Transaksi e-commerce bakal tembus Rp 1.775 triliun pada 2020.
Ketua Panitia Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017, Achmad Alkatiri, menyatakan tahun depan omzet acara ini bakal melampaui Rp 4,6 triliun. “Bayangkan jika Harbolnas 2018 juga dinantikan oleh warga Malaysia, Singapura, dan Thailand,” kata dia, kemarin.
Menurut dia, geliat dan minat pelaku bisnis e-commerce Tanah Air bertumbuh secara signifikan dari
waktu ke waktu. Ketika pertama kali diadakan, hanya tujuh e-commerce yang berpartisipasi. Pada
pergelaran tahun ini, jumlah peserta meningkat menjadi 254 pelaku perdagangan digital.
Meski belum mendapatkan angka pasti, Achmad mengklaim pergelaran Harbolnas 2017 sukses besar. Secara kasatmata dia melihat traffic kunjungan dan transaksi pesta diskon yang digelar sehari penuh kemarin
melonjak pesat dibanding tahun lalu. “Grafiknya sangat curam. Angka pastinya tunggu hasil riset Nielsen, 19 Desember nanti,” kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tahun depan, kata Achmad, selain memperbanyak peserta e-commerce, panitia bakal membuka akses bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah aktif berpartisipasi menjajakan dagangannya. Panitia Harbolnas sudah memilih 300 usaha kecil dari Makassar, Medan, dan Surabaya agar diberi lapak khusus tahun depan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan mendukung inisiatif pelaku e-commerce dalam mempopulerkan sistem perdagangan online. Dengan modal penduduk dengan usia produktif, dia yakin
industri e-commerce Tanah Air bakal menjadi yang terbesar di dunia. Meski saat ini transaksi e-commerce
cuma Rp 75 triliun, Rudiantara berani pasang pertumbuhan yang melesat hingga Rp 1.775 triliun pada
2020. “E-commerce di Indonesia baru tumbuh. Jadi, sebaiknya jangan banyak diatur dulu,” kata Rudiantara.
Pemerintah sekarang berfokus pada implementasi peta jalan e-commerce nasional yang berorientasi
pada pendanaan, tenaga kerja, dan infrastruktur. “Koneksi Internet cepat dari Palapa Ring juga terus
kami kebut.”
Chief Executive Officer Bukalapak, Ahmad Zaky, mengatakan pernyataan pemerintah yang bakal memajaki
e-commerce kontradiktif dengan semangat pembangunan. Sebab, hingga saat ini justru lebih banyak
orang yang mencoba peruntungan berdagang di media sosial. “Tidak adil, dong,” katanya.
Adapun Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia, Aulia Marinto, mengatakan pemerintah lebih baik
berfokus ke sebaran akses Internet terlebih dulu. Menurut dia, saat ini, dari 100 juta pemilik telepon
seluler pintar, hanya 10 persen yang aktif menggunakan Internet. Ketua Umum Asosiasi UKM Indonesia,
Ikhsan Ingratubun, mengatakan saat ini pelaku UKM lebih kesulitan mengakses modal ketimbang pendidikan
akses digital.–ANDI IBNU
Sumber: Koran Tempo, 14 DESEMBER 2017 EDISI NO.5711 TAHUN XVII