Mahasiswa Keguruan Itu di Simpang Jalan…

SULYANTO (61) berdiri membelakangi papan tulis. Suara Kepala Program Studi Pendidikan Ilmu Ekonomi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purnama itu terdengar dari luar ruangan di tengah kegelapan malam, Selasa (6/3). Saat itu, Sulyanto sedang menerangkan materi kuliah Manajemen. Di hadapannya duduk 50 mahasiswa semester VI.

Beberapa mahasiswa mengenakan seragam safari. Pada siang hari, ruangan yang sama dipakai sebagai kelas untuk SMP Purnama.

STKIP Purnama yang berakreditasi C merupakan bagian dari Yayasan Purnama yang membawahkan beberapa lembaga pendidikan, yaitu SMP, SMA, SMK, dan STKIP. Semuanya beroperasi di kompleks yang sama di wilayah Jakarta Selatan. Ruang perkuliahan STKIP Purnama menggunakan ruang-ruang kelas SMP dan SMA.

Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik STKIP Purnama Sumantri menjelaskan, perguruan tinggi tersebut berdiri sejak 1978. Pada masa awal, keberadaan STKIP Purnama punya misi membantu guru-guru yang belum bergelar S-1 untuk bisa meraihnya. Kini, mahasiswa terdiri atas berbagai latar belakang. Ada yang sudah bekerja sebagai guru honorer, karyawan toko, dan pesuruh di perkantoran. Semuanya ingin mengejar ijazah S-1. ”Jadwal kuliah memang sengaja pada malam hari karena dari pagi hingga petang para mahasiswa harus mencari nafkah,” kata Sumantri. Perkuliahan di kampus itu berlangsung setiap hari Senin-Rabu pukul 18.15 hingga 21.00. STKIP Purnama hanya mengasuh satu program studi, yakni Pendidikan Ekonomi, yang mencakup Administrasi Perkantoran dan Manajemen.

–Sebagian ruangan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Ar-Rahmaniyah di Citayam, Depok, Jawa Barat yang melayani dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi memiliki fungsi ganda untuk ruang kelas sekolah dan ruang kuliah bagi mahasiswa pada waktu yang telah diatur menurut jadwal, seperti terlihat Kamis (8/3).

Dari segi visi dan misi, Sumantri mengungkapkan, tidak berubah sejak masa berdiri. STKIP itu ingin memberi kesempatan kepada semua orang untuk bisa meraih gelar sarjana pendidikan. Mereka menawarkan biaya kuliah yang relatif terjangkau, hanya Rp 900.000 per semester. Itu pun bisa dicicil. Di samping itu, untuk menjadi mahasiswa baru STKIP Purnama tidak perlu mengikuti ujian masuk. Pendaftar cukup melengkapi berkas yang dibutuhkan.

”Semua orang berhak menjadi sarjana. Terlepas mereka nanti memang akan jadi guru ataupun tidak. Pendidikan tinggi semestinya bukan hal yang eksklusif,” ujarnya. Ijazah S-1 diyakini membuka peluang lebih luas dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan promosi.

Total mahasiswa di sekolah tinggi ini 260 orang. Jumlah mahasiswa baru yang mendaftar pada tahun ajaran 2017/2018 ada 12 orang. Adapun yang lapor diri dan aktif kuliah hanya 9 orang. Sementara itu, jumlah dosen ada 23 orang, terdiri dari 12 dosen tetap dan 11 dosen tak tetap.

Program profesi
Salah satu mahasiswa semester VIII STKIP Purnama yang juga bekerja sebagai guru honorer di sebuah SMK swasta di Jakarta Barat ialah Anggi Tristianto (23). Ia baru saja menyelesaikan program pengalaman lapangan (PPL) di sebuah SMK di Jakarta Pusat. ”Kalau sudah lulus, saya akan kembali mengajar di Jakarta Barat,” kata Anggi yang mengampu pelajaran Olahraga dan pelajaran Administrasi Perkantoran.

Ia mengatakan, keinginannya menjadi guru berasal dari cita- cita orangtuanya yang tidak kesampaian. Ayahnya bekerja sebagai pengemudi taksi dan ibunya mengelola rumah tangga. Pada 2012, ia lulus dari jurusan Administrasi Perkantoran di sebuah SMK dan langsung mendaftar ke STKIP Purnama. Sambil kuliah, ia diterima jadi guru honorer di Jakarta Barat.

Anggi berniat mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) karena ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan mendapat tunjangan sertifikasi. Selain itu, ia tergugah ingin menjadi guru karena pengalaman PPL mempertemukannya dengan seorang siswa yang memiliki hambatan belajar. ”Saya tertantang ingin membuat siswa tersebut lebih baik,” ujarnya.

