Kereta Cepat Tuntut Pembenahan Sistem Mitigasi

Pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung dan kota-kota baru di sepanjang jalur ini menuntut pembenahan sistem mitigasi bencana, khususnya terhadap ancaman gempa bumi, selain longsor. Untuk gempa bumi, diperlukan pembuatan sistem peringatan dini gempa sehingga kereta bisa dihentikan sebelum gelombang gempa yang merusak tiba.

“Sampai sekarang kita belum punya sistem peringatan dini gempa,” kata Kepala Bidang Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono di Jakarta, Kamis (21/1).

Daryono menambahkan, sistem peringatan dini gempa harus menjadi prioritas. “Kita baru mewacanakan soal ini. Harapan kami, ini bisa direalisasikan sebelum kereta cepat beroperasi,” katanya.

Dorongan agar percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya kereta cepat, agar memperhitungkan risiko bencana juga disampaikan oleh ahli gempa Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano. Penyebabnya, jalur kereta ini menerobos ujung utara sesar Cimandiri.

Selain sesar, gempa kuat dengan sumber yang lebih jauh juga bisa berdampak terhadap keselamatan kereta cepat. Beberapa sumber gempa jauh yang berpotensi berdampak adalah yang bersumber di Selat Sunda dan zona subduksi di selatan Jawa yang potensinya bisa mencapai M 8,8. “Bisa dibayangkan, pada saat kereta melaju tiba-tiba ada gelombang gempa,” kata Irwan.

Belajar dari Jepang
Menurut Irwan, kita perlu belajar dari Jepang yang telah membangun sistem peringatan dini gempa. Sistem deteksi dini gempa (earthquake early warning/EEW) ini sudah diterapkan di seluruh wilayah Jepang sejak tahun 2007.

Sistem ini didasarkan pada pemahaman bahwa gelombang gempa punya dua jenis, yang pertama gelombang-P (preliminary tremor) dan kedua gelombang-S (strong tremor). Gelombang-S ini yang menyebabkan kerusakan bangunan.

Begitu terjadi gempa, gelombang-P akan menjalar 5 kilometer per detik atau hampir dua kali lipat lebih cepat daripada gelombang-S yang berkecepatan 3 kilometer per detik. Dengan fokus mendeteksi gelombang-S, Jepang bisa mengalkulasi kapan dan berapa daya rusak gelombang-S di suatu daerah. Semakin jauh lokasi daerah dari pusat gempa, informasi yang diterima bisa lebih dini, bisa sampai 10-20 detik sebelum datangnya gempa.

Begitu ada gelombang-P, kereta api cepat Jepang bisa dihentikan sebelum kedatangan gelombang-S. Sistem ini terbukti efektif mencegah kecelakaan fatal kereta api saat terjadi gempa M 9,1 yang melanda Tohoku, Jepang, pada 2011.

“Kereta Shinkansen di Jepang telah terintegrasi dengan sistem peringatan dini gempa. Kereta api cepat kita juga harus punya sistem ini. Jika tidak, risikonya sangat besar,” kata Irwan.

AHMAD ARIF

Sumber: Kompas Siang | 21 Januari 2016

—————

KA Cepat untuk Pertumbuhan

Rekayasa Struktur agar Risiko Diminimalkan
Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selain menandai peradaban baru transportasi kereta api, adanya kereta api cepat diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO–Presiden Joko Widodo menyalami penasihat Presiden Republik Rakyat Tiongkok Wang Yong seusai menandatangani prasasti saat upacara peletakan batu pertama megaproyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di perkebunan teh Mandalawangi di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1). Proyek kereta api cepat kerja sama Tiongkok-Indonesia ini akan membangun rel sepanjang 142,3 kilometer dengan biaya sekitar Rp 70 triliun dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2019.

Pencanangan dilakukan Presiden Jokowi di perkebunan Mandalawangi Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1). Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, pembangunan kereta api cepat menjadi modal Indonesia untuk meningkatkan daya saing dibandingkan dengan negara lain.

”Era sekarang merupakan era persaingan, competitiveness. Negara yang efisien, yang cepat dalam membangun, cepat dalam memutuskan, akan menjadi pemenang dalam persaingan. Kereta api cepat adalah untuk memenangi persaingan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah akan menggalakkan penggunaan transportasi umum massal. ”Dengan adanya angkutan umum massal, pergerakan orang dan barang akan cepat dan efisien. Ini yang akan meningkatkan daya saing kita,” kata Presiden.

Kepada Kompas di Istana Merdeka, Presiden kembali mengatakan, transportasi massal yang dibutuhkan masyarakat harus segera diwujudkan.

”Kalau kita mau bersaing, orang harus cepat, biaya murah, transportasi murah, harus ada semuanya,” kata Presiden.

Presiden juga menegaskan, pembangunan kereta api cepat untuk menumbuhkan kepercayaan investor. Semula peletakan batu pertama akan dilakukan Agustus, lalu mundur Oktober.

