Kekeringan Ekstrem, Kebakaran Meluas

Kebakaran hutan berpotensi meluas sehingga bisa memicu kabut asap lebih parah. Sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrem, termasuk di wilayah rentan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Padahal, musim kemarau masih cukup panjang dan suhu udara di wilayah Indonesia terus meningkat, bahkan lebih panas daripada rata-rata dalam 30 tahun terakhir.

Laporan terbaru kondisi iklim yang disampaikan Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Siswanto, Minggu (15/9/2019), menunjukkan wilayah yang mengalami kekeringan meteorologis kategori ekstrem atau di atas 60 hari. Beberapa daerah yang mengalami kekeringan ekstrem termasuk wilayah rentan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI–Petugas Manggala Agni melakukan pemadaman dan pembasahan di lahan Kebun Raya Sriwijaya yang ada di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Minggu (15/9/2019). Petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena kebakaran terjadi secara serentak, yakni di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Petugas berharap ada dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mengurangi dampak kebakaran.

Beberapa daerah itu di antaranya sebagian besar Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian kecil Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Sedangkan hari tanpa hujan terpanjang terjadi di Rambangaru, Sumba Timur, yaitu selama 178 hari tanpa hujan.

Hari tanpa hujan terpanjang terjadi di Rambangaru, Sumba Timur, yaitu selama 178 hari tanpa hujan.

Sedangkan wilayah yang mengalami hari tanpa hujan kategori sangat panjang (31-60 hari) meliputi sebagian besar Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara.

Menurut Siswanto, sifat hujan pada dasarian pertama September 2019 umumnya juga di bawah normal. Demikian halnya curah hujan dasarian kedua di bulan ini juga diperkirakan rendah.

Selain itu, suhu udara rata-rata di Indonesia selama Agustus periode 1981-2010 rata-rata 26,5 derajat celsius. Namun, tahun ini rata-ratanya sudah mencapai 26,7 derajat celsius atau ada anomali peningkatan suhu udara rata-rata 0,2 derajat celsius.

Meluas
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan, pada Minggu ini Kepala BNPB Doni Monardo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meninjau kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Menurut Agus, yang menyertai peninjauan lapangan ini, ribuan hektar lahan yang terbakar tidak ada satu pun berupa perkebunan sawit dan tanaman industri lainnya. Melihat fakta ini, Kapolri Tito Karnavian mengatakan hal itu menunjukkan masalah kebakaran hutan dan lahan murni karena ulah manusia, yaitu terkait praktik land clearing yang memanfaatkan musim kemarau.

Doni mengatakan, sebagian kepala daerah menunjukkan sikap tidak peduli dengan terjadinya kebakaran di wilayahnya. ”Ini ditandai dengan tidak pernah hadir dalam rapat. Mereka merasa kebakaran hutan dan lahan bukan tanggung jawabnya. Padahal, izin lingkungan untuk perusahaan perkebunan dikeluarkan oleh kepala daerah sehingga seharusnya fungsi pengawasan, termasuk untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, juga dilakukan,” katanya.

Sebagian kepala daerah menunjukkan sikap tidak peduli dengan terjadinya kebakaran di wilayahnya.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI–Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Menurut Doni, pemerintah daerah seharusnya langsung mencabut izin atau membekukan izin perusahaan yang di lahan konsesinya terjadi kebakaran. ”Sejumlah anggota Satgas Darat gabungan yang bertugas melihat seperti ada unsur pembiaran dari pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Doni, kalau kepala daerah mau turun langsung, pasti akan menggerakkan semua komponen daerah dan menjadikan kebakaran hutan dan lahan ini sebagai program prioritas karena selalu terjadi setiap tahun. ”Ancamannya permanen sehingga harus dicarikan solusi yang permanen juga,” ucapnya.

Oleh AHMAD ARIF

Sumber: Kompas, 15 September 2019