Klinik kecil swasta lebih potensial menjadi pembeli karena harga vaksin palsu lebih murah hingga 50 persen dibandingkan vaksin asli. Dari jenis vaksin palsu yang diperiksa BPOM, diketahui kandungannya antara lain tuberkulin agar kebal tuberkulosis.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan, warga tak bisa bebas membeli vaksin. “Warga tak bisa membeli vaksin secara bebas, tetapi dapat memperoleh vaksin lewat dinas kesehatan atau puskesmas,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.

Vaksin yang bisa diperoleh gratis di puskesmas adalah BCG, hepatitis B, pentavalen, DPT, polio, dan campak. “Di puskesmas, masyarakat bisa mendapat vaksin itu secara gratis,” ujarnya.

Koesmedi mengimbau kalangan rumah sakit membeli vaksin ke distributor resmi atau ke dinkes. “Waspadai jika sumber vaksin tak jelas, harga lebih murah, atau label cetakan lebih kasar atau tutup aluminium kemasan mencurigakan, atau tak mau memakai faktur resmi,” ujarnya.

Menurut Kepala Departemen Komunikasi Bio Farma, perusahaan produsen vaksin, N Nurlaela Arief, pihaknya berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM terkait vaksin palsu itu.(JOG/ADH/C07/UTI/HLN)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Juni 2016, di halaman 1 dengan judul “Perketat Pengawasan Vaksin”.