Ekonomi Digital Tulang Punggung

Konsekuensi Serius Harus Dihadapi
Pemerintah menaruh perhatian serius terkait pengembangan perusahaan rintisan (start up). Tidak hanya membangun sistem permodalan yang memudahkan, pemerintah juga menyiapkan semua kebutuhan pengembangan industri rintisan di sektor digital. Pemerintah yakin, ekonomi digital dapat menjadi tulang punggung.

Presiden Joko Widodo mengatakan, perubahan yang terjadi di era digital sangat cepat, terjadi dalam hitungan detik. Sementara potensi ekonomi digital Indonesia begitu besar. Hal ini ditandai dengan masuknya perusahaan digital asing bergerak ke Indonesia.

“Negara lain sudah melibatkan potensi ekonomi digital Indonesia begitu besar. Peluang ini harus diisi segera. Mereka (perusahaan digital asing) boleh datang, tetapi semua sektor usaha digital sebaiknya sudah bisa diisi perusahaan dalam negeri,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Indonesia E-Commerce Summit & Expo, Rabu (27/4), di Tangerang, Banten.

Terkait hal itu, Presiden secara khusus meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperhatikan pengembangan perusahaan rintisan di sektor digital. “Saya titip ke Pak Menteri soal start up ini dipikirkan betul-betul. Saya dengar, Pemerintah Thailand mengalokasikan Rp 7 triliun untuk pengembangan start up. Negara lain sudah melakukan itu. Jika kita tidak bisa mengejar dan melebihi mereka, saya pastikan akan ditinggal,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa dunia persaingan ekonomi memang kejam. Inilah tantangan yang harus dihadapi, dan Indonesia harus berani menghadapinya.

Presiden mengungkapkan kekagumannya ketika berkunjung ke Silicon Valley, Amerika Serikat, Februari lalu. Di sana, Presiden merasa bahwa Indonesia tertinggal sangat jauh sekali di sektor industri digital. Pada saat itu, Presiden memutuskan, setelah pulang ke Indonesia secepatnya mengatasi ketertinggalan itu. “Tidak ada waktu lagi,” ucap Presiden.

Indonesia, kata Presiden, berkeinginan mengadopsi model yang dikembangkan di AS bernama plug and play, yakni perusahaan yang menyiapkan perkembangan perusahaan rintisan. Pemerintah, kata Presiden, serius menyiapkan inkubator dan permodalan yang memudahkan pelaku usaha rintisan. Dengan berbagai upaya itu, Presiden yakin, akan terbentuk ekosistem ekonomi digital yang kompetitif.

Perubahan kegiatan ekonomi, menurut Presiden, berimbas pada sejumlah konsekuensi serius. Karena itu, Presiden mengingatkan kepada pengusaha pusat perbelanjaan konvensional untuk mengantisipasi hal itu.

“Saya hanya membayangkan, jika seperti ini diteruskan (pengembangan ekonomi digital), mal-mal akan banyak yang tutup. Sekarang belanja daring sudah memudahkan akses memasyarakat. Hati-hati para pemilik mal,” katanya.

Presiden juga menginginkan agar pelaku ekonomi digital ikut membantu kelompok masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, dan mereka yang tinggal di pelosok pedesaan. Mereka perlu mendapatkan akses sehingga bisa menjual produknya ke luar daerah.

Indonesia E-Commerce Summit & Expo merupakan yang pertama kali digelar di Indonesia. Acara yang berlangsung tiga hari itu dihadiri 72 pembicara dari dalam dan luar negeri, 150 peserta pameran, serta 600 delegasi.

Rudiantara mengatakan, perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat dipengaruhi jaringan internet, perangkat teknologi, dan aplikasi digital. Ketiganya saling melengkapi dan mendukung pengembangan perekonomian digital yang dimaksud.

Aturan e-dagang
Pada kesempatan bersamaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina menyebutkan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) masih masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di tingkat kementerian, mereka sepakat bahwa substansi peraturan pemerintah itu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perkembangan industri e-dagang di Indonesia.

Founder Nurbaya Initiative, penyedia solusi jual beli daring bagi UKM, Andy Sjarif, berpendapat, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar, yakni sekitar 58 persen. Namun, sebagian besar dari mereka belum melek dan terakses infrastruktur teknologi digital.

Pemerintah seharusnya menaruh perhatian lebih besar kepada mereka. Harapannya adalah pemerataan ekonomi digital Indonesia sehingga kontribusi UMKM bertambah.(MED/NDY)
————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 April 2016, di halaman 19 dengan judul “Ekonomi Digital Tulang Punggung”.