“Jika mundur terus, investor tidak akan percaya. Kita harus membangun kepercayaan,” kata Presiden.

Kereta api cepat Jakarta-Bandung akan menghubungkan empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Kereta api cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan investasi sekitar 5,573 miliar dollar AS atau sekitar Rp 70 triliun yang investasinya bukan berasal dari APBN serta tanpa adanya jaminan pemerintah. Investasi kereta api cepat Jakarta-Bandung dibiayai oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema bisnis. Direncanakan, proses konstruksi kereta api cepat selesai 2018 dan beroperasi mulai 2019.

Alokasi luar Jawa
Menurut Presiden, dengan investasi berasal dari konsorsium, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk membangun infrastruktur di luar Jawa. ”Jadi, jangan lagi Jawasentris, tetapi Indonesiasentris,” katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping untuk terus bekerja sama dengan Indonesia di bidang lainnya, termasuk industri dan manufaktur.

Sementara itu, Duta Besar RRT untuk Indonesia Xie Feng mengatakan, kereta api cepat akan menjadi kereta api cepat pertama di ASEAN dan kereta api cepat pertama yang dibangun di daerah tropis.

Diselaraskan LRT
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, dengan adanya permintaan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk menyelaraskan kereta api cepat dengan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Bandung Raya, akan segera dilakukan studi kelayakan. Pembangunan LRT Bandung Raya diperkirakan dapat dimulai triwulan III tahun ini sehingga dapat beroperasi bersamaan dengan beroperasinya KA cepat.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, untuk pengembangan kawasan, pihaknya bekerja sama dengan konsultan untuk menyusun rencana induk pengembangan kawasan. Setelah rencana induk jadi, akan diajukan izin lokasi kepada kepala daerah terkait. Setelah itu, baru pihak lain, seperti pengembang, diikutsertakan.

Rini menyatakan, proses pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan telah dilakukan secara bertahap dan semua syarat telah dipenuhi PT KCIC. ”Dan biarpun amdal sudah selesai, kami pun akan selalu terbuka untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Itu hal yang normal,” kata Rini.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pengurusan perizinan kereta api cepat ini merupakan yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia. ”Bahkan izin pinjam pakai hutan saja tiga hari selesai,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo mengatakan, meski pengurusan izin dinilai cepat atau terburu-buru oleh banyak pihak, semua perizinan itu dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Rekayasa struktur
Kepala Bidang Pemantauan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api (PVMBG) Gede Suantika mengatakan, daerah Walini yang menjadi lokasi peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan daerah paling rawan longsor. Dibutuhkan rekayasa struktur bangunan agar risiko bisa diminimalkan.

”Sepanjang jalur kereta api cepat ini memang zona rawan longsor. Namun, di lokasi peletakan batu pertama pembangunan proyek ini, merupakan yang paling rawan,” kata Gede Suantika.

Bandriyo, Kepala Bidang Mitigasi Bencana, Gempa Bumi, dan Gerakan Tanah PVMBG menyarankan agar dilakukan kajian secara rinci tentang potensi gerakan tanah di jalur ini.

Selain ancaman longsor, daerah ini juga rentan terdampak gempa bumi. Untuk gempa bumi diperlukan pembuatan sistem peringatan dini gempa sehingga kereta api bisa dihentikan sebelum gelombang gempa memengaruhi perjalanan kereta api.

”Sampai sekarang kita belum mempunyai sistem peringatan dini gempa,” kata Kepala Bidang Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono.

Terkait penggunaan lahan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto mempersilakan lahan Lanud Halim digunakan untuk proyek KA cepat Jakarta-Bandung. (NAD/ARN/AIK/CHE/ONG/SON)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Januari 2016, di halaman 1 dengan judul “KA Cepat untuk Pertumbuhan”.

—————-

Kota Baru Harus Produktif

KA Cepat agar Tak Kebablasan
Kota-kota baru yang muncul karena pembangunan kereta api cepat harus menjadi wilayah produktif. Modal awal penguasaan lahan oleh pemerintah memungkinkan pemerintah menghindarkan kegagalan pembentukan kota baru pada masa lalu melalui perencanaan yang benar.

Sejumlah ahli perencanaan kota yang ditemui dan dihubungi Kompas, Jumat (22/1), mengatakan, ada potensi besar dengan kehadiran kereta api cepat Jakarta-Bandung, tetapi pada saat yang sama bisa muncul masalah yang tidak kalah besarnya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Bernardus Djonoputro mengemukakan, kota baru harus dipersiapkan secara matang sebagai kota baru yang memiliki daya tarik. Kota itu harus didesain dengan memperhatikan daya dukungnya sehingga dapat diproyeksikan besaran populasi penduduk yang bakal tinggal di tempat itu.