Ia mengharapkan sekolah tempat ia mengajar mau mendaftarkan dirinya sebagai salah satu peserta uji seleksi PPG.

Berdamai dengan keadaan
Masuk ke Program Studi Keguruan tak melulu diawali cita- cita untuk menjadi guru. Lita MS (24), lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi di universitas swasta di bilangan Jakarta Timur, awalnya tak berpikir menjadi guru. Dia bertekad kuliah agar punya peluang kerja yang lebih baik pada masa depan. ”Bingung nyari tempat kuliah yang biayanya terjangkau,” kata Lita yang ayahnya bekerja sebagai sopir angkutan kota di Jakarta.

Ia memilih salah satu STKIP di Jakarta Timur. Saat masuk kuliah sekitar tahun 2012, biaya awal yang dibayar sekitar Rp 3 juta. Biaya kuliah per semester sekitar Rp 600.000.

Menurut Lita, ketika menjalani kuliah, bayangan untuk bekerja sebagai guru mulai muncul. Meskipun tak banyak kesempatan praktik mengajar secara nyata di sekolah, dia merasa menjadi guru mulai menarik. Apalagi, dia punya kesempatan praktik kerja lapangan (PKL) sebagai guru selama sebulan pada semester VII. Namun, untuk jadi guru Ekonomi sesuai bidang ilmunya tak secerah bayangannya saat kuliah. Tidak ada lowongan jadi guru Ekonomi saat lulus. Yang ada justru tawaran jadi guru honorer di salah satu SD di dekat rumah. ”Katanya, jalur menjadi guru sudah biasa dari honor dulu. Saya ambil saja kesempatan ini. Waktu itu cuma tes wawancara dan pihak sekolah langsung oke tanpa menyoal ijazah saya pendidikan ekonomi,” kata Lita.

Kini Lita bergaji Rp 1,2 juta per bulan, sepertiga dari upah minimum buruh wilayah DKI. Berbekal pendidikan ekonomi di kampus, ketika menjadi guru SD Lita menyesuaikan dirinya seperti bunglon. ”Yang penting mau belajar dan diajarin juga sama guru seniornya juga,” cerita Lita. Namun, Lita gamang dengan kariernya sebagai guru di masa depan. Apalagi soal linearitas lulusan menjadi salah satu hal penting saat ini untuk bisa jadi guru tetap di swasta ataupun PNS.

”Tak tahu juga sampai kapan bisa diangkat jadi guru tetap yayasan. Ini sistem kontraknya saja diperbarui lewat omongan saja. Saya sedang berpikir untuk bisa ikut PPG dengan nabung. Tapi dengan gaji kecil, berat juga untuk membiayai pendidikan lanjutan lagi,” tutur Lita.

Sementara itu, Juliana Tambunan (24) setelah menyandang gelar sarjana Pendidikan Ekonomi tak pernah jadi guru. ”Awal lulus kuliah 2016, masih coba-coba ngajuin lamaran ke sekolah swasta di Jakarta, tetapi tidak pernah ada panggilan,” katanya. Cukup lama menganggur, ada panggilan dari perusahaan di bidang telemarketing. Diambilnya tawaran itu walau cuma bertahan dua bulan.

Kuliah di lembaga pendidikan guru ibarat belajar di simpang jalan.

(LARASWATI ARIADNE ANWAR/ESTER LINCE NAPITUPULU)

LARASWATI ARIADNE ANWAR / ESTER LINCE NAPITUPULU

Sumber: Kompas, 12 Maret 2018
——————
Jalan Terjal Mencetak Guru yang Mumpuni

DEONISIA ARLINTA UNTUK KOMPAS–Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi (kanan) menerima buah tangan dari redaksi Kompas yang diserahkan oleh Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo. Upaya mewujudkan guru yang berdaulat dan mumpuni menjadi salah satu target PGRI.

KEMAJUAN teknologi memberi kemudahan pembelajaran. Materi dalam bentuk buku dan kertas kini bermigrasi ke versi digital, yakni dalam wujud e-book. Dengan beragam aplikasi, pembelajaran bahkan bisa dilakukan tanpa tatap muka secara langsung di kelas dalam kegiatan yang disebut e-learning.

