Pengurangan risiko bencana geologi menjadi tantangan besar bagi negara yang ada di zona rentan, termasuk Indonesia. Selain riset dasar untuk memahami sumber bencana, yang juga penting ialah menyampaikan risiko dan apa yang mesti dilakukan ke publik. Karena itu, perlu kolaborasi pekerja media dan ilmuwan.
Pesan itu terungkap dalam lokakarya dan simposium, Jumat (26/2) dan Sabtu (27/2), seperti dilaporkan wartawan Kompas, Ahmad Arif, di Pusat Riset Mitigasi Bencana, Nagoya University, Jepang. Acara itu fokus pada kolaborasi media dan lembaga riset dalam menyebarkan informasi kebencanaan dan dihadiri perwakilan ilmuwan serta jurnalis dari Cile, Turki, Jepang, dan Indonesia.
Acara juga diiikuti perwakilan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). Dalam acara itu juga dipaparkan Ekspedisi Cincin Api harian Kompas tahun 2011-2012 sebagai contoh peliputan yang fokus pada mitigasi bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jerry Velasquez, Kepala Seksi Advokasi dan Hubungan Luar UNISDR, menyatakan, “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030” mengamanatkan agar semua negara fokus pada pengurangan korban dan dampak bencana dibandingkan penanganan setelah bencana yang sebelumnya jadi perhatian.
Untuk itu, menurut Velasquez, butuh pemahaman baik tentang risiko bencana sehingga perlu ada riset-riset dasar oleh ilmuwan. Tanpa riset yang baik untuk memahami sumber bencana, penanganan bencana bisa tak memadai, atau sebaliknya memboroskan anggaran. Selain riset dasar, juga diperlukan penyebaran informasi memadai kepada publik sehingga butuh kolaborasi dengan pekerja media.
Setelah bencana
Kenyataannya, seperti disampaikan para peserta lokakarya, kolaborasi ilmuwan dan pekerja media dalam pengurangan risiko bencana belum berjalan baik. Pekerja media dikeluhkan kerap lebih fokus memberitakan bencana dari aspek tragedi setelah kejadian dibandingkan mendorong kewaspadaan publik.
“Kebanyakan media di Turki hanya datang kepada ilmuwan setelah terjadi bencana,” kata Gulum Tanircan, Koordinator Disaster Preparedness Training Unit KOERI (Kandili Observatory and Earthquake Research Institute) Turki.
Fenomena sama disampaikan Soledad Puente, peneliti dari Pontificia Universidad Catolica de Chile. Media massa di Cile cenderung fokus pada pemberitaan tragedi setelah kejadian. Demikian halnya, tren pemberitaan bencana di Indonesia sebagaimana diungkapkan Udrekh dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Irina Rafliana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Udrekh mengatakan, banyak ilmuwan cenderung menghindari media massa karena khawatir pernyataan yang mereka buat disalahpahami atau membawa konsekuensi negatif. Di sisi lain, ilmuwan sebenarnya amat membutuhkan media untuk mendiseminasi temuannya, terutama jika temuan itu menyangkut kepentingan publik.
“Kami, misalnya, punya kajian tentang bangunan-bangunan di Jakarta yang tak dibangun sesuai standar tahan gempa. Bagaimana menyampaikan ke publik agar tak menjadi bias politik? Jika dibuka semua ke media, mungkin akan ada dampak terhadap kami. Namun, kalau ditutup, bagaimana jika kemudian terjadi gempa dan ada korban?” ucapnya.
Para peserta simposium sepakat, perlu ada jembatan di antara ilmuwan dan media massa untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena kedua pihak sebenarnya memiliki tanggung jawab kepada publik. “Harus ada perbaikan komunikasi sains, terutama di bidang kebencanaan,” kata Irina.
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 Februari 2016, di halaman 13 dengan judul “Butuh Kolaborasi Ilmuwan dan Jurnalis”.
—–
Media Dituntut Mengubah Perspektif
Industri media dituntut mengubah perspektif dalam meliput bencana. Mereka harus meninggalkan model peliputan yang hanya mengutamakan kepentingan peringkat ataupun peningkatan oplah. Media juga dituntut mengedepankan tanggung jawab terhadap kemanusiaan.
Tanggung jawab kepada masyarakat itu ditunjukkan para jurnalis di kota Nagoya, Jepang, sebagaimana dipaparkan pada simposium yang digelar Pusat Riset Mitigasi Bencana, Universitas Nagoya, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Ahmad Arif. Para peserta, terdiri dari perwakilan wartawan dan ilmuwan, juga diajak melihat langsung cara media di Jepang bekerja, baik media di Nagoya, Osaka, maupun Kobe, pada Senin (29/2).
Sebagaimana disampaikan Kunihiko Kumamoto, Guru Besar Komunikasi Media Universitas Edogawa, sejak 2001, para jurnalis di Nagoya mengesampingkan persaingan demi membangun Network for Saving Lifes (NSL). Jaringan itu adalah kumpulan wartawan sejumlah media massa di Nagoya yang rutin bertemu setiap bulan dengan para akademisi, peneliti, dan pemerintah daerah untuk membahas kesiapsiagaan kota mereka menghadapi bencana, terutama ancaman gempa dan tsunami.
Dalam pertemuan itu, para partisipan saling bicara terbuka tentang kelemahan sistem dan hal yang harus dibenahi. Namun, disepakati, pertemuan itu tidak untuk dilaporkan, tetapi saling mempertajam perspektif dan kepekaan terhadap kotanya. “Selain menambah pengetahuan baru, terutama bagi jurnalis, itu untuk membangun kepercayaan antarpihak, terutama wartawan dan ilmuwan, yang cenderung berjarak,” kata Kumamoto, yang juga mantan wartawan NHK dan turut merintis forum itu.
Nobuhiro Igarashi dari Nagoya Broadcasting Network menambahkan, NSL membantu wartawan lebih paham soal kebencanaan karena bisa berdiskusi dengan para ilmuwan. Hal lebih penting adalah itu membantu meningkatkan tanggung jawab dan semangat para wartawan untuk turut mengurangi risiko bencana di kotanya.
Seperti dipraktikkan media di Jepang, termasuk Nagoya, berita mitigasi bencana lebih diutamakan daripada mengeksplorasi kesedihan karena bencana. Berbeda dengan kebanyakan media lain di dunia, termasuk Indonesia, media di Jepang tak menampilkan gambar mayat korban bencana, bahkan orang menangis.
Pelatihan gempa
Selain punya perspektif mengedepankan mitigasi bencana, jurnalis di Jepang rata-rata disiapkan menghadapi skenario terburuk jika ada gempa. Sayaka Irie, peneliti senior di Litbang NHK, mengatakan, setiap malam NHK melakukan simulasi jika ada gempa dan tsunami. “Simulasi biasanya pada jam 21.00, tak pernah berhenti. Kami harus siap jika ada lagi gempa,” ujarnya.
Menurut Produser Eksekutif NHK Wilayah Osaka, Kazuhiko Kitazawa, lembaga penyiarannya punya 15 helikopter dan puluhan seismograf yang dipasang di semua wilayah Jepang, selain terhubung langsung dengan Badan Meteorologi Jepang. Jadi, NHK bisa menyiarkan peringatan gempa beberapa saat sebelum gelombang gempa tiba. (AIK)
————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Maret 2016, di halaman 13 dengan judul “Media Dituntut Mengubah Perspektif”.
