Saat sarapan di rumah panggung, di Desa Baruh Jaya, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Rabu (11/1), Surian (70) terkekeh menunjukkan sajian ikan papuyu atau betok goreng sepanjang telapak tangan. Hasil tangkapan anaknya seukuran itu susah didapat karena rawa gambut Nagara menyempit.
Ikan haruan atau ikan gabus ataupun ikan sepat siam pun kian langka di perairan itu. Hanya ikan sepat berukuran jari tangan mudah didapat. “Tempat gabus dan ikan bertelur berubah jadi kebun sawit,” ujar Surian.
Jika gabus dan papuyu terperangkap bubu yang dalam bahasa setempat disebut lukah dan tempirai, mereka harus memeliharanya di karamba mini di samping rumah panggung. Tujuannya, agar ikan tumbuh besar dan bernilai jual lebih tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ikan dari Nagara itu jadi pemasok kebutuhan ikan di Banjarbaru dan Banjarmasin. Bahkan, ikan sepat, saluang, dan gabus kering jadi oleh-oleh wajib.
Maiwak atau mencari ikan dengan bubu ataupun jaring hancau atau sodok jadi sumber penghidupan harian warga. Saat musim hujan, hanya aktivitas maiwak yang bisa dilakukan meski hasilnya tak banyak karena air memenuhi rawa.
Saat musim kemarau, daerah berawa gambut itu bergenerasi menerapkan pertanian di lahan timbul. Puncak panen semangka sekitar Juli-September. Saat itu, senyum lebar warga menghiasi desa ketika harga semangka lebih dari Rp 1.000 per kilogram.
Satu keluarga bisa mengantongi keuntungan lebih dari Rp 50 juta. Tak heran, banyak warga setempat bisa naik haji lebih dari sekali.
Namun, aktivitas itu kini hanya nostalgia bagi warga yang punya lahan di Desa Semuda, masih di Daha Selatan. Perubahan kehidupan yang bagai mimpi buruk itu terjadi sejak kehadiran perkebunan sawit pada 2008. Komunitas warga lokal yang awalnya hidup cukup dari hasil ikan dan pertanian kini khawatir dengan aktivitas perkebunan sawit yang bisa melepas pestisida, pupuk, dan mengeringkan lahan.
Turun-temurun
Warga setempat kehilangan ruang bercocok tanam dan mencari ikan rawa yang keahliannya turun-temurun diwariskan leluhur. Dari 2.000 hektar lahan pertanian musiman di Desa Semuda, yang hanya mengantongi surat keterangan tanah dari desa, kini tersisa 180 ha. Mayoritas lahan itu kini “dikuasai” perusahaan sawit yang mengantongi legalitas hak guna usaha dari pemerintah daerah.
Tinggi tanaman sawit itu kini berkisar 175 sentimeter atau berusia sekitar 5 tahunan. Parit pengering lahan berjajar di antara petak tanaman. Parit ini biasa dibangun di tanah bergambut untuk mengeringkan lahan.
Di batas luar, tanah ditimbun setinggi sekitar 2 meter untuk mencegah air keluar-masuk serta jadi jalur transportasi perahu kelotok warga. Meski demikian, perusahaan itu masih mengerahkan pompa raksasa yang tiga dari empat pipanya menumpahkan air amat deras.
Lamsun, Ketua Kelompok Tani Ambahai di Semuda, menuturkan, warga yang mempertahankan lahan akhirnya berkompromi dengan perusahaan. Sekitar 20 keluarga besar petani setempat menginginkan agar lahan pertanian mereka juga selalu kering, sama seperti kebun sawit perusahaan. Atas permintaan warga itu, perusahaan menambah kekuatan pompanya.
“Kalau ada air pun tak ada ikannya karena air sudah jadi masam,” ujarnya. Sejak hampir setahun ini, Lamsun dan 20 keluarga setempat yang lahannya terjepit di antara petak-petak sawit berupaya beradaptasi dengan kondisi “kering” itu.
Lamsun berupaya memanfaatkan lahan dengan menjajal tiga kali panen semangka dalam setahun. Penanaman pertama periode tahun lalu gagal karena curah hujan tinggi. Kini, ia masih tahap penanaman kedua.
Pengalaman Desa Semuda itu jadi pelajaran berharga bagi desa tetangga Bararawa yang ada di Danau Panggang, sebuah hamparan lanskap ekosistem bersama Nagara, tetapi berbeda kabupaten. Jika Nagara dikenal dengan semangka, ubi, dan kacang-kacangan, desa-desa di Danau Panggang yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) itu dikenal sebagai daerah pemasok kerbau rawa.
Karani (69), mantan kepala desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, sekitar 45 menit perjalanan kapal cepat dari Dermaga Danau Panggang, mengatakan, perkebunan sawit dua kali berupaya memakai danau setempat sebagai lahan. Pada 2012, bupati HSU menerbitkan izin lokasi seluas 10.029 ha untuk sebuah perusahaan sawit. Izin kedua untuk lahan 8.000 ha diberikan kepada perusahaan sawit lainnya pada Oktober 2016, meliputi tujuh desa.
Izin lokasi itu menjadi syarat mengajukan pelepasan hutan karena areal yang dimohonkan berstatus kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi. “Kami memiliki 4.500 tanda tangan warga menolak sawit,” ujarnya.
Ia menegaskan, warga setempat sejak empat generasi menggantungkan hidup dari kerbau dan ikan. Sedikitnya 2.000 kerbau dipelihara warga Bararawa. Setiap pagi, kerbau-kerbau itu dilepaskan untuk memakan rumput dan dedaunan rawa, serta sore harinya diarahkan ke kalang (kandang).
Guru Besar Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Fadly Hairannoor Yusran, saat ditemui di kampusnya, mengatakan, kekhawatiran warga terhadap ancaman perkebunan sawit beralasan. Rawa bergambut yang dikeringkan membuat keasaman air meningkat.
“Bukan pohon sawitnya yang membuat lahan gambut jadi kering, melainkan kanal-kanal yang dibuat menyebabkan air gambut keluar berjumlah banyak dan gambut mengering,” ucapnya.
Peningkatan keasaman itu berasal dari oksidasi dekomposisi gambut yang dipercepat serta lapisan sulfida pada tanah mineral (yang berada di bawah gambut). Dengan keasaman seperti itu, sawit sulit hidup. Karena itu, perkebunan memberi tambahan dolomit atau abu yang bisa didapatkan secara mudah dengan membakar.
“Amat tak bijak atas nama pembangunan dan ekonomi menghancurkan lingkungan. Maaf, ibaratnya kita jadi the most stupid animal, menghancurkan sarang sendiri,” katanya.
Sebuah ungkapan yang berkebalikan dengan praktik kearifan lokal masyarakat Banjar di Nagara dan Danau Panggang yang terbukti bisa memanfaatkan rawa gambut secara turun-temurun. Saatnya negara hadir di masyarakat bukan melalui perusahaan sawit, melainkan menghargai, mengakui, dan memberi nilai lebih terhadap komoditas lokal rawa gambut.(ICHWAN SUSANTO)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Januari 2017, di halaman 14 dengan judul “Menanti Kehadiran Negara dalam Nagara”.