Bernardus menambahkan, kota baru perlu memiliki fungsi produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, serta pendapatan pemerintah kota tersebut untuk bisa membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah. Kota baru bisa diarahkan untuk memindahkan fungsi pemerintahan, industri, atau pusat pendidikan yang bukan merupakan duplikasi dari kota lainnya. Fungsi-fungsi tersebut tidak bisa tumbuh alamiah hanya karena ada proyek kereta api cepat, tetapi harus dirancang berdasarkan tata ruang.

“Kota baru yang hidup harus punya berbagai fungsi yang menjadikan kota itu mandiri dan kompetitif. Tidak ada kota yang memiliki fungsi tunggal sekalipun ada fungsi yang dominan,” ujar Bernardus.

Untuk itu, perencanaan kota perlu memperhitungkan rencana tata ruang provinsi sehingga dapat diketahui fungsi kota baru terhadap pusat-pusat kota lainnya sebagai bagian dari sistem perkotaan di Jawa Barat, serta pengembangan megapolitan Bandung. “Kota baru perlu diposisikan komplementer dengan kota-kota di sekitarnya, dengan fungsi khas. Kekhasan kota baru diperlukan sebagai magnet bagi perkembangan kota,” katanya.

Pemerintah sejak awal wajib mempersiapkan Walini dengan memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas kawasan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk infrastruktur jalan. Kesalahan besar pemerintah selama ini dalam membangun kota adalah tidak memiliki lahan sehingga tidak leluasa membangun fasilitas dan seolah menyerah pada apa pun yang dilakukan swasta.

“Pemerintah perlu mengawali pembangunan kota baru dengan kepemilikan aset lahan. Aset ini adalah modal awal pemerintah untuk membangun dan menata kota. Tanpa intervensi, sulit membuat kota baru memiliki daya tarik,” kata Bernardus.

Pemerintah perlu belajar dari pembangunan kota-kota baru yang butuh puluhan tahun untuk berkembang dengan mengandalkan swasta.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Wilmar Salim berharap pengembang kereta api cepat bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten yang dilewati untuk segera memperkenalkan moda transportasi ini kepada masyarakat. Hal detail, seperti rencana pelintasan dan pemberhentian hingga memfasilitasi penyesuaian revisi rencana tata ruang dan wilayah dengan pembangunan kawasan berorientasi transit, harus disampaikan.

Pertumbuhan
Terkait rencana pengembangan kota baru itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, pemerintah mendorong kawasan yang termasuk dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Konektivitas yang efisien diharapkan dapat menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian di daerah

“Yang terjadi di negara maju, kecepatan mobilitas itu untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas. Ini sudah keharusan. Kita harus melihat arah globalisasi ini ke mana. Indonesia termasuk dalam ASEAN dengan ukuran ekonomi yang besar. Kita harus berada di depan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” kata Rini.

Terkait pengembangan kawasan, menurut Rini, pihaknya sedang memilih lembaga konsultan internasional perancang kota untuk membuat kawasan kota baru yang modern dan ramah lingkungan. “Kita sedang finalisasi perencana kota internasional untuk membuat desain kota,” katanya.

Menurut Rini, Pemerintah Tiongkok, terutama Bank Pembangunan Tiongkok, juga berminat untuk membiayai pengembangan kota Walini. Pinjaman sekitar 5,57 miliar dollar AS atau sekitar Rp 70 triliun hanya dipergunakan untuk pembangunan proyek kereta api cepat dan pembangunan empat stasiun.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan, pembangunan kereta api cepat merupakan sebuah kemajuan. “Soal ancaman atau bukan, tergantung bagaimana pengusaha angkutan memberikan nilai lebih kepada penumpang dan sejauh mana komitmen pemerintah memajukan angkutan massal, tidak hanya kereta api cepat,” katanya.

Kritik
Ernan Rustiadi, pengajar Tata Ruang Institut Pertanian Bogor, mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Presiden Joko Widodo agar tak mementingkan kecepatan dan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan infrastruktur itu sendiri maupun kehidupan masyarakat.

“Era Presiden Jokowi ini memang merasakan pembangunan infrastruktur yang lemah di era sebelumnya, tetapi jangan kebablasan. Perencanaan jangka panjang harus berbasis pada peraturan, seperti tata ruang dan kajian lingkungan yang komprehensif,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus patuh pada aturan tata ruang di provinsi atau kabupaten. Ketika tata ruang yang seharusnya menjadi acuan ini dilangkahi, akan ada warga yang merasa terganggu dan rawan menimbulkan gugatan.

Kritik yang sama disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat Dadan Ramdhan. Ia mengatakan, ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan proyek ini. Beberapa di antaranya adalah belum ada kepastian lokasi trase, data panjang lintasan yang kerap berubah-ubah, hingga berapa besar dampak alih fungsi lahan yang akan terjadi.
(NAD/LKT/ICH/CHE/SEM/FER)
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Januari 2016, di halaman 1 dengan judul “Kota Baru Harus Produktif”.