Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Hal ini disebabkan oleh perkembangan digital di Tanah Air yang pesat sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses serta masyarakat dengan usaha kecil menengah.
Hal itu dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam sesi pertama pertemuan ke-25 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2017, di Danang, Vietnam, 11 November. APEC kali ini bertema ”Menciptakan Dinamika Baru, Mendorong Masa Depan Bersama” (Kompas, 12 November 2017).
Indonesia memiliki 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna gawai. Rata-rata, satu orang memegang minimal dua gawai yang terkoneksi ke Internet. Selain itu, perkembangan bisnis dalam jaringan (daring) terus meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Indonesia sangat siap menjadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara karena memiliki sumber daya lebih dibandingkan negara lain.
”Indonesia sangat siap menjadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara karena memiliki sumber daya lebih dibandingkan negara lain,” kata R Ervin AP Widodo, Director Executive Indonesian Competitiveness and Economic Development (ICED) Institute, di Jakarta, Minggu (12/11). Kedua sumber daya itu adalah banyaknya jumlah penduduk dan varietas produk yang dihasilkan dalam bidang ekonomi digital.
Presiden Dorong Digital Ekonomi
Ervin menilai, saat ini pemerintah belum tegas dalam menentukan arah ekonomi digital Indonesia. Diperlukan sebuah badan atau lembaga yang dapat bergerak sebagai konduktor para pelaku usaha ekonomi digital. Melalui badan ini, integrasi seluruh pergerakan dan potensi ekonomi digital di seluruh negara dapat dikelola dengan baik. Gunanya, agar produk dapat dijual secara profesional di dalam dan luar negeri.
”Pemerintah juga perlu membuat konsep yang adil agar pelaku usaha bekerja sesuai dengan konstitusi,” kata Ervin. Dia mencontohkan, Thailand telah membentuk kementerian yang bergerak di bidang ekonomi digital. Sementara itu, lembaga atau kementerian mengampu usaha ekonomi digital di Indonesia masih bergerak terpisah sesuai dengan bidangnya.
Pemerintah Indonesia dianggap tidak perlu secara langsung meniru konsep perekonomian digital dari negara lain, seperti Amerika Serikat yang memberi kebebasan kepada pelaku usaha, China yang memiliki pengawasan pemerintah, ataupun India yang menyerahkan pengawasannya kepada swasta.
”Indonesia menganut ekonomi Pancasila. Yang diperlukan adalah peran pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi digital dari hulu ke hilir,” ujar Ervin.
Selain itu, sejumlah masyarakat telah terjun dalam industri itu, tetapi belum sepenuhnya sadar mengenai potensi besar digital dalam mengembangkan usahanya. Ini membuat belum semua masyarakat siap menghadapi ekonomi digital. Ervin mengatakan, hal ini terlihat dari adanya konflik yang muncul belakangan. Contohnya adalah bentrok antara ojek daring dan konvensional.
”Kekagetan masyarakat perlu dihilangkan. Pemerintah perlu lebih cepat tanggap agar pelaku bisnis tidak layu sebelum berkembang,” ujar Ervin. Menurut dia, diperlukan literasi digital dan pembangunan infrastruktur yang lebih gencar karena perkembangan industri digital tidak bisa dihindari. Tujuannya, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam industri ini.
Hal senada diungkapkan oleh M Iqbal Fajri (26), Digital Marketing and Communication PT Metro World Indonesia, perusahaan rintisan yang bergerak di usaha hosting. ”Kami bergerak di bidang ini untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif,” kata Iqbal.
Seorang klien kami adalah Sundari, seorang pedagang kaki lima yang berjualan mercon. Terjadi peningkatan penjualan ketika dia mulai memasarkan dagangannya melalui digital.
Sebagai penyedia jasa hosting, perusahaan ini membantu para pelaku usaha yang sadar akan pentingnya masuk ke dunia digital, tetapi belum tahu cara menggunakannya untuk menjual dagangan mereka.
”Seorang klien kami adalah Sundari, seorang pedagang kaki lima yang berjualan mercon. Terjadi peningkatan penjualan ketika dia mulai memasarkan dagangannya melalui digital,” ujar Iqbal. Peningkatan terlihat dari jumlah pengunjung yang mencari tahu mengenai barang dagangan itu. Pada akhir tahun 2016, tercatat 25 pengunjung yang melakukan pencarian. Kemudian, pada Juni 2017, tercatat meningkat menjadi 300 pengunjung.
Sertakan industri manufaktur
Ervin mengungkapkan, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus kepada usaha bisnis rintisan karena industri manufaktur juga melibatkan digital. ”Perusahaan rintisan sekarang sedang meningkat pesat, tetapi manufaktur juga kena dampak dengan adanya disruption,” katanya.
Dia melihat, pemerintah hendaknya membuat suatu persiapan karena keberadaaan digital cenderung menggeser posisi para tenaga kerja yang sudah ada di industri manufaktur, baik dari sisi produktivitas maupun efisiensi bisnis. Ini karena industri manufaktur yang telah ada mempekerjakan ribuan pekerja.
”Contohnya adalah penggunaan mesin e-toll yang menggeser pegawai. Peralihan tenaga kerja perlu dipersiapkan,” kata Ervin. Kompetensi dan keahlian para tenaga kerja perlu ditingkatkan sehingga menjadi lebih produktif. Perusahaan tempat para tenaga kerja bekerja juga dapat menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memberikan pelatihan dalam bentuk usaha kecil menengah (UKM) sehingga para tenaga kerja yang tidak dibutuhkan lagi jasanya karena faktor usia dan pendidikan masih dapat produktif.
Fokus pemerintah
Indonesia memiliki banyak kekayaan di bidang kelautan dan perikanan. Ervin mencontohkan, kopi indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia, tetapi belum tereksplorasi secara optimal. Dengan didukung penjualan digital, perkembangan pertanian kopi di Indonesia akan lebih signifikan.
Sektor lain yang tidak semua negara lain miliki adalah ekonomi kreatif dan pariwisata.
”Sektor lain yang tidak semua negara lain miliki adalah ekonomi kreatif dan pariwisata,” kata Ervin. Masyarakat sedang menyenangi aktivitas tur dan jalan-jalan. Dengan digenjotnya ekonomi kreatif dan pariwisata melalui digital, kedua sektor itu akan lebih terekspos sehingga akses akan terbuka. (DD13)
Sumber: Kompas, 12 November 2017
