Pemerintah akan memberikan pengakuan khusus terhadap pelajar yang mendapat prestasi nonakademik. Prestasi ataupun partisipasi dari anak-anak yang terlibat dalam bidang nonakademik nantinya akan diakui kesahihannya.
Pemerintah akan memberikan pengakuan khusus terhadap pelajar yang mendapat prestasi nonakademik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Nasional akan memberikan cap kredibilitas bagi anak-anak yang berbakat di bidang nonakademik. Pengakuan ini sekaligus menjadi representasi dari pendidikan yang inklusif.
KOMPAS/FAJAR RAMADHAN-+Mendikbud Nadiem Makarim saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Selasa (28/1/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan rencana ini saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, yang berakhir hingga Rabu (29/1/2020) dini hari tadi. Agenda rapat antara lain membahas mengenai perubahan struktur organisasi, pelaksanaan program dan anggaran, serta persiapan DAK pendidikan.
Menurut Nadiem, dalam struktur organisasi baru Kemendikbud, dibentuk beberapa pusat baru di bawah sekretaris jenderal (sekjen). Salah satunya adalah Pusat Prestasi Nasional yang bertugas mengurasi berbagai macam perlombaan dan aktivitas ekstrakurikuler dari berbagai bidang.
”Bakat dari bidang seperti olahraga, berdebat, teknik robotik, hackathon, seni, bakti sosial, atau musik akan mendapatkan cap kredibilitas dari Kemendikbud,” katanya.
KOMPAS/IDA SETYORINI–Tim peserta SMK Negeri 2 Cimahi, Jawa Barat, pada kompetisi Energizer Indonesia Robotic Master Cup 2012 di Hall Basket, Senayan Trade Center, Jakarta, 10-11 November 2012.
Prestasi ataupun partisipasi dari anak-anak yang terlibat dalam bidang-bidang tersebut nantinya akan diakui kesahihannya dalam curriculum vitae mereka. Nadiem berharap, hal tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk masuk ke sekolah atau perguruan tinggi favorit melalui jalur prestasi.
Keberadaan Pusat Prestasi Nasional menjadi representasi dari pendidikan inklusif yang ingin diwujudkan oleh Nadiem. Menurut dia, ada banyak jalan menuju prestasi. Bukan hanya melalui nilai-nilai di bidang akademik, melainkan juga di bidang nonakademik.
”Kemampuan anak tidak sebatas dalam hal membaca dan menghitung, kita akan mengakomodasi bakat mereka di bidang lain,” katanya.
Selain itu, Kemendikbud juga membuat Pusat Penguatan Pendidikan Karakter yang bertugas mengampanyekan penguatan karakter berbasis Pancasila. Sebab, jika hanya mengandalkan kurikulum sekolah atau program pemerintah lainnya, Nadiem menilai, penguatan karakter tidak akan optimal.
”Pendidikan masyarakat tentang karakter akan disampaikan melalui media. Pancasila akan diintepretasikan dengan kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti juga menyarankan kepada Kemendikbud untuk menangkal radikalisme di lingkungan pendidikan. Efektivitas pendidikan karakter berbasis ideologi Pancasila mesti ditingkatkan.
”Hal ini juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan kebudayaan untuk menangkal radikalisme,” katanya.
KOMPAS/FAJAR RAMADHAN–Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda memimpin rapat kerja dengan Kemendikbud, Selasa (28/1/2020).
Adapun tiga pusat baru lainnya yang berada dalam struktur organisasi baru Kemendikbud adalah Pusat Data Teknologi dan Informasi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Riset kampus merdeka
Dalam kesempatan itu, Nadiem secara khusus menjelaskan mengenai kebijakan ”Kampus Merdeka” yang ia luncurkan beberapa hari lalu. Komisi X DPR mendesak Kemendikbud untuk memastikan landasan hukumnya dan menyerahkan dokumen hasil riset atau naskah akademiknya.
Terkait dengan pendalaman mengenai ”Kampus Merdeka” dan ”Merdeka Belajar”, Kemendikbud dan Komisi X DPR sepakat untuk menggelar diskusi kelompok terpumpun maksimal tanggal 20 Februari 2020. Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyarankan kepada Kemendikbud untuk mendiskusikan kebijakan baru dengan DPR sebelum diluncurkan.
”Dengan berdiskusi dengan kami, kami bisa memberikan argumentasi. Baru kebijakan ini dilepas ke publik. DPR adalah rumah rakyat,” katanya.
Dede mengatakan, gagasan dalam ”Kampus Merdeka” sebetulnya sangat positif. Hanya saja, Kemendikbud diminta mencermati kondisi-kondisi di lapangan yang dapat menghambat kebijakan tersebut. Misalnya, tidak semua perguruan tinggi swasta (PTS), yang jumlahnya 95 persen, mampu bekerja sama dengan pihak swasta.
Selain itu, Dede juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku industri di Indonesia saat ini masuk dalam kategori industri menengah dan kecil. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan mahasiswa diberdayakan tidak semestinya oleh perusahaan.
”Kita bisa bayangkan jika semua mahasiswa praktik kerja di satu perusahaan, kapasitas tidak akan mencukupi. Harus dipastikan juga mereka tidak sekadar jadi tukang fotokopi,” katanya.
Kompetitif
Meski kebijakan ini bersifat sukarela, Nadiem menyadari, pada tahapan awal implementasi akan banyak mahasiswa yang mengajukan diri. Sementara di tahapan tersebut, daya tampung perusahaan masih terbatas sehingga akan banyak yang tidak diterima.
”Di tahap awal ini pasti akan sangat kompetitif. Namun, program-program tersebut akan terus terbuka dari waktu ke waktu,” katanya.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Sastrawan dan seniman Sapardi Djoko Damono bercerita tentang dunia sastra di Indonesia beserta kehidupan-kehidupan sastra kepada sejumlah mahasiswa dari sejumlah kampus di Bandung saat acara Lego Ergo Scio di Kotabaru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (30/5/2015).
Mencermati kemungkinan tersebut, Kemendikbud berkomitmen untuk memfasilitasi peluang kerja sama perguruan tinggi dan perusahaan. Nadiem akan mengundang perusahaan-perusahaan agar mau membuka program permagangan bagi para mahasiswa.
”Ini akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, mau kapan lagi,” ujarnya.
Nadiem juga tidak menampik bahwa mahasiswa magang sering diberdayakan tidak semestinya. Ia meyakini bahwa hal itu hanya akan terjadi jika proses magang berlangsung dalam waktu singkat. Waktu magang yang biasanya berlangsung selama dua bulan dipandang perusahaan hanya cukup untuk masa orientasi saja.
Menurut Nadiem, dengan jangka waktu magang selama enam bulan hingga satu tahun, banyak perusahaan yang tertarik membuka diri. Selain itu, Kemendikbud dan rektor perguruan tinggi nantinya juga akan memberikan batasan mana kegiatan magang yang disetujui dan tidak disetujui.
Oleh FAJAR RAMADHAN
Editor: KHAERUDIN KHAERUDIN
Sumber: Kompas, 29 Januari 2020