Namun, pada hakikatnya perangkat teknologi hanyalah alat bantu pembelajaran. Kecerdasan buatan boleh saja hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, untuk urusan pendidikan, peran manusia tak bisa tergantikan. Sejumlah peran yang mengandalkan sentuhan manusia mustahil digantikan oleh teknologi. Sederet peran itu hanya dapat dimainkan guru melalui interaksi dinamis dengan murid, mencakup fungsi pengajaran, pendidikan, dan transformasi ilmu pengetahuan kepada siswa. Untuk itu, dituntut pula tampilnya sosok guru yang berasal dari orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Tentu saja, untuk melahirkan pendidik yang mumpuni diperlukan proses pendidikan yang memadai pula. Institusi yang mendidik dan menyiapkan calon guru lazim disebut lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Wujudnya sebagian dalam bentuk universitas (dulu dikenal dengan IKIP). Sebagian lagi dalam wujud yang lebih mikro, yakni fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP). Bahkan ada yang dalam skala program studi. Masalahnya, dengan menjamurnya LPTK, proses pendidikan calon pendidik berjalan secara tak terkendali. Jumlah lulusan lembaga tersebut meluber. Sementara yang layak terserap untuk ikut pendidikan profesi hingga menjadi pegawai negeri sipil (PNS) hanya sebagian kecil.

Peta jalan
Mengenai sumber daya manusia yang layak menyandang profesi guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan peta jalan ke arah itu. Regulasi tersebut menempatkan guru sebagai profesi terhormat dengan segala syarat dan konsekuensinya. Untuk meraih predikat guru profesional disyaratkan setidaknya empat kompetensi, mencakup aspek pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mendidik dan memahami kondisi siswa sehingga dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran, diikuti evaluasi dan pengembangan potensi peserta didik. Aspek kepribadian mencerminkan sosok berkarakter tangguh, percaya diri, inspiratif, berwibawa, dan menjadi teladan di mata siswa. Profesional dimaksudkan menunjukkan kemampuan penguasaan materi yang diajarkannya serta memahami struktur dan metodologi keilmuannya. Adapun kompetensi sosial merujuk pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orangtua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.

Keempat kemampuan itu dipersyaratkan diraih melalui pendidikan profesi. Program pendidikan profesi guru (prajabatan) diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan sarjana kependidikan dan sarjana nonkependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh. Para guru yang sudah telanjur mengajar diberi kesempatan mengikuti program sertifikasi agar memenuhi syarat-syarat profesionalisme. Pemenuhan syarat-syarat itu berkonsekuensi pada kesejahteraan guru.

Kompetensi-kompetensi tersebut dapat dimaknai bahwa pekerjaan guru hanya bisa dilakoni oleh orang-orang terbaik atau memiliki kemampuan di atas rata-rata. Itu juga mendasari mengapa guru mendapatkan penghasilan di atas rata-rata.

UU Guru dan Dosen menyatakan, semua guru berhak memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum. Juga diatur bahwa sejumlah tunjangan melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan lain (termasuk tunjangan kemahalan jika bertugas di daerah terpencil). Singkatnya, seorang guru profesional dapat meraih penghasilan tiga-empat kali lipat dari penghasilan PNS lain.

Lalu apa yang hendak dicari ketika lulusan SMA dan para guru yang belum sarjana berlomba-lomba mengenyam bangku kuliah di LPTK? Sudahkah mereka melihat kesiapan LPTK itu menempanya meraih cita-cita? Dengan tugas profetik yang diincarnya, sudahkah juga mereka meraba kemampuan diri?

Rupanya, 13 tahun setelah UU Guru dan Dosen terbit, masih ada bertumpuk pekerjaan rumah untuk mengatasi persoalan klasik: kekurangan guru dari sisi jumlah dan mutu. (NASRULLAH NARA)

Sumber: kompas, 12 Maret 2018
—————-
Kuota Pendidikan Profesi Guru Dibatasi

KOMPAS/GRE–Pidato Menristekdikti di Unnes, Semarang, Senin (23/1).

Jumlah lulusan pendidikan guru di sejumlah universitas Kota Semarang, Jawa Tengah, cukup tinggi. Namun, mayoritas lulusan tidak lanjut ke jenjang profesi karena kuota yang ditetapkan pemerintah terbatas.

Terdapat dua universitas pencetak lulusan pendidikan guru terbesar di Kota Semarang, yakni Univeristas Negeri Semarang (Unnes) sekitar 5.000 mahasiswa per tahun dan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (UPGRIS) 2.000 mahasiswa per tahun. Namun, hampir 80 persen lulusan tidak lanjut ke jenjang profesi.

Rektor Unnes Fathur Rokman mengatakan, kuota Program Profesi Guru (PPG) Unnes tahun 2018 hanya sekitar 500 mahasiswa se-Indonesia. Akibatnya, tidak mungkin semua lulusan kampus terserap PPG. Mereka akhirnya memilih karir di sektor non-pendidikan, seperti bisnis, perbankan, atau pilih melanjutkan studi master.

