Indeks Performa Perubahan Iklim Indonesia tahun ini turun satu langkah dibandingkan tahun 2017. Penurunan performa antara lain karena perkembangan energi terbarukan yang relatif rendah dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2017, Indeks Performa Perubahan Iklim atau Climate Change Performance Index (CCPI) Indonesia berada di peringkat ke-37. Berada di peringkat ke-38 pada CCPI Results 2018, Indonesia tetap diklasifikasikan sebagai negara berkinerja rendah. Indeks ini dinilai dari emisi gas rumah kaca (GRK), energi terbarukan, penggunaan energi, dan kebijakan iklim.
Tiga teratas CCPI 2018 masih kosong. Tidak satu pun dari 56 negara (termasuk Uni Eropa) berada pada jalur upaya mengerem kenaikan suhu di bawah 2 derajat celsius dibandingkan masa praindustri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kategori emisi GRK dan penggunaan energi, Indonesia berada di peringkat menengah. Konsumsi energi per kapita masih sangat rendah, tetapi meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
CLIMATE CHANGE PERFORMANCE INDEX–Grafis dari Climate Change Performance Index Results 2018 yang menunjukkan penilaian atas Indonesia.
Di kategori energi terbarukan, Indonesia dinilai rendah. Ini ironi dengan potensi sumber-sumber energi terbarukan yang melimpah.
Belum serius
Menanggapi kesimpulan CCPI 2018 terkait Indonesia ini, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu tak heran. ”Memang kita belum melakukan hal serius di sektor energi,” ujarnya.
Dia mencontohkan, terkait emisi udara pada PLTU batubara, Indonesia masih menggunakan baku mutu berusia 10 tahun dan memiliki standar rendah. Selain itu, alih-alih memikirkan phase-out pembangunan dan operasi PLTU batubara, Indonesia kini malah menggenjot pembangunan PLTU batubara sebagai tumpuan pencapaian target 35.000 MW.
Selain itu, ia pun menduga nilai rendah indeks disebabkan akses dan ketersediaan data yang rendah bagi publik. Ia mencontohkan peta sebaran emisi sektor industri per nama perusahaan ataupun wilayah administratif yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, peta itu sama sekali tak menampilkan data jumlah emisi.
Dari sisi kebijakan iklim, para ahli CCPI 2018 menyayangkan laju deforestasi yang didorong industri pulp dan kelapa sawit. Mereka mendorong Indonesia untuk memiliki kebijakan nasional lebih ketat terkait deforestasi. Pada komitmen Indonesia dalam NDC terkait Kesepakatan Paris, rencana deforestasi 3,5 juta hektar pada 2021-2035.
Menanggapi CCPI 2018 ini, Sonny Mumbunan, peneliti senior Pusat Riset Perubahan Iklim (RCCC) Universitas Indonesia, Selasa malam, di sela-sela mengikuti COP 24 di Katowice, Polandia, mengatakan, indeks ini membantu Indonesia menempatkan diri di antara negara-negara lain dalam hal kinerja penanganan perubahan iklim.
Namun, ia mencatat, secara metodologis indeks dapat diperdebatkan karena penentuan indikator