Generasi emas Indonesia 2045 akan tercapai jika ada pembangunan sumber daya manusia yang baik dan sistematis. Perlu kerja sama litbang perguruan tinggi dan dunia usaha.
Penanaman pola pikir pembangunan yang tidak mengandalkan sumber daya alam menjadi kunci pembangunan generasi emas Indonesia 2045. Investasi harus difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Peran perguruan tinggi negeri badan hukum adalah memastikan persepsi ini dimiliki oleh semua sivitas akademika dan terpatri di dalam riset serta pengabdian masyarakat.
“Tahun 2045 merupakan masa penting karena tolak ukur perkembangan bangsa adalah seratus tahun setelah merdeka. Pada tahun itu Indonesia berpotensi memiliki bonus demografi dan menjadi lima besar kekuatan ekonomi global. Tentu dengan syarat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan sistematis,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam pidato kunci pada Sidang Tahunan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) 2019 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menegaskan investasi harus difokuskan kepada sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Ia berbicara pada sidang tahunan perguruan tinggi negeri badan hukum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).
Tahun 2045 merupakan masa penting karena tolak ukur perkembangan bangsa adalah seratus tahun setelah merdeka. Pada tahun itu Indonesia berpotensi memiliki bonus demografi.
Investasi kepada SDM dilakukan melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga sehingga memiliki kesempatan menimba ilmu, mengembangkan keterampilan, dan memperoleh pekerjaan yang layak sesuai bidang masing-masing. Ketergantungan kepada sumber daya alam (SDA) tidak lagi menjadi agenda pembangunan karena selain persediaan menipis, perdagangan dan pengelolaan SDA erat dengan campur tangan negara-negara asing.
Sebagai gambaran, pada masa pemerintahan Orde Baru Indonesia memproduksi 1,2 juta barel minyak bumi setiap hari. Sekarang produksinya tinggal 700.000 barel per hari. Pengolahan hasil SDA juga banyak dikirim ke negara-negara dengan teknologi yang sudah maju sehingga Indonesia hanya menjadi penghasil bahan mentah.
Litbang
Bambang mengemukakan permasalahan terbesar dalam investasi SDM di Indonesia adalah minimnya kerja sama penelitian dan pengembangan (litbang) antara perguruan tinggi, lembaga penelitian milik pemerintah atau pun swasta, dan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). Aspek negatif DUDI di Tanah Air adalah mayoritas masih memilih berdagang saja. Kalaupun ada manufaktur, sekadar berupa perakitan produk dengan bahan-bahan yang diimpor.
Jarang sekali ada DUDI yang mau mengembangkan litbang di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Perusahaan teknologi Samsung contohnya, bergandengan dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi melakukan litbang mulai dari penemuan teori, teknologi, metode, pelayanan, dan praktik penerapan yang nyata dan langsung dinikmati oleh masyarakat.
Bambang mengatakan, pemerintah bersedia memberi insentif pengurangan pajak hingga 300 persen bagi DUDI yang mau mengembangkan litbang dan bekerja sama dengan perguruan tinggi. “PTN-BH harus proaktif mengampanyekan pendirian litbang bersama kepada DUDI. Jangan menunggu pemerintah yang membuka pintu mediasi karena yang memahami kebutuhan perkembangan zaman dari sisi kecakapan SDM, kebutuhan teknologi, metode, layanan, dan gagasan baru adalah para akademisi dan peneliti,” paparnya.
PTN-BH harus proaktif mengampanyekan pendirian litbang bersama kepada DUDI. Jangan menunggu pemerintah yang membuka pintu mediasi.
PTN-BH memiliki kesempatan yang lebih unik dan besar karena status sebagai badan hukum berarti memiliki kebebasan menentukan pencarian dana, penggunaannya, penyusunan kurikulum, dan prioritas riset. Privilese ini memungkinkan mereka bisa fleksibel bersinergi dengan DUDI dan mengembangkan penelitian-penelitian terbaru.
Menurut Bambang yang juga akademisi di UI, hal ini bisa mendobrak benteng-benteng ilmu pengetahuan agar lebih cair dan lintas disipliner. Jejaring perkuliahan dan litbang bisa dibangun antara PTN-BH, DUDI, dan perguruan-perguruan tinggi lain.
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Para perwakilan Majelis Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat perguruan tinggi negeri badan hukum menyampaikan hasil sidang tahunan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada hari Selasa (15/10/2019). Disepakati perlu restrukturisasi pendidik dan tenaga pendidik, merapikan pengelolaan aset, dan meningkatkan studi lintas disipliner.
Restrukturisasi SDM
Dalam rapat pleno sidang, perwakilan Majelis Senat Akademik PTN-BH, Guru Besar Pertanian IPB University Muhamad Syukur mengemukakan kesepakatan mengenai SDM. Diperlukan restrukturisasi segera terkait pemetaan jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di setiap kampus agar efisien.
Salah satu permasalahan di PTN-BH adalah 20 persen dosennya memiliki jabatan rangkap sebagai pendidik dan pejabat struktural. Padahal posisi struktural sebenarnya bisa diisi oleh tenaga kependidikan profesional. Akibatnya, dosen disibukkan dengan tugas administrasi dan acara seremonial sehingga pengembangan materi kuliah, penelitian, dan pengabdian masyarakat tidak maksimal.
“Kami mengusulkan agar dikaji juga wacana jabatan dosen akademik, dosen riset, praktis, penyuluh, dan lain-lain karena setiap dosen memiliki potensi masing-masing yang bisa dioptimalkan,” katanya. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi beserta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu bersepakat menentukan nomenklatur karier dosen tetap dan tidak tetap.
Sementara itu, Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTN-BH Nadjadji Anwar mengemukakan agar pemastian ilmu yang dikembangkan oleh guru besar tetap berlanjut meskipun ia sudah pensiun. Selain itu, juga buka kesempatan bagi guru besar purna tugas agar terus berkarya dengan sistem remunerasi terstandar. Guru besar juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.–LARASWATI ARIADNE ANWAR
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 16 Oktober 2019