“Agar lulusan pendidikan di Unnes tidak menganggur, kami tambah komponen kurikulum keahlian wirausaha,” kata Fathur yang ditemui Kompas, Rabu (7/3).

Melihat kondisi itu, menurut Fathur, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) perlu melakukan revitalisasi pengembangan kurikulum, kualitas dosen, kompetensi mahasiswa, dan membuka kerjasama dengan berbagai pihak. Para lulusan tetap harus siap kerja sehingga keahlian khusus diperlukan. Karena itu, kurikulum mesti mengacu revolusi industri 4.0 yang kini mulai bergeliat.

Unnes sedang menyiapkan kelas reguler PPG yang tidak ditanggung pemerintah. Selama ini seluruh biaya hidup mahasiswa PPG Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) menjadi tanggungan negara sehingga penerimaan dibatasi. Mahasiswa yang ikut PPG SM3T di Unnes berjumlah 336 orang tahun 2016.

“Namun, waktu pembukaan kelas reguler PPG ini masih menunggu peraturan pemerintah pusat,” kata Fathur.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA–Rektor Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Muhdi menyerahkan plakat kepada Kepala Biro Kompas Jawa Tengah Gregorius Magnus Finesso pada Bincang Kompas Pendidikan: “Menjawab Tantangan Pendidikan Masa Depan” di Hotel Noormans, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/7).

Secara terpisah, Rektor UPGRIS Muhdi mengatakan, kekurangan jumlah guru bukan hanya disebabkan moratorium selama 10 tahun, tetapi dipicu kuota PPG. Kemenristekdikti seyogianya mengizinkan seluruh LPTK membuka PPG sesuai kapasitasnya. Saat ini hanya 36 LPTK yang ditunjuk penyelenggara PPG. Sedangkan, jumlah LPTK swasta mencapai 400 kampus.

“Padahal, jumlah kekurangan guru di Indonesia mencapai 1,2 juta belum termasuk guru pensiun,” kata Muhdi.

Dikutip dari penelitian PGRI, kata Muhdi, jumlah guru pensiun setiap tahun meningkat dari 62.756 tahun 2019 menjadi 72.976 tahun 2020. Adapun puncak pensiun guru diprediksi tahun 2023. Di Jateng, misalnya, puncak pensiun guru mencapai 19.000 orang. Kekurangan guru di Jateng saat ini sekitar 10.000 orang. Persiapan pengadaan guru setidaknya butuh waktu dua tahun. (KRN)–KARINA ISNA IRAWAN

Sumber: Kompas, 13 Maret 2018
—————–
Peminat Pendidikan Keguruan di Papua Meluber

Animo masyarakat di Provinsi Papua untuk memasuki Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan dan Pendidikan Profesi Guru sangat tinggi setiap tahunnya. Jumlah warga yang mengikuti tes agar bisa menjadi seorang guru bisa mencapai ribuan orang.

Diketahui terdapat universitas negeri yang memilki Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan dan Pendidikan Profesi (LPTK) yakni Universitas Cenderawasih Jayapura dan Universitas Musamus Merauke. Sementara perguruan tinggi swasta yang memiliki LPTK terletak di Kabupaten Jayawijaya dan Nabire yakni Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Abdi Wacana Wamena, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Kristen Wamena dan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire.

FKIP Universitas Musamus Merauke memiliki delapan program studi (prodi) yakni Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Fisika serta Pendidkan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Tiga prodi di Musamus meraih status akreditasi B, yakni Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, sedangkan lima prodi lainnya berstatus C.

–Aktivitas perkuliahan di salah satu ruangan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih di Jayapura, Kamis (8/3). Tampak Pembantu Dekan 1 Yan Dirk Wabiser selaku dosen yang mengajar mata kuliah Metode Penelitian Sosial kepada para mahasiswa.

Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Cenderawasih Yan Dirk Wabiser yang ditemui di kampusnya di Jayapura, Kamis (8/3) mengatakan, jumlah pendaftar bisa mencapai 1.000 orang per tahun untuk 14 program studi, antara lain, Bahasa Indonesia dan Sastra, Bahasa Inggris, Pancasila dan Kewarganegaraan, Sejarah, Geografi, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Bimbingan Konseling, Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan dan Penjaskes.

Dari 14 prodi hanya tiga yang masih berstatus akreditasi C. Sementara 11 prodi berstatus akreditasi B, yakni Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kimia dan Fisika.

Namun, lanjut Yan, pihaknya hanya dapat menampung sekitar 500 mahasiswa saja karena terbatasnya jumlah gedung. “Setiap tahun kami bisa meluluskan hingga 500 hingga 700 mahasiswa dari FKIP Universitas Cenderawasih. Namun, anak-anak asli Papua masih dominan lulus di ilmu keguruan khususnya ilmu sosial dan bahasa. Ilmu pengetahuan alam seperti matematika dan kimia sangat minim,” tutur Yan.

