ADA satu adagium dalam dunia akademis: intelektual boleh salah namun tak boleh bohong. Di dalamnya, ada kejujuran dan objektivitas, dua sisi mata uang yang sama-sama menjadi ”alat tukar” sah dan berlaku di mana-mana. Dalam dunia akademis, tujuan yang harus dicapai adalah pengembangan iptek melalui serangkaian pembaruan teori, sekaligus memberikan jalan solusi praktis bagi kemaslahatan kemanusiaan. Karenanya, intelektual tak boleh mengingkari nilai-nilai itu. Jika mengingkari maka seperti disebut Julien Benda, para intelektual itu telah berkhianat (The Treason of the Intellectuals). Benda tegas mengatakan bahwa cendekiawan haram hukumnya memiliki tujuan politis praktis. Khitah utamanya adalah kebenaran karena hal itu adalah kerajaannya.
Gelar doktor honoris causa adalah salah satu simbol kemahacendekiawanan yang tidak boleh ditukar dengan apapun kecuali bobot intelektualitas itu sendiri, yang ditunjukkan oleh dalam dan luasnya wawasan intelektual, ide, atau gagasan baru yang selalu mengalir, serta tindakan nyata untuk mewujudkannya. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, semua itu harus tertuju kepada nilai-nilai kemartabatan manusia.
Karenanya, bisa dipahami jika pemberian gelar doktor honoris causa kepada seseorang akan dikecam dan dipersoalkan banyak pihak jika orang yang diberi gelar itu bukan sosok yang membela nilai-nilai kemanusiaan. Penerima gelar doktor mestinya sosok yang sudah sublim keilmuan dan sikap transendensinya. Dalam istilah Jawa ada kata mesu budi dan pada zaman Renaisans ada istilah asketisme intelektual. Semua bermuara sama, yakni menghendaki cendekiawan menjadi pendamping rakyat, menjadi pencerah, tidak berorientasi pada kekuasaan dan materi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seandainya ada universitas tega ”memperjualbelikan” gelar doktor honoris causa untuk kepentingan pribadi, materi, dan politis maka universitas itu ibaratnya sedang dirobohkan. Jargon-jargon seperti universitas riset, world class university (yang kadang dipelesetkan menjadi WC umum), akhirnya banyak ditertawakan orang.
Masyarakat Ilmiah
Kasus pemberian gelar yang berkesan asal-asalan makin membukakan mata bahwa dunia pendidikan tinggi sekalipun ternyata tidak dapat lepas dari berbagai kepentingan ekonomis politis. Mereka gagal mempertanggungjawabkan untuk memberi nilai kultural yang membawa perubahan masyarakat yang lebih beradab. Dalam memberikan gelar kepada siapa saja, bahkan untuk gelar sarjana atau diploma sekalipun, idealnya perguruan tinggi tidak mengabaikan nilai kerja sebagai aktivitas kultural dan spiritual sebagai penyalur kreativitas hidup.
Lulusan dan penerima gelar mestinya dipandang bisa mengembangkan pendidikan yang menjadi kebudayaan masyarakat yang membina dan mengembangkan secara intensif, keterampilan hidup, nilai-nilai hidup, dan pandangan hidup seseorang untuk mengembangkan peradaban, di samping memenuhi kebutuhan pembangunan dan profesionalisme.
Ini berarti dalam meluluskan dan memberikan gelar, perguruan tinggi harus selalu mendasarkan pada nilai-nilai yang dapat mendukung pertumbuhan masyarakat ilmiah yang menjunjung kemartabatan manusia.
Pemberian gelar dan keputusan meluluskan harus selektif, tidak terjebak dalam bentuk seragam atau massalisasi. Dalam konteks itu, pemberian gelar doktor tidak boleh mengabaikan budaya keterbukaan, kejujuran, dan berorientasi pada pencapaian prestasi akademik yang dijiwai nilai-nilai kebenaran, yang tidak hanya berorientasi pada kepuasan ilmiah intelektual namun sebagai bagian tanggung jawab moral akademik terhadap lingkungannya dan kemartabatan manusia secara umum.
Kehormatan universitas akan banyak ditentukan oleh karya-karya iptek yang berorientasi kepada kemaslahatan umat dan nilai-nilai peradaban global yang mengabdi kepada nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula kehormatan civitas akademica (profesor-doktor-dosen-pejabat) ditentukan oleh bobot intelektualitas, komitmen, dan kejujuran di segala bidang kehidupan. Jika hal-hal ideal gagal didekati, apalagi diwujudkan, maka perguruan tinggi hanya akan menjadi universitas pabrik sarjana yang tidak bermakna apa-apa selain menjadi tukang atau budak materi-kekuasaan. Demikian pula gelar doktor honoris causa dapat dipelesetkan menjadi doktor humoris causa, yang hanya menjadi bahan ejekan dan tertawaan. (10)
Saratri Wilonoyudho, dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes), anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah
Sumber: Suara Merdeka, 7 September 2011
