Pembangunan Rakus Energi Fosil

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Masih Kecil
Pembangunan yang rakus energi fosil menjadi kendala dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Ketergantungan pada minyak bumi dan batubara beberapa dekade terakhir ini membuat Indonesia hanya memiliki bauran 5 persen energi baru terbarukan dari konsumsi energi nasional.

Di sisi lain, Indonesia telah mengajukan kontribusi niat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 29-41 persen sebelum 2030. Pada Konferensi Perubahan Iklim Ke-21 di Paris, Desember 2015, Presiden Joko Widodo berjanji meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) 23 persen dari konsumsi energi nasional 2025.

Oleh karena itu, terobosan harus diambil agar potensi EBT yang melimpah di Indonesia bisa dimanfaatkan. Tanpa konsistensi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus ditopang energi fosil yang kotor.

“Energi baru terbarukan tak hanya soal perubahan iklim, tetapi juga ketahanan energi,” kata Ketua Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral William Palitondok Sabandar, Senin (25/1), di Jakarta.

Kini, pemerintah menggarap besar-besaran potensi EBT prioritas, yakni panas bumi, air, angin, surya, dan bioenergi. Regulasi, pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia disiapkan lintas kementerian.

Sejauh ini, praktik pemanfaatan EBT berskala kecil dan sporadis, seperti pemanfaatan nira aren untuk bioetanol di Boalemo, Gorontalo. Sekitar 15.000 pohon aren ada di lahan pemerintah daerah.

Capaian bauran energi pada EBT 5 persen menjadi bukti Indonesia terlena pada konsumsi minyak bumi yang sebagian diimpor. Demi mencapai bauran energi 23 persen pada 2025, perlu dibangun pembangkit listrik berkapasitas 46 gigawatt (GW) yang rencana awalnya saat ini baru 8 GW yang terpasang. Artinya, dalam sembilan tahun ke depan harus dibangun tambahan 38 GW.

“Ini butuh revolusi energi dari semua sektor,” kata William. Hal itu dibutuhkan karena pemerintah selama ini tak serius mengembangkan EBT. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan prioritas pengembangan EBT.

Penurunan harga minyak dunia kini, menurut Agus P Sari dari Institut Deliverologi Indonesia, seharusnya tak memengaruhi pengembangan EBT. Penurunan harga minyak hingga di bawah 30 dollar AS per barrel membuat industri minyak lesu sehingga eksplorasi sumur minyak minim.

Menurut William, pemerintah membuka peluang sumber pendanaan EBT. Instrumen pendanaan itu sebelumnya ditinggalkan saat pemerintah mengambil kebijakan mendukung EBT.

Lebih lanjut, bahan bakar fosil masih menjadi pilar pemenuhan energi. Namun, pemerintah terus menekan pertumbuhan energi fosil saat membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 GW. “Awalnya 60 persen dari 35.000MW dari fosil, tetapi kami dorong 50 fosil, 25 persen gas, 25 persen EBT,” ujarnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO–Petani menuju ladang melewati jaringan pipa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/3). Potensi energi panas bumi di Indonesia diketahui mencapai 28.000 megawatt atau sekitar 40 persen dari total cadangan energi panas bumi dunia. Pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik akan mengurangi emisi gas rumah kaca yang masih dilepaskan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi Arief Yuwono mengatakan akan berkontribusi pada EBT terkait mikrohidro, panas bumi, sampah, dan bioenergi. “Kami ambil 5 persen dari target 23 persen bauran energi. Kalau ambisius, 10 persen dari target 31 persen di 2050,” ujarnya.

Penurunan emisi
Konsistensi pada target mesti kuat. Sebab, dari draf Rencana Umum Energi Nasional, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi signifikan. Pada skenario tanpa intervensi (BAU), emisi energi 1,8329 gigaton setara CO2 (GtCO2e).

Jika konsisten menerapkan bauran energi sesuai Kebijakan Energi Nasional, emisi menjadi 1,1087 GtCO2e atau turun 40 persen. Jadi, penurunan emisi GRK dari sektor energi 2030 akan berkontribusi 24,7 persen dari target penurunan emisi dalam INDC 29 persen bagi semua sektor.

