Dalam proposal pengajuan pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT), PT Ratu Prabu Energy Tbk berencana mengintegrasikan beberapa jalur dengan proyek serupa yang tengah berlangsung. Salah satunya adalah proyek yang dipegang oleh PT Adhi Karya (Persero), Tbk.
Saat dihubungi, Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero), Tbk Ki Syahgolang Permata menyatakan dukungannya pada proposal yang tengah dikaji pemerintah itu. “Dilihat dari kebutuhan moda transportasi umum di Jakarta, proyek LRT yang diusulkan Ratu Prabu itu dapat berdampak positif,” katanya, Senin (8/1).
Terkait dengan rencana integrasi stasiun LRT di beberapa jalur, Syahgolang mengatakan, sampai saat ini belum ada diskusi yang membahasnya. Namun, pihaknya akan menyambut baik rencana tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 43,1 kilometer (km) jalur LRT yang tengah dibangun Adhi Karya, kemajuannya mencapai 26,9 persen. Secara rinci, rute Cawang-Cibubur 47,2 persen, Cawang-Dukuh Atas 12,7 persen, Cawang-Bekasi Timur 28,2 persen, dan depo 0,3 persen.
Dukungan itu juga disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana LRT Jabodebek Kementerian Perhubungan Jumardi. “Kalau ada perusahaan yang mau investasi di bidang transportasi umum, kami menyambutnya,” katanya saat dihubungi terpisah, Senin.
Harus selaras
Pembangunan jalur tersebut, menurut Jumardi, harus selaras dengan proyek-proyek LRT yang sudah ada. Karena itu, rencana integrasi beberapa stasiun LRT tersebut sudah tepat.
Rencana Jalur LRT
Selain itu, Jumardi juga mengimbau Ratu Prabu untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur lainnya di kawasan Jakarta. “Kalau pembangunannya besar-besaran, kemacetan tidak akan bisa dihindari. Ini perlu diantisipasi dengan perencanaan tahap-tahap pembangunan proyek,” tuturnya.
Keterlibatan pemerintah juga disoroti oleh Jumardi. Dia mengatakan, pihaknya bersedia memberikan kemudahan perizinan jika Ratu Prabu mengikuti prosedur.
Ratu Prabu Bangun LRT Sepanjang 420 Kilometer di 16 Jalur di Jabodetabek
Jumardi menuturkan, Ratu Prabu harus membentuk badan penyelenggara sarana perkeretaapian dan mendapatkan izin usaha. Selanjutnya, jika desain rancangan sudah disetujui dan sudah ada lahan minimal 10 persen untuk pengerjaan proyek, izin pembangunan akan diterbitkan.
Ratu Prabu harus membentuk badan penyelenggara sarana perkeretaapian dan mendapatkan izin usaha
Apabila memanfaatkan jalan yang sudah ada, Jumardi mengatakan, Ratu Prabu juga harus membayar sewa pemanfaatan kepada pemerintah pusat atau daerah terkait. “Sudah diatur dalam peraturan tentang pemanfaatan aset negara dan daerah,” katanya.
BPTJ Kaji Proposal Ratu Prabu Tbk
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Kompas menyatakan pemerintah mendukung penuh perusahaan swasta membangun LRT. Budi menyambut baik rencana PT Ratu Prabu Energy Tbk membangun kereta ringan (light rail transit) sepanjang 420 kilometer di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang.
”Swasta yang mengajukan proposal pasti direspons. Kami ingin memberi peran kepada swasta,” kata Budi Karya. Budi berharap pembangunan LRT oleh pihak swasta terealisasi sesuai rencana dan dilakukan bertahap.(Kompas, Minggu 7 Januari 2018)
Ratu Prabu berencana membangun LRT dengan total jalur sepanjang 420 km melintasi Jabodetabek. Jalur tersebut akan dibangun di atas jalan-jalan yang sudah ada (elevated).
Dalam wawancara Kompas dengan Presiden Direktur PT Ratu Prabu Energy Tbk Bur Maras Minggu (7/1) lalu, Bur menyebutkan sudah merencanakan proyek LRT ini sejak 1,5 tahun terakhir. Dia meminta Bechtel Corporation, perusahaan konsultan pembangunan infrastruktur asal Amerika Serikat, untuk membuat studi kelayakan komprehensif proyek LRT ini dengan nilai 10 juta dollar AS atau setara dengan Rp 135 miliar. (Kompas, Sabtu 9 Januari 2018)
Bechtel Corporation sangat kredibel di mata dunia karena telah menangani proyek kereta ringan bandara JFK-Manhattan serta kereta cepat di Inggris dan Korea Selatan.
“Pada Desember 2017, kami sudah memberikan proposal pengajuannya ke pemerintah,” kata Bur Maras. Dia berharap pemerintah segera mengeluarkan izin pembangunan LRT ini. “Jika izin pemerintah sudah keluar, Bank Exim China akan segera mengucurkan dana pembangunan LRT. Jika LRT ini terealisasi dan saling terhubung satu sama lain, warga Jabodetabek akan lebih nyaman menggunakan transportasi massal daripada naik kendaraan pribadi,” katanya.
Bur sangat optimistis dengan proyek ini karena tiga hal. “Pertama, saya melibatkan Bechtel Corporation yang sudah dikenal mancanegara. Kedua, saya paham skema pembiayaan dan cara mengembalikan modalnya. Bahkan, saya sudah mendapatkan investornya, yakni Bank Exim dari China. Ketiga, tentu karena adanya studi kelayakan yang komprehensif ini,” jelasnya.
Ini akan menjadi proyek terbesar dengan dana paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia, sejak zaman Soekarno sampai sekarang
Total biaya pembangunan LRT sepanjang 420 kilometer dengan 16 jalur di Jabodetabek itu sebanyak 30 miliar dollar AS (setara Rp 405 triliun dengan nilai tukar Rp 13.500). “Ini akan menjadi proyek terbesar dengan dana paling besar sepanjang sejarah Republik Indonesia, sejak zaman Soekarno sampai sekarang,” kata Bur.
Keberanian Bur Maras membangun LRT swasta itu karena dia yakin mampu mengembalikan modal kepada investor. “Saya langsung membuat proyek skala besar dalam jaringan Jabodetabek, tidak tanggung-tanggung. Ada 16 jalur yang akan melintasi Jabodetabek dengan target 3 juta hingga 5 juta pengguna per hari,” ungkapnya.
Bur Maras menegaskan perusahaannya tidak akan menggunakan anggaran pemerintah. Pengembalian modal berasal dari pengguna sejumlah 3 juta-5 juta orang per hari tersebut, targetnya mereka membayar tiket pergi-pulang per penumpang senilai 3 dollar AS (Rp 40.500). Lalu akan ditambahkan juga dari periklanan.
“Dalam 15 tahun, kami targetkan sudah mengembalikan semua modal dengan tingkat pengembalian investasi sekitar 10,9 persen dan bunga 6,7 persen. Namun, kami masih memiliki kemungkinan untuk menaikkan tingkat pengembalian investasi hingga kisaran 20 persen karena bunga pinjamannya dapat mencapai 2 persen,” paparnya kepada Kompas.(DD09)
Sumber: Kompas, 9 Januari 2018
