Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menyalip China dan penambahan korban jiwa dalam sehari mencapai rekor tertinggi. Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi penanganan pandemi ini.
Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menyalip China dan penambahan korban jiwa dalam sehari mencapai rekor tertinggi, termasuk di antaranya dua dokter. Situasi menjadi potret kondisi wabah yang kian gawat di Indonesia, karenanya pemerintah diminta mengevaluasi penanganannya.
Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terjadi penambahan 1.639 kasus kasus baru Covid-19 pada Minggu (19/7) sehingga totalnya menjadi 86.521 kasus. Adapun korban jiwa dalam sehari mencapai rekor terbanyak, yaitu 127 orang, sehingga total pasien meninggal 4.143 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Total korban jiwa yang tercatat dalam data rumah sakit online dan dilaporkan dalam sistem Data Bersatu Lawan Covid-19 telah mencapai 16.259 orang. Jumlah ini termasuk yang meninggal dengan gejala klinis Covid-19, tetapi belum sempat diperiksa.
Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal bertambah dua orang dalam sehari, yaitu satu dokter di Padang Sidempuan dan satu lagu di Jakarta Selatan. Total menurut data Ikatan Dokter Indonesia, 68 dokter telah meninggal terkait Covid-19.
Jumlah kasus dan korban jiwa di Indonesia ini dikhwatirkan akan terus meningkat karena hingga saat ini belum ada indikasi penurunan kurva penularan. Secara nasional positivity rate atau tingkat kepositifan kasus Covid-19 di Indonesia sangat tinggi, yaitu 12,2 persen, jauh dari ambang aman 5 persen yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia.
Melihat situasi ini, sejumlah kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi Covid-19 mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu agar pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki penanganan wabah.
”Harus segera dievaluasi, karena kalau itu tidak dilakukan, Indonesia akan mencapai rekor dunia dalam hal kasus yang terinfeksi. Harus disadari wabah masih panjang dan kita tidak akan bisa memulihkan ekonomi kalau belum berhasil mengatasi wabah,” kata epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang turut dalam seruan ini.
Dia mengingatkan, sekalipun wabah juga memukul banyak negara lain, Indonesia harus belajar dari negara-negara lain yang terbukti berhasil mengendalikan.
Selama ini penanganan wabah Covid-19 dinilai memakai pendekatan keliru, yakni mengedepankan psikologi dengan tendensi menenangkan warga tapi mengabaikan aspek kesehatan publik. ”Padahal, harusnya menyadarkan bahwa setiap orang terancam jiwanya sehingga semua orang turut berusaha mengendalikannya,” katanya.
Menurut Pandu, penanganan Covid-19 harus dikembalikan pada tugas pokok dan fungsinya agar tidak lagi tumpang tindih antarlembaga. Presiden diharapkan berada di depan, dengan mengoptimalkan Kementerian Kesehatan. ”Sampai sekarang belum ada sense of crisis secara nasional, Presiden ataupun jajarannya belum menunjukkan ini sehingga berimbas kepada masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, sosiolog bencana yang menjadi pengajar di Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menilai buruknya penanganan wabah di Indonesia menggerus kepercayaan sosial, bukan hanya kepada pemerintah, melainkan juga kepada sesama. ”Bahkan, sudah ada gejala pembangkangan dan penyangkalan publik yang justru memperparah krisis pandemi,” ucapnya.
Hal itu tergambar dalam survei yang dilakukan Sulfikar bersama Laporcovid19.org di Jakarta dan Surabaya yang menunjukkan adanya kelompok masyarakat abai dengan risiko, rela tertular demi mempertahankan pekerjaan, bahkan menganggap wabah ini sebagai rekayasa belaka.
”Ini sudah sangat dalam karena pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, harus mengambil tindakan yang cepat, tegas, dan berbasis sains agar penanganannya bisa segera diperbaiki,” tuturnya.
Sosiolog Universitas Jenderal Sudirman Hariyadi mengatakan, mobilitas masyarakat yang tinggi dan abai dengan protokol kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kesalahan kebijakan pemerintah.
”Sejak pertengahan Mei sudah ada rencana dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melonggarkan pembatasan, padahal kasusnya belum ada penurunan. Sejak itu, pelonggaran terus dilakukan karena dominannya motif ekonomi. Selain itu, banyak kebijakan antisains,” ujarnya.
Epidemiolog Laporcovid19.org Iqbal Elyazar mengapresiasi tenaga kesehatan dan relawan di lapangan yang bekerja keras mengatasi Covid-19. Namun, ada kegagalan negara melindungi seluruh masyarakat sehingga korban jiwa sangat banyak, termasuk dialami tenaga kesehatan.
”Situasi Covid-19 di Indonesia hari ini mencerminkan tindakan empat bulan terakhir karena terlambat merespons, birokratis, minim koordinasi, minim pengawasan, dan pelonggaran tanpa data memadai, mengatur data dan informasi, serta memberikan harapan tanpa sains,” kata Iqbal.
Kondisi ini menjadi momen kritis menentukan situasi ke depan, yang bisa jadi lebih parah. ”Kami hanya meminta kesadaran dan keseriusan kepada pemimpin untuk lebih serius mengatasi wabah. Kita telah terbuai melandaikan kurva dan beralih pada gerakan memberantas bersama-sama Covid-19,” katanya.
Langkah hukum
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, krisis saat ini menunjukkan adanya inkompetensi, penyangkalan, dan salah arah penanganan pandemi. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak melakukan fungsinya melakukan pengawasan kepada pemerintah.
Sejumlah rekomendasi yang diajukan paguyuban ini di antaranya menunda pelonggaran aktivitas karena wabah masih membesar, memperbaiki komunikasi risiko dan melibatkan publik, transparansi data termasuk data kematian. Selain itu, pemerintah dituntut meningkatkan kapasitas tes-lacak-isolasi dan menghentikan penggunaan tes cepat untuk diagnosis dan sebagai syarat administratif perjalanan.
Mereka juga mendesak pemerintah menata ulang kelembagaan penanganan pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo diminta mengambil alih kendali penanganan pandemi, dan mengganti pejabat dan personel yang terbukti gagal menjalankan mandat yang diberikan. Selain itu, pemerintah juga diminta mengedepankan paritipasi warga dan menghentikan pendekatan keamanan dalam penanganan pandemi.
”Ini peringatan kepada pemerintah secara terbuka. Jika tidak ada respon dan perubahan, masyarakat akan mengajukan upaya hukum yang lebih serius, seperti somasi hingga gugatan hukum. Kami juga meminta Komnas HAM dan Ombudsman turut mengontrol penanganan agar lebih baik,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arif Maulana.
Oleh AHMAD ARIF
Editor EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 20 Juli 2020
