Sepuluh tahun setelah tsunami Aceh, kesiapsiagaan masyarakat Indonesia untuk menghadapi bencana serupa dinilai masih meragukan. Sekalipun terdapat kemajuan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman tsunami, hal itu belum diikuti dengan respons yang memadai.
Demikian terungkap dalam diskusi ”Refleksi 10 Tahun Tsunami Aceh”, di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (17/12). Diskusi diikuti oleh sejumlah akademisi, peneliti, dan penggiat kebencanaan di Indonesia.
”Dalam 10 tahun terakhir yang saya lihat, kita masih fokus pada penyiapan kelembagaan, bukan masyarakat yang akan terdampak. Ini terlihat dengan kegagalan respons masyarakat Padang saat gempa 2009 dan masyarakat Aceh saat gempa tahun 2012,” ungkap Abdul Muhari, ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari aspek kelembagaan ini pun, menurut mantan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Suharjono, sebenarnya kita juga belum siap. Dia menyoroti tumpang tindihnya program. Bahkan, sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) pun masih terdapat banyak lubang.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Eko Teguh mengatakan, pendekatan kebencanaan cenderung diskriminatif. Hal itu karena pendekatannya lebih ke proyek. Beberapa daerah berulang kali mendapatkan program penguatan, misalnya Padang dan Yogyakarta, tetapi banyak daerah lain sama sekali tak disiapkan, misalnya di kawasan Maluku yang juga rentan. ”Padahal, tsunami tidak akan memilih daerah yang sudah disiapkan atau tidak,” tuturnya.
Padahal, menurut Irina Rafliana, peneliti sosial kebencanaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berdasarkan kaji cepat yang dilakukan timnya, saat gempa ganda berkekuatan 8,8 skala Richter (SR) dan 8,5 SR terjadi di Samudra Hindia pada April 2012, kepanikan melanda masyarakat Aceh dan Padang yang dianggap paling siap. Sirene tsunami gagal berbunyi, kemacetan terjadi karena panik, bahkan terjadi kecelakaan. Jika saat itu terjadi tsunami, kemungkinan jatuhnya banyak korban amat tinggi mengingat kepadatan penduduk yang tinggal di tepi pantai yang rentan terdampak sangat tinggi.
Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Hery Harjono menggarisbawahi, sekalipun ada sejumlah kemajuan, harus diakui Indonesia sebenarnya belum siap menghadapi tsunami. Apalagi, pemerintahan yang baru tak secara eksplisit memasukkan pengurangan risiko bencana dalam Nawa Cita ataupun prioritas pembangunan.
Pendapat yang sama disampaikan Sugeng Triutomo, mantan Deputi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia mengingatkan untuk terus memperbaiki kesiapsiagaan, terutama dengan momentum peringatan 10 tahun tsunami Aceh.
Banyak persoalan
Dalam sesi diskusi sebelumnya, di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan pengalamannya menghadapi dua kali kali tsunami, yaitu di Aceh pada 2004 dan Pangandaran, Jawa Barat, pada 2006.
Susi menyoroti pengategorian bencana daerah terhadap tsunami Pangandaran. Akibatnya, korban di sana minim bantuan, mulai dari saat tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. ”Saat itu, ada kapal rumah sakit terapung dari Amerika yang bersandar di Nias. Saya minta agar dipindah ke Pangandaran yang sangat minim fasilitasnya, tetapi gagal karena Pangandaran digolongkan bencana daerah,” ungkapnya.
Pembedaan itu, menurut Susi, tak bisa dibenarkan. Sebab, penderitaan korban bencana di manapun sama saja. (AIK)
Sumber: Kompas, 18 Desember 2014