Seperti diberitakan, target Kesepakatan Paris ialah kenaikan suhu Bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya 1,5 derajat celsius pada 2030. Jadi, emisi global dibatasi 23 GtCO2e dan 12 GtCO2e.

Indonesia, dari data Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim, pada 2012, berada di urutan ke-14 pengemisi terbesar dunia dengan emisi 0,44 GtCO2e hanya dari konsumsi bahan bakar. Data CAIT Climate Data Explorer menyebut, total emisi Indonesia tahun 2012 sekitar 1,981 GTCO2e.

Menghitung dari Climate Interactive, MIT, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan, “Untuk menahan suhu di bawah 2 derajat celsius, ini pakai 1,8 derajat celsius, maka emisi global harus 23 GtCO20e. Dari emisi global, Indonesia harus menurunkan emisi 1,65 GtCO2e.”

“Sesuai INDC dengan skenario emisi 2,881 GtCO2e, penurunan itu bisa dicapai jika turun 42,7 persen dari BAU,” ujarnya. Jadi, target penurunan 41 persen dengan bantuan asing belum cukup.

Demi menahan kenaikan suhu Bumi 1,5 derajat celsius, emisi global harus di bawah 12 GtCO2e, dan emisi Indonesia 1,37 GtCO2e-turun 49 persen dari BAU 2030.

“Emisi dari sektor energi perlu diturunkan 40-42 persen dari skenario BAU 2030, atau 25-30 persen lebih rendah dari skenario KEN,” kata Fabby.

Emisi dari sektor energi 70 persen dari emisi global terutama dari energi fosil. Sisanya, emisi dari penggunaan lahan dan perubahan fungsi lahan. Konsekuensi Kesepakatan Paris ialah meninggalkan bahan bakar fosil dengan bahan bakar karbon rendah dari energi terbarukan.

Terkait hal itu, target energi baru terbarukan 2025 seharusnya Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut (0,007 GW), bayu (1,5 GW), surya (8 GW), bioenergi (8,4 GW), mikrohidro (3 GW), air (18,3 GW), dan panas bumi (7,1 GW). Semua itu tentu membutuhkan skema insentif investasi energi baru terbarukan.(ICH/ISW/AIK/JOG)
———-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Januari 2016, di halaman 1 dengan judul “Pembangunan Rakus Energi Fosil”.
————-
Menanti Kabar Baik dari Boalemo

Api menyala dari kompor berukuran 40 cm x 50 cm, di mes staf Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Boalemo, Gorontalo. Kurang dari 5 menit, panci berisi air itu pun mendidih.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA–Warga menyadap nira dari pohon aren di Dusun Mebongo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Kabupaten Boalemo merupakan salah satu sentra produksi gula aren tradisional di Gorontalo. Warga menjual kepada pengumpul dengan harga berkisar Rp 5.000 per tempurung (3 tempurung setara sekitar 2 kilogram).

“Silakan kopinya,” kata Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V Boalemo Djimlan, tidak lama setelah menuangkan air mendidih, Rabu (20/1).

Rasa kopinya biasa saja. Namun, sumber apinya dari bioetanol dengan kandungan etanol di atas 60 persen. Bukan dari gas atau minyak tanah. Bioetanol dialirkan dari botol melalui selang khusus yang biasa dipakai di botol infus.

Bioetanol itu diolah dari nira aren (Arenga pinnata) yang diproduksi dalam skala percobaan oleh KPHP Unit V Boalemo. Sekitar 15.000 pohon aren tumbuh liar di lahan KPHP seluas 96.926 hektar.

Dari setiap pohon dihasilkan 20 liter nira, yang setelah diolah menghasilkan hampir 2 liter bioetanol. Oleh karena pendapatan dari gula aren tidaklah besar, produksinya hanya jadi pekerjaan sampingan.

Hal itu dibenarkan Kasmin Hibura, pembuat gula aren di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu. Keluarganya yang beranggotakan lima orang itu membuat gula aren setiap hari dengan pendapatan rata-rata Rp 60.000 per hari. Namun, pekerjaan utama mereka bertani.