Ia pun menyatakan FKIP Universitas Cenderawasih yang pertama di Papua yang akan menggunakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada tahun ini. “Saat ini kami telah mendatangkan para tutor dari sejumlah perguruan tinggi dari Jawa untuk melatih para dosen terkait materi yang sesuai dengan KKNI,” kata Yan.

Sementara itu, proses kuliah di Fakultas FKIP Universitas Cenderawasih masih terkendala minimnya jumlah dosen hanya 138 orang. dan sarana prasarana di laboratorium seperti fasilitas sarana kamera dan televisi untuk memantau para mahasiswa yang berlatih mengajar.

Dari pantauan Kompas di kampus FKIP Universitas Cenderawasih sekitar pukul 09.00 hingga pukul 13.00 WIT, para mahasiswa sangat antusias mengikuti kegiatan perkuliahan. Mereka tidak hanya belajar dalam kelas. Namun, mereka juga berdiskusi dan mengerjakan tugas di sejumlah pendopo yang terletak di halaman kampus dalam situasi yang tenang.

Hengky Mote (20), salah satu mahasiswa FKIP Universitas Cenderawasih mengaku, dirinya sangat bersemangat untuk mengelar sarjana pendidikan karena merasa prihatin dan sedih dengan kondisi pendidikan di daerahnya di Kabupaten Dogiyai. Banyak sekolah dasar hingga SMP yang minim jumlah guru.

“Banyak anak yang putus sekolah karena tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Profesi guru tidak hanya memberikan kepastian untuk meraih kesempatan sebagai pegawai negeri sipil. Namun, profesi ini dapat membantu masyarakat di kampung halaman saya,” tutur Hengky.

Terkendala akses
Yan mengatakan, sekitar ribuan guru di Papua yang berminat mengikuti Pendidikan Profesi Guru baik jenjang guru dalam jabatan maupun pra jabatan. Namun, banyak guru yang gugur ketika mengikuti tes secara online yang diakses menggunakan jaringan internet.

Diketahui pada tahun ini, Universitas Cenderawasih menyediakan Pelatihan Profesi Guru (PPG) selama setahun untuk jenjang pra jabatan bagi 15 orang di Program Studi Matematika. Dari 15 peserta ini hanya 5 orang yang berasal dari Papua dan sisanya dari Sumatera dan Sulawesi.

Sementara pada tahun 2017, hanya 163 guru yang lulus dari dari 2.564 peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Guru di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua. Tes ini sebagai syarat memasuki PPG untuk jenjang guru dalam jabatan.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Program PPG Universitas Cenderawasih ini berharap, pemerintah pusat khususnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan kebijakan afirmasi bagi tenaga guru di Papua yang ingin mengikuti PPG.

“Tidak semua daerah di Papua seperti Jayapura atau Merauke yang sudah terakses internet. Banyak guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang belum mengikuti PPG sehingga sulit meraih sertifikasi. Akibatnya berpengaruh bagi motivasi guru tersebut untuk mengajar karena terkendala kesejahteraan,” ungkap Yan. (FLO)–FABIO LOPES

Sumber: Kompas, 12 Maret 2018
——————
Guru dan Kerja Orang Jawa

KOMPAS/IQBAL BASYARI–Moch Hamzah Rifwan (33), Guru Tidak Tetap di SMK N 2 Surabaya, Jawa Timur mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Selasa (10/1).

Pada abad XIX, orang-orang Jawa diangkut dengan kapal, meninggalkan Jawa menuju negeri-negeri jauh bernama Suriname dan Kaledonia Baru. Mereka dibujuk duit dan kemakmuran walau nyatanya dipekerjakan sebagai buruh, semacam Tenaga Kerja Indonesia saat ini.

Pekerjaannya berat, upah kecil, dan rindu meluap untuk pulang ke Jawa. Di negeri-negeri jauh, mereka berkeluarga dan memiliki keturunan di antara sesama suku, untuk tetap merasa Jawa meski terpisah jarak. Semacam pelepasan rindu tak tertahankan.

Lakon orang-orang Jawa bekerja jadi buruh itu tak tercatat oleh Ranggawarsita. Di Solo, Ranggawarsita pada pertengahan abad XIX menggubah teks sastra ampuh berjudul Serat Jayengbaya. Pembaca berhak menganggap itu ensiklopedia pekerjaan di Jawa, mencampur pekerjaan lama (tradisional) dan baru (modern). Jawa telah berubah!

