Jumlah kasus harian Covid-19 terus melonjak di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah diminta tidak buru-buru melonggarkan pembatasan sosial berskala besar.
Kasus Covid-19 atau penyakit yang disebabkan virus korona tipe baru di Indonesia terus bertambah dengan laju kematian yang tinggi, terutama pasien dalam pengawasan. Dengan kondisi ini, Indonesia diharapkan tidak buru-buru melonggarkan aktivitas dan mobilitas penduduk, apalagi jumlah tes masih terbatas.
Pada Jumat (12/6/2020), terjadi penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 1.111 orang sehingga jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 36.406 orang. Dengan penambahan 48 kematian, jumlah total korban jiwa dengan status positif Covid-19 telah mencapai 2.048 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jawa Timur kini menyalip Jakarta untuk jumlah total kematian akibat Covid-19 yakni 575 orang dengan jumlah kasus positif 7.103 orang. Di DKI Jakarta, jumlah kematian yang dikonfirmasi Covid-19 mencapai 540 jiwa, sedangkan jumlah kasus positif 8.647 orang.
Angka kematian Covid-19 di Indonesia diduga jauh lebih tinggi, karena jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) juga masih tinggi. Laporan situasi Indonesia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 10 Juni 2020 berdasarkan pemantauan pada 18 Mei hingga 7 Juni 2020 menyebut, sejumlah daerah di Jawa mencatat penurunan jumlah kasus positif.
Namun, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta, tak ada penurunan jumlah korban jiwa, jika dihitung dari kasus positif yang meninggal maupun diduga Covid-19. Laporan ini menyebut, kematian PDP jauh lebih tinggi dibanding kematian yang terkonfirmasi positif di semua provinsi di Jawa kecuali Jawa Timur.
Sebagai contoh, kematian orang dengan status positif Covid-19 di DKI Jakarta selama 18 – 24 Mei 2020 sebanyak 38 orang, sedangkan yang meninggal dengan status PDP 75 orang. Pada 25 – 31 Mei lalu, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal 16 orang, sedangkan PDP yang meninggal 151 orang. Periode 1-7 Juni jumlah orang positif Covid-19 yang meninggal 12 orang dan PDP 134 orang.
Irma Hidayana, ahli kesehatan masyarajat yang juga inisiator Laporcovid19.org, mengatakan, tingginya angka PDP dan ODP yang meninggal ini menandai tes yang dilakukan masih kurang dan terlambat. Akibatnya, pasien terlebih dahulu meninggal sebelum hasil tes keluar atau bahkan sebelum dites.
Berdasarkan rekapitulasi data dari kabupaten/kota di Indonesia, menurut Irma, jumlah PDP dan ODP yang meninggal 3,5 kali lipat dari yang terkonfirmasi positif. “Seharusnya, Indonesia mengikuti WHO untuk melaporkan jumlah ODP dan PDP yang meninggal, tak hanya yang positif. Ini lebih menggambarkan dampak kematian karena Covid-19, sehingga warga lebih waspada,” ujarnya.
Dengan kondisi ini, pemerintah diminta tidak buru-buru melonggarkan akivitas dan mobilitas warga. Apalagi, survei tentang persepsi masyarakat di Jakarta yang dilakukan bersama Nanyang Technological University menemukan, dari aspek sosial masyarakat belum siap menghadapi normal baru.
Ahli epidemiologi Indonesia yang mengajar di University of South Australia, Beben Benyamin, mengatakan, belajar dari sejumlah negara lain, pelonggaran pembatasan yang buru-buru sebelum wabah mereda, bakal memicu ledakan wabah lebih dahsyat. Ini misalnya terjadi di Iran dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat.
“Kalau belajar dari Australia dan Selandia Baru, pelonggaran baru mulai dilakukan setelah kasus di bawah 10 orang, bahkan saat nol kasus juga masih ada pembatasan. Di South Australia sudah dua minggu lebih nol kasus, tetapi perbatasan dengan wilayah lain masih ditutup,” tuturnya.
Laporan WHO juga menyebut, syarat yang tak bisa ditawar sebelum suatu negara menjalankan transisi menuju normal baru ialah pemeriksaan spesimen dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR) 1 per 1.000 orang per minggu di area transmisi dengan hasil tes keluar dalam 24-48 jam. Selain itu, semua orang yang diduga dan dikonfirmasi Covid-19 harus secepatnya diisolasi dan ada kesiapan fasilitas kesehatan.
Masalah tes
Menurut Beben, tes berbasis molekuler (PCR) merupakan kunci mengatasi pandemi Covid-19. Namun, hingga empat bulan sejak melaporkan kasus pertama, Indonesia masih bermasalah dalam tes, sehingga upaya penanganannya tersendat.
” Salah satu masalah, kita melakukan pemborosan dengan menjadikan tes cepat sebagai diagnosis. Tes cepat ini harusnya untuk surveilans saja. Harusnya kita mengoptimalkan tes PCR yang memang jadi standar untuk diagnosa,” kata dia.
Tri Maharani, dokter spesialis emergensi dari Kediri, Jawa Timur juga mengeluhkan prosedur tes yang rumit. “Seharusnya aturan yang bisa diswab hanya jika hasil test cepat (rapid test) reaktif dihilangkan saja. Saya sebelumnya dari tes cepat negatif, tetapi hasil swab positif. Jadi, tes cepat memang tidak akurat dan tidak bisa jadi patokan,” ujarnya.
Jika hasil tes cepat masih dijadikan patokan, dikhawatirkan banyak terjadi kesalahan sehingga penularan di masyarakat meluas dan sulit dikendalikan. “Kenapa tidak langsung diswab saja. Apalagi kalau harus pakai tes cepat juga pemborosan anggaran, karena tokh harus diulang lagi dengan tes PCR,” kata dia.
Seruan untuk memperbanyak dan memperluas jangkauan tes Covid-19 serta pelaporannya di Indonesia ini disampaikan Koalisi Warga untuk Keterbukaan Data Covid-19. Irma yang turut dalam koalisi mengatakan, kurangnya tes juga membuat kita tidak mengetahui tingkat kedaruratan wabah yang sebenarnya.
Berdasarkan data Our World in Data, hingga kini jumlah tes Covid-19 di Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Jumlah tes di Indonesia per 1.000 orang lebih rendah dari negara-negara berkembang lain, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, India, dan Bangladesh.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar jumlah tes diperbanyak dari sebelumnya 10.000 sampel yang ditest per hari menjadi 20.000 test per hari (Kompas, Kamis, 11/6). Sementara WHO merekomendasikan pelonggaran pembatasan sosial harus memenuhi syarat jumlah test PCR setidaknya 1 orang per 1.000 penduduk setiap minggu.
“Merujuk pada anjuran ini, maka seharusnya Indonesia melakukan test minimal 40.000 orang per hari. Bahkan dengan besarnya populasi dan luasnya penyebaran virus saat ini, Indonesia harusnya sudah periksa 100.000 per hari,” kata Elina Ciptadi, pendiri Kawalcovid19.id, anggota koalisi.
Selain jumlah tes terbatas, Koalisi menyoroti pengumuman hasil tes yang terlambat dan dianggap tak transparan. Hingga kini jumlah orang yang dites di tiap daerah belum diumumkan. Padahal, menuru Irma, tanpa data jumlah tes di daerah, seharusnya pemerintah tidak bisa menentukan kasus sudah minim dan daerah tersebut dinyatakan sebagai zona hijau.
Oleh AHMAD ARIF
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 13 Juni 2020
