Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengampu dua sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia berkolaborasi untuk sama-sama berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim. Aplikasi berbagai praktik ramah iklim diharapkan kian dimasifkan agar kenaikan suhu bisa ditekan kurang dari dua derajat Celcius.
Hal itu mengemuka dalam penandatanganan nota kesepahaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Senin (29/4/2019) di Jakarta. “Yang paling penting mengapa kami bersama-sama yaitu terkait NDC perubahan iklim untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” kata Siti Nurbaya.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Senin (29/4/2019) di Jakarta, berfoto usai menandatangani nota kesepahaman. Beberapa fokus yang menjadi ruang lingkup dari kerjasama ini, meliputi reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS, pengendalian, penertiban, dan penataan perizinan bidang ESDM, sinkronisasi penggunaan kawasan hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan kehutanan dan energi “saling balap-balapan” terkait kontribusi pada pelepasan emisi. Sektor kehutanan menyumbang emisi terbesar akibat alih fungsi gambut, kebakaran, dan deforestasi. Sementara itu, sektor energi melepas emisi melalui aktivitas pembangkit listrik tenaga uap atau pembakaran batubara maupun transportasi.
Pada Niatan Kontribusi Nasional (NDC) pertama untuk merespons Kesepakatan Paris 2015, Indonesia menyatakan komitmen berkontribusi menurunkan emisi tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai 41 persen melalui kerja sama internasional. Pengurangan emisi itu dilakukan melalui lima sektor utama, yaitu sektor hutan dan lahan (17,2 persen), energi (11 persen), limbah (0,38 persen), proses industri/IPPU (0,10 persen), serta pertanian (0,32 persen).
Siti Nurbaya mengatakan pemerintah masih terus menyusun skenario penurunan emisi sektor hutan dna lahan serta sektor energi. Diantaranya melalui penyesuaian kondisi nasional dan internasional. Ia menyebut pada isu internasional saat ini fokus pada sektor energi. “Di Uni Eropa juga mulai pikirkan emisi dari hutan harus dilihat lagi, diperhitungkan lagi atau tidak, lebih ke gambutnya (saja) atau bagaimana,” kata dia.
Di sisi lain, Siti melihat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengerjakan banyak hal terkait penurunan emisi. Ia menyebut diantaranya program mobil listrik, panel surya, pemanfaatan minyak sawit untuk campuran diesel (B20), dan program lain.
KLHK pun mendukung upaya perluasan energi terbarukan dengan memberi akses pada pemanfaatan potensi geothermal di kawasan-kawasan konservasi. “Di kawasan konservasi tak kurang 20 GW sumber geothermal. Kawasan konservasi ini sudah 2-3 tahun lalu sepakat dukung energi dari geothermal dengan segala artikulasi yang memudahkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan,” kata dia.
Dengan berbagai kemajuan ini, penurunan emisi gas rumah kaca nasional bisa diubah dengan menempatkan energi dalam porsi terbesar. Siti menyebutkan pada skenario pertama sumbangan penurunan emisi 19 persen dari energi dan 9 persen hutan, dan skenario kedua energi 13,6 persen dan hutan 13,8 persen. Skenario lain, tetap menempatkan hutan sebagai penyumbang penurunan emisi terbesar yaitu 13,8 persen dan energi 7,5 persen.
Menteri Jonan mengatakan pemanfaatan minyak sawit (CPO) untuk campuran minyak solar bisa menghemat impor. Ia mengatakan konsumsi minyak solar atau minyak diesel mendominasi (dua per tiga) dari penggunaan minyak seluruh Indonesia. Hal ini bisa mengurangi konsumsi minyak dari fosil hingga 13 persen.
Namun tantangan terbesar pada campuran minyak bensin. Ini karena ethanol yang menjadi campuran bensin bahan bakunya masih berpotensi menimbulkan konflik dengan kebutuhan pakan ternak dan bahan makan masyarakat.
Ia mengatakan konsentrasi pada minyak solar ini telah diterjemahkan dengan memandatkan BUMN Pertamina selama dua tahun ke depan untuk bisa mengolah CPO menjadi 100 persen minyak diesel di Kilang Plaju dan Kilang Dumai. Kapasitasnya mencapai 200.000 barel per hari atau 15 persen total konsumsi nasional.
Perhitungan kasarnya, kata dia, sebanyak satu ton minyak CPO menjadi 700 liter minyak diesel. Kualitas minyak solar dari CPO ini, kata dia, bisa dibuat dengan Cetane Number (CN) 60 hingga 70 sehingga sedikit di atas kualitas Pertamina DEX dengan CN 56. Saat ini, kualitas solar B20 memiliki CN 48.
Kebutuhan listrik
Terkait pemenuhan kebutuhan listrik, Jonan mengatakan geothermal dan hidro menjadi tulang punggung energi baru dan terbarukan Indonesia. Penggunaan geothermal dan hidro mendukung 10 persen pada 13 persen bauran energi baru dan terbarukan. Ia meminta dukungan KLHK dengan menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terkait eksplorasi dan eksploitasi kedua sumber pembangkit ini.
Dukungan pemenuhan kebutuhan lahan juga disinggungnya terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ia mengatakan satu megawatt listrik dari PLTS membutuhkan area seluas satu ha. “Kalau mau dapat lahan tidak mungkin, kecuali di kawasan hutan. Kalau bisa akan sangat membantu,” kata dia.
Jonan juga menyebutkan mulai tahun 2018 tak lagi mengeluarkan izin untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan energi primer dari batubara di Jawa. Ia menyebut persetujuan PLTU berbasis batubara dikeluarkan terakhir pada tahun 2017.
“Kalau tambah PLTU terus (di Jawa) setengah mati nanti, dampak lingkungan bisa besar karena pulau ini memiliki 160-170 juta penduduk,” kata dia.
Terakhir, ia mendorong penggunaan mobil listrik yang dasar Peraturan Presiden telah dikirim ke Sekretariat Negara. Ia mengatakan mobil listrik bisa melokalisir polusi. Alasannya, meski listrik masih bersumber dari PLTU, emisi terkonsentrasi dan disiasati pelepasan emisinya dengan memasang penyaring.
Selain itu, mobil listrik ini bisa mengurangi impor bahan bakar minyak yang akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah kendaraan. “Kita ini pemerintah bangun infrasktruktur jalan besar-besar, kalau tak ada kendaraan listrik konsumsi BBM akan naik cepat sehingga 10 tahun ke depan,” kata dia.
Lebih laut, ia menuturkan konsumsi minyak untuk transportasi saat ini berkisar 1,2-1,3 juta barel per hari, akan menjadi 2 juta barel atua 2030. Kalau ini terjadi, impor BBM akan turut naik.
Transformasi
Di tempat terpisah, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam menyatakan, tanpa transformasi paradigma pembangunan, target penurunan emisi sesuai dokumen kontribusi nasional pada Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB terancam gagal.
Penurunan emisi gas rumah kaca penting demi tercapainya visi Indonesia 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Untuk itu negara peratifikasi wajib menyusun Strategi Jangka Panjang Kesepakatan Paris yang harus dimasukkan tahun 2020.
Negara-negara peratifikasi Kesepakatan Paris diminta menyusun strategi jangka panjang demi mencapai target emisi nol tahun 2050.–ICHWAN SUSANTO
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 30 April 2019