Orang bekerja dengan pelbagai pilihan meski memikul risiko besar. Bekerja untuk hidup, tapi rentah dalam soal identitas, sakralitas hidup, dan adab sebagai manusia Jawa. Ranggawarsita sedang resah atas tatanan hidup di Jawa. Pekerjaan menentukan posisi dan raihan makna hidup.

Di Jawa, orang-orang memilih pekerjaan mengacu silsilah, keilmuan, dan birokrasi kolonial. Pujangga agung itu malah memberi cerita-cerita percampuran lucu, getir, apes, dan keajaiban. Pemahaman kerja mengikutkan perubahan tata nilai di Jawa.

Kerja sebagai identitas
Kita menilik sejenak ingatan pekerjaan di Jawa melalui buku Peradaban Jawa: Dinamika Pranata Politik, Agama, dan Ekonomi Jawa Kuno (2002) garapan Supratikno Rahardjo. Dulu, jenis-jenis pekerjaan terdapat di Jawa dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok dan pembentukan identitas: pegawai pemungut pajak, pengrajin dan pekerja seni, pedagang, petani dan petugas pertanian.

Pekerjaan-pekerjaan menghasilkan nafkah, bahagiaan, kebersamaan, dan religiositas. Pelbagai pekerjaan menentukan derajat dan kesadaran untuk menguatkan kejawaan. Pekerjaan-pekerjaan aneh belum terlalu menggoda akibat kedatangan bangsa-bangsa asing ke Jawa.

Situasi tampak berubah pada abad XIX. Jawa mengalami kemajuan dengan kebaruan, tapi juga kehilangan. Ranggawarsita menugasi diri mencatat dan memberi cerita berisi protes, kritik, sesalan, lelucon, dan impian.

Serat Jayengbaya menguak kebingungan dan ambisi orang-orang Jawa menentukan pekerjaan. Pamrih duit, pangkat, tenar, dan bahagia mengarah ke selera pekerjaan.

Ranggawarsita seperti pengisah gejolak makna pekerjaan bertaut ke pemasukan modal, tertib politik, modernisasi, dan dampak sekolah-sekolah bercorak Barat. Pekerjaan pun tema besar, bergerak dari angan tradisional ke dilema-dilema berlatar kemajuan.

Jenis pekerjaan mentereng dalam tata politik kolonial adalah jaksa. Tokoh ciptaan Ranggawarsita bermimpi jadi jaksa, berharap mendapat duit berlimpahan dan tenar. Hasil melimpah, tapi risiko menakutkan adalah dihajar dan dibunuh orang. Jaksa sering mendapat musuh. Di Jawa, pekerjaan jaksa sangat mentereng.

Ketakutan menanggung risiko menjadi jaksa membuat si tokoh beralih menjadi abdi atau menghamba Belanda. Bekerja sebagai petani atau buruh tak cukup lagi menghidupi. Jenis-jenis pekerjaan baru diperebutkan orang-orang Jawa demi mendapat perlindungan kaum feodal dan kolonial.

Naungan modal dan politik penting dalam pemerolehan nafkah. Orang-orang Jawa perlahan digoda bersekolah agar mendapat pekerjaan-pekerjaan baru. Mereka bekerja dengan gaji dan fasilitas meski menghamba ke kolonial. Nilai-nilai baru dianut bertarung dengan pijakan adab Jawa.

Jadi guru
Pada abad XIX dan awal abad XX, pekerjaan sebagai guru mulai jadi idaman bagi orang-orang Jawa. Sekolah-sekolah memerlukan guru pribumi, mendampingi atau berperan sebagai bawahan bagi guru-guru asal Eropa.

Kehormatan menjadi guru memungkinkan kenaikan kelas sosial, tak melulu ada di barisan wong cilik. Guru sanggup meniti ke penggabungan makna wibawa, busana, duit, keilmuan, dan bahasa.

Segala jenis pekerjaan lama dan baru di Jawa memang mengandung cerita-cerita bergelimang makna. Cerita tak selulu membahagiakan. Petaka dan merugi pun mengesankan orang-orang Jawa sering terjebak dilema dalam bekerja. Segala pamrih dan dilema itu pernah diingatkan Yasadipura II dalam Serat Sasanasunu (Sri Suhandjati Sukri, 2004). Pada setiap pekerjaan, tata krama adalah penentu kebermaknaan kerja dan cara ungkap menjadi manusia mulia di dunia sampai akhirat. Begitu.–BANDUNG MAWARDI, PENULIS

Sumber: Kompas, 12 Maret 2018
—————
Calon Guru Melimpah

Membaiknya tingkat kesejahteraan guru dengan sejumlah tunjangan memicu minat para lulusan SMA/ sederajat menempuh program studi ilmu keguruan dan pendidikan. Hal itu mendongkrak jumlah lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) atau lembaga pendidikan calon guru tanpa diikuti dengan pengendalian mutu.

Mutu LPTK yang dangkal berdampak bagi masa depan lulusannya. Di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharma Kusuma (Padhaku) Indramayu, Jawa Barat, misalnya, karier lulusannya terancam mentok pada status guru honorer saja.

Hari Jumat (9/3), sejumlah alumnusnya yang merupakan guru honorer datang ke STKIP Padhaku di Segeran, Kecamatan Juntinyuat, sekitar 25 kilometer dari pusat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka membawa dokumen seperti ijazah dan kartu tanda penduduk. ”Saya mau ikut pendidikan profesi guru (PPG). Namun, enggak bisa karena kampus saya tidak terdaftar,” ujar Hidayat Risyandi (28), guru honorer SMAN 1 Gabuswetan, Indramayu.

PPG dibutuhkan untuk menyediakan guru profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan begitu, guru akan meraih tunjangan sertifikasi yang besarnya satu kali gaji pokok.

Menurut Hidayat, kampusnya, yakni STKIP Padhaku, tidak terdapat di daftar kampus yang dapat mengikuti PPG. Padahal, sekolah tinggi yang terletak di tengah persawahan itu telah berdiri sejak 2013. Akreditasinya masih C. Kampus dengan 14 dosen tetap bergelar master tersebut mengasuh program studi Pendidikan Sejarah, Pendidikan Guru SD, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Ekonomi.

Hari Jumat itu tak tampak aktivitas belajar-mengajar. Ruangan dosen yang dindingnya terkelupas dan plafon bolong di sana-sini tampak terkunci. Hanya ruangan tata usaha yang terbuka melayani permintaan alumnus terkait pendaftaran PPG.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi titik awal menjamurnya LPTK, diikuti melubernya sarjana pendidikan. UU tersebut menjanjikan kesejahteraan pada guru berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Guru yang bersertifikat pendidik dapat meraih penghasilan tiga kali lipat daripada PNS lainnya.

Suryadi Ahmad (45), guru PNS di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memiliki gaji pokok Rp 5 juta. Saat menerima tunjangan sertifikasi, penghasilannya bisa menjadi Rp 15 juta. Tunjangan itu diterima per tiga bulan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebelum UU itu berjalan, jumlah LPTK hanya sekitar 90 institusi. Setelah tahun 2005, jumlahnya terus bertambah hingga menjadi 374 pada 2012. Tahun 2014 menjadi 381. Kemudian tahun 2016 menjadi 421 LPTK.

LPTK itu sebagian dalam bentuk universitas (dulu dikenal dengan IKIP).

Sarjana melimpah
Pembengkakan LPTK membuat lulusan sarjana pendidikan pun melimpah. Tiap tahun jumlah sarjana pendidikan yang diluluskan LPTK sekitar 260.000 orang. Namun, yang terserap untuk ikut PPG hanya sekitar 27.000 orang.

Sebagian besar lembaga pencetak calon guru tak berakreditasi baik. Hanya 18 LPTK yang terakreditasi A dan 81 yang terakreditasi B. Dari sisi program studi, hanya 209 yang terakreditasi A. Adapun yang terakreditasi B hanya 811 program studi. Padahal, jumlah program studi Ilmu Pendidikan paling banyak, yakni 5.724 program studi dari total 26.864 program studi di perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah mahasiswa calon guru sekitar 1,2 juta orang.

Ketidaksesuaian juga terjadi antara bidang ilmu yang dibutuhkan sekolah dan program studi yang dibuka di LPTK. Kebutuhan guru produktif untuk SMK minim disediakan LPTK. Sebaliknya, guru bidang lain yang sudah melimpah dan jenuh masih terus disediakan LPTK.

Sebagai contoh, sarjana Pendidikan Ekonomi sudah melimpah. Namun, di LPTK program studi ini masih dibuka dalam jumlah banyak dan diserbu mahasiswa. Sebaliknya, kebutuhan guru Seni Rupa masih tinggi, yang pada tahun 2017 mencapai 3.801 guru. Namun, sarjana pendidikan bidang seni rupa hanya 964 orang. Berdasarkan kajian Kemristek dan Dikti, program studi yang sepadan kapasitas penerimaan mahasiswa dan kebutuhan di lapangan hanya untuk teknik mesin dan pendidikan antropologi.

Ketidaksesuaian program studi dengan kebutuhan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian guru mata pelajaran di sekolah, dan juga penganggur lulusan pendidikan tinggi.

Shifria, lulusan Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Surabaya, sudah mengirim lamaran untuk mengajar ke sejumlah sekolah, tetapi belum ada panggilan.

