Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2019 masuk kategori tinggi. Capaian itu alamiah akibat meningkatnya akses layanan dasar. Namun, Indonesia butuh percepatan.
Pertama dalam sejarah, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berhasil masuk kategori tinggi. Namun, banyak catatan pekerjaan harus segera diselesaikan. Kesenjangan akses dan layanan dasar masih jadi momok yang menahan Indonesia maju lebih cepat.
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Indeks Pembangunan Manusia Indonesia kini mencapai 0,707, dan masuk ke kategori tinggi. Meskipun begitu, kesenjangan sosial juga masih tinggi. Indeks Pembangunan Manusia diluncurkan di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejutan positif peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2018 itu diumumkan Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dalam peluncuran Laporan Indeks Pembangunan Manusia UNDP di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Nilai IPM Indonesia pada 2018 mencapai 0,707, naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,694. Sebuah negara dikelompokkan dalam IPM tinggi jika nilainya minimal 0,700. Laporan UNDP menjelaskan, kenaikan IPM Indonesia adalah hal alami sebagai konsekuensi berkembangnya pemberian akses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk peringkat, IPM Indonesia tahun ini ada di ranking 111 dari 189 negara, naik lima peringkat dibanding 2017. Namun, negara dengan urutan ranking 100-120, sejatinya tidak memiliki perbedaan signifikan. Sebagai gambaran, Filipina memperoleh rangking 106 dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia.
“Kesenjangan masih menjadi penyakit. Memang ada penambahan akses, tetapi belum mencakup 100 persen masyarakat. Terdapat pula kondisi individu yang sudah masuk ke dalam cakupan layanan namun masih berisiko terpental keluar apabila ditimpa kejadian ekstrem,” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet.
Indonesia masih tidak memiliki performa baik terkait akses pelayanan pendidikan, kesehatan, teknologi, mitigasi bencana, dan lapangan pekerjaan. Apabila semua sektor tersebut dihitung, nilai IPM Indonesia turun 17,4 persen.
Kontradiksi
Usia harapan hidup penduduk Indonesia naik dari 62,3 tahun pada 1990 jadi 71,5 tahun pada 2018. Namun saat bersamaan, upaya pencegahan penyakit belum maksimal karena masih terjadinya sejumlah kejadian luar biasa kesehatan, seperti difteri dan campak.
Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat walau tak mencapai target Wajib Belajar 12 tahun. Data UNDP menyebut rata-rata lama sekolah 2016-2018 adalah 8 tahun, naik dibanding rata-rata lama sekolah 2005 selama 7,4 tahun. Itu menunjukkan Indonesia ada kemajuan, tapi tidak cepat.
“Demikian pula di sektor ekonomi. Teknologi baru dimanfaatkan segelintir orang dan mendongkrak ekonomi kelompok tertentu. Belum semua kelompok masyarakat benar-benar merasakan kehadiran teknologi dalam memberi kenyamanan dan kepraktisan hidup,” papar Bahuet.
Terlebih dengan masuknya era otomasi yang mengambil alih pekerjaan manual dan repetitif, Indonesia belum tampak memiliki lapangan-lapangan pekerjaan jenis baru untuk masyarakatnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Sonny HB Harmadi mengatakan jika yang dilihat rata-rata lama sekolah, IPM Indonesia pasti tumbuh lambat karena aspek itu hanya melihat lama pendidikan penduduk berumur lebih dari 25 tahun yang sudah terlanjur rendah.
Untuk kesehatan, usia harapan hidup memang naik. Namun kesenjangan terjadi cukup luas. Peningkatan usia harapan hidup itu bisa dilakukan dengan mengubah paradigma layanan kesehatan dari pengobatan (kuratif) jadi edukasi-pencegahan (promotif-preventif), seperti pengurangan tengkes dan pencegahan penyakit degeneratif.
Menurut Sonny, parameter IPM yang bisa diperbaiki dalam waktu relatif singkat adalah pendapatan per kapita masyarakat. Indonesia memiliki modal besar mencapai hal itu karena sedang berada di masa bonus demografi yang memiliki penduduk usia produktif dalam jumlah besar. Namun, peningkatan pendapatan itu butuh ketersediaan lapangan kerja yang menyejahterakan.
“Kalau ada lapangan kerja semata namun tak menyejahterakan juga akan percuma,” tambahnya. Persoalan lapangan kerja ini juga banyak terjadi kontradiksi, seperti bekerja tapi digaji rendah, jumlah penduduk miskin di satu daerah rendah tapi pendapatan per kapitanya juga rendah, serta tingkat pengangguran rendah tapi angka kemiskinan tinggi.
Untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita secara signifikan, lanjut Sonny, maka produktivitas harus naik. “Produktivitas bisa naik jika dibantu oleh teknologi,” katanya.
Teknologi
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza dalam BPPT Innovation Day di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan kemarin menegaskan iptek tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan iptek semata, tapi bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.
“Tidak ada negara yang tidak memanfaatkan iptek untuk pembangunan nasional,” katanya. Iptek juga bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan visi dunia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat bisa dipercepat dengan menjadikan teknologi dan inovasi sebagai penghela pertumbuhan ekonomi. Teknologi dan inovasi jadi basis tumbuhnya industri manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Pengalaman Indonesia antara 1967-1997 menunjukkan berkembangnya industri manufaktur jadi penopang tumbuhnya ekonomi. Namun setelah krisis ekonomi 1998, peran manufaktur terus meredup dan membuat ekonomi Indonesia saat ini sulit tumbuh dengan cepat.
Ketua ITB (Institut Teknologi Bandung) SDG Network Tirto Prakoso menambahkan meski teknologi bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target SDGs, namun pemanfaatannya masih sangat rendah. Paradigma pengambil kebijakan untuk memanfaatkan teknologi juga masih kurang.
“Tanpa teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target SDGs sulit diakselerasi,” katanya.
Oleh M ZAID WAHYUDI / LARASWATI ARIADNE ANWAR
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 11 Desember 2019