Adalah Djimlan yang sejak November 2014 memimpin tim mengembangkan bioetanol setelah mengetahui dari Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa nira aren bisa menghasilkan etanol. Etanol adalah salah satu bentuk alkohol murni yang biasanya dijadikan bahan campuran pada parfum dan obat-obatan.

Proses produksi
Butuh waktu bagi Djimlan sebelum menemukan teknologi untuk memproduksi bioetanol hingga tingkat kemurnian 92 persen. Awalnya, teknologi penyulingan dikenalkan peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan BPPI KLHK, Djeni Hendra. “Ini teknologi yang kami butuhkan, sesuai potensi lokal kami,” ujar Djimlan.

Setelah melewati sejumlah pengembangan, penggunaan nira simpanan setidaknya empat hari, dalam proses 4 jam, bisa dihasilkan bioetanol berkadar 92 persen. Itu setara proses melalui prosedur lengkap.

Menggunakan kompor khusus seharga Rp 175.000 per unit yang dipesan dari Surabaya, bioetanol itu akhirnya jadi bahan bakar. “Informasi itu ternyata benar,” kata Irfan Panigoro, suami Djimlan.

Kini, mereka mulai menggunakannya meski tak setiap hari. Itu termasuk mendemonstrasikannya kepada siapa saja, termasuk warga sekitar.

Dari sisi potensi, keberadaan aren di Boalemo sebenarnya solusi bagi sekitar 5.000 warganya. Pohon aren mampu mengurangi ketergantungan warga pada bahan bakar gas. Warga Boalemo kerap kehabisan gas karena stok terbatas.

Kepala Desa Botumoito di Kecamatan Botumoito, Suhardi Hasan, mengatakan, jika program bioetanol tersosialisasi baik, ia tertarik menanam aren di kebunnya. “Tak perlu ada kekhawatiran seperti jika menggunakan tabung gas jika dimanfaatkan untuk kompor,” katanya.

Produksi bioetanol dari nira aren juga diyakini mampu menekan penyalahgunaan nira sebagai bahan baku minuman keras, yang dikenal dengan “cap tikus”.

Nilai keekonomian
Supaya ekonomis, bioetanol diposisikan sebagai bahan tambahan campuran metanol. Perbandingannya, 1 liter bioetanol untuk 10 liter metanol. Harga metanol di Sulawesi Selatan Rp 2.000 per liter, sedangkan di Gorontalo sekitar Rp 3.000 per liter. Adapun KPHP akan membeli nira aren sebagai bahan baku bioetanol Rp 1.000 per botol berukuran 600 mililiter. Harga itu sesuai permintaan petani.

Nantinya, untuk setiap satu tabung penyulingan berkapasitas 25 liter nira bisa dihasilkan 2 liter bioetanol sehingga satu kali pengolahan menghasilkan 22 liter bioetanol campuran. KPHP menghitung, total biaya untuk 22 liter bioetanol campuran Rp 146.000 sehingga titik impasnya Rp 7.600 per liter. KPHP berencana melepas ke pasar seharga Rp 8.000 per liter.

Tim menghitung, tiap 1 liter bioetanol campuran bisa untuk memasak 6 jam (asumsi 1 tetes per detik). Itu setara penggunaan gas ukuran 3 kilogram seharga Rp 20.000 per tabung. Dengan demikian, bioetanol menghemat Rp 12.000 atau 60 persen biaya.

Seperti diungkapkan Djimlan, semua itu memang masih uji coba. Namun, potensinya nyata bahwa penggunaan energi baru terbarukan sangat mungkin.

Dalam skala global, itu sesuai dengan semangat mengganti energi berbahan fosil yang tak ramah lingkungan. Pada saat bersamaan, Indonesia berkomitmen menjadi bagian global menurunkan laju emisi nasional, antara lain dari peningkatan penggunaan energi baru terbarukan.

Saat ini pemerintah sedang mendata potensi penurunan emisi nasional. Di Boalemo, bahan baku dan pendukungnya siap. Jangan sampai pemerintah yang tidak siap.

(J GALUH BIMANTARA)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Januari 2016, di halaman 1 dengan judul “Menanti Kabar Baik dari Boalemo”.