”Saya akhirnya ngajar di bimbingan belajar dari 2012-2017. Kalau di bimbel kan fokus ke latihan soal-soal. Sementara dulu saya belajar di kampus lebih fokus pada cara mengajarkan ilmunya,” katanya.

FKIP Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengasuh hampir 7.000 mahasiswa dan hampir 1.000 mahasiswa diwisuda setiap tahun. Namun, tak semua yang diwisuda itu terserap jadi guru.

Universitas PGRI Palembang, yang baru membuka program studi PGSD tahun 2017, juga diserbu peminat. Saat baru buka, sudah 400 pendaftar, sedangkan daya tampung hanya 200,” ujar Wakil Rektor PGRI Palembang II bidang Administrasi dan Kepegawaian Yasir Arafat.

Di Semarang terdapat dua universitas pendidikan guru terbesar, yakni Universitas Negeri Semarang dan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (UPGRIS) yang meluluskan ribuan sarjana per tahun. Namun, hampir 80 persen lulusan tidak lanjut ke jenjang profesi.

Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Nurzaman mengatakan, mutu guru sangat dipengaruhi oleh LPTK.

Mutu guru tampak dari hasil uji kompetensi guru tahun 2015. Nilai rata-rata yang dicapai hanya 56,69. Materi yang diujikan adalah kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional guru menguasai materi ajar. Kluster guru SD memiliki nilai rata-rata terendah, yaitu 54,33. Nilai rata-rata tertinggi di-
raih kluster guru SMA, yaitu 61,74.

Hal itu juga tampak dari hasil tes siswa internasional PISA tahun 2015 yang menunjukkan Indonesia di peringkat nyaris terendah, yakni ke-64 dari 72 negara. Siswa Indonesia lemah di bahasa, sains, dan matematika (DNE/FLO/IKI/RAM/IDO/KRN/ELN/NSAVIO/SEM/GER/NAR)

Sumber: Kompas, 12 Maret 2018
—————————————

Universitas Lampung Buka Program Studi Vokasi

Tahun ini, Universitas Lampung mulai membuka program studi pendidikan vokasi teknologi informasi. Program studi ini dirancang untuk menghasilkan tenaga pendidik yang menguasai teknologi informasi di era digital.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung Bujang Rahman mengatakan, program studi ini dibuka untuk menjawab kebutuhan guru di sekolah menengah kejuruan, khususnya pada jurusan teknologi informasi. “Nantinya, para lulusan dapat mengikuti pendidikan profesi guru dan bisa mengajar di sekolah kejuruan,” kata Bujang, Rabu (7/3), di Bandar Lampung.

Menurut dia, program studi pendidikan vokasi ini memberikan memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperdalam ilmu tentang teknologi informasi. Apalagi, saat ini, Lampung masih membutuhkan banyak guru SMK, khususnya untuk jurusan teknologi informasi. Di era digital, bidang itu semakin dibutuhkan dunia usaha.
Pada tahun pertama pembukaan, Universitas Lampung menyiapkan kapasitas untuk 40 mahasiswa. Mereka yang lulus tes SNMPTN akan menjadi angkatan pertama yang akan menempuh pendidikan strata 1. Selanjutnya, mereka akan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat guru profesional.

KOMPAS/VINA OKTAVIA–Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin menerima piagam rekor muri untuk Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas perolehan hak cipta terbanyak dalam kurun waktu empat bulan, Selasa (27/2/2018). Tahun 2018 ini, universitas tersebut membuat terobosan dengan membuka program studi pendidikan vokasi teknologi informasi.

Selain pendidikan vokasi teknologi informasi, tahun ini, Universitas Lampung juga membuka program studi pendidikan seni musik. Program studi ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan guru seni musik di pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
Saat ini, kata dia, Universitas Lampung juga tengah merancang program studi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan SMK. Menurut dia, Unila masih mempersiapkan tenaga pengajar dan fasilitas gedung untuk program prodi tersebut. “Kami membuka prodi dengan melihat kebutuhan guru. Perguruan tinggi juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah,” paparnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Universitas Lampung, saat ini, jumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang terdaftar sebanyak 7.227 orang. Setiap tahun, ada sekitar 500-1.000 mahasiswa yang lulus dari FKIP Universitas Lampung.

Selain Universitas Lampung, ada satu perguruan tinggi negeri dan tiga perguruan tinggi swasta lainnya di Bandar Lampung yang membuka program pendidikan guru. Meski begitu, program studi yang dibuka merupakan program studi untuk pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, dan SMA. (VIO)–VINA OKTAVIA

Sumber: Kompas, 12 Maret 2018