Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta bisa menjadi momentum untuk membenahi perencanaan kota ini. Dengan wacana pemindahan ibu kota, konsep proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara yang target utamanya mengamankan Jakarta sebagai ibu kota negara harus ditinjau ulang.
“Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menjadi bertentangan dengan proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau yang lebih dikenal dengan NCICD,” kata Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widodo Pranowo, di Jakarta, Rabu (5/7).
Widodo mengatakan, jika rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain bakal dimulai 2018 dan diprediksi memakan waktu tiga tahun, estimasinya harus selesai pada 2020 atau 2021. Padahal, cetak biru NCICD yang telah diperbarui pada akhir 2016 salah satunya menyiapkan “Tahap D” yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan adalah periode 2017-2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tahap D berupa pembangunan tanggul pantai sepanjang 20,1 kilometer, drainase, pompa, dan pintu air yang diperkirakan menyedot anggaran Rp 3,7 triliun.
Widjo Kongko, ahli kelautan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, juga mendukung agar pemerintah mengkaji ulang rencana penataan pantai utara Jakarta. Alasan awal mengenai urgensi proyek PTPIN ini adalah untuk melindungi ibu kota negara. Dengan rencana pemindahan ibu kota, latar belakang proyek yang akan memengaruhi cetak birunya perlu dikaji ulang.
Sebelumnya dia mengkritik sebagian proyek ini, terutama terkait rencana pembangunan tanggul laut raksasa dan pulau-pulau reklamasi. Tanggul laut dan pulau-pulau reklamasi itu justru akan menjadi masalah baru bagi ekologi Jakarta.
Ketua Umum Ahli Perencanaan Kota Indonesia Bernadus Djonoputra mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak akan serta-merta mengurangi beban kota ini jika konsep pengembangannya tidak dibenahi. “Kalaupun fungsi pelayanan pemerintahan pusat jadi dipindahkan, jumlah penduduk Jakarta akan terus tumbuh selama fungsi ekonomi dan perdagangan tetap ada di kota ini,” katanya. (AIK)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2017, di halaman 14 dengan judul “Momentum Benahi Perencanaan Jakarta”.
——–
Ekonomi Jakarta Tak Terpengaruh
DPRD Minta Dilibatkan di Pemindahan Ibu Kota
Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kembali menggulirkan wacana pemindahan ibu kota negara. Bagi Jakarta, jika tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, dampak dari sisi ekonomi tidak akan terlalu signifikan.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, memindahkan pusat pemerintahan negara ke provinsi lain bukan masalah yang sederhana. Ia pun merunut wacana yang sudah berkali-kali muncul itu, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Saat itu, Soekarno ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
“Memindahkan ibu kota tidak sederhana karena tidak hanya memindahkan gedung, tetapi juga semua infrastruktur yang ada di dalamnya, termasuk kelengkapan-kelengkapan teknis,” ujar Djarot, Rabu (5/7).
Ketika ibu kota negara pindah, tidak hanya istana negara dan kantor kepresidenan yang akan dipindah, tetapi juga kantor-kantor kementerian dan kantor duta besar ikut pindah.
Oleh karena itu, menurut Djarot pemerintah pusat harus benar-benar membuat kajian mendalam. Kajian tersebut menyangkut kemampuan anggaran, persoalan daya dukung wilayah, dan fasilitas penunjang lainnya. Hal itu menjadi kewenangan Bappenas dan kementerian terkait.
Djarot juga mengingatkan pemerintah pusat untuk bijak dan tidak tergesa-gesa. Pemindahan tersebut tentu saja tidak bisa dilaksanakan dalam waktu satu-dua tahun ke depan.
Tetap berkembang
Terkait dengan dampak bagi DKI Jakarta ketika sudah tidak menjadi pusat pemerintahan, menurut Djarot, Jakarta tetap akan berkembang sebagai pusat ekonomi.
Saat ini, Jakarta tumbuh menjadi megapolitan yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Daya dukung lingkungan Jakarta akan lebih bagus ketika kota ini fokus menjadi kota dagang atau bisnis.
“Di Australia, ibu kota negara, kan, ada di Canberra, dan itu jauh dari Sydney. Sementara Sydney, itu pusat pemerintahan. Begitu juga di Belanda, ada di Denhaag, bukan di Amsterdam. Kalau Jakarta seperti itu, ya, bagus,” kata Djarot.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi berpendapat, tidak ada masalah jika ibu kota negara dipindah ke provinsi lain. Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis.
Ia menambahkan, Jakarta menjadi kota jasa dan perdagangan. Jadi, dampak negatif ketika tidak lagi menjadi pusat pemerintahan tidak terlalu signifikan bagi Jakarta. Ia berharap, jika wacana itu benar-benar akan dilaksanakan, Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta akan dilibatkan dalam diskusi-diskusi kajiannya. DPRD akan memberikan masukan mengenai dampak positif dan negatif apabila ibu kota negara dipindahkan.
Wacana pemindahan ibu kota, menurut Prasetio, justru akan memicu pemerataan pembangunan di pulau lain. Selama ini, pembangunan masih terpusat di Jawa. Hal itu membuat pembangunan antara satu pulau dan pulau lainnya timpang.
“Harus ada perimbangan pertumbuhan ekonomi antara ibu kota negara dan wilayah lain. Pembangunannya, kan, masih jomplang,” kata Prasetio.
Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia DKI Jakarta Doni P Joewono mengatakan, jika ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta, dampaknya bagi Jakarta secara bisnis tidak akan terpengaruh. Pengaruhnya akan terasa pada pengeluaran dari kementerian dan lembaga dari APBN yang besar di Jakarta. Namun, hal tersebut masih bisa ditutup dari kegiatan bisnis di Jakarta yang sudah mapan dan berjalan.
“Menurut saya, secara total, dampak secara bisnis bagi Jakarta tidak akan berpengaruh,” kata Doni. (DEA)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juli 2017, di halaman 26 dengan judul “Ekonomi Jakarta Tak Terpengaruh”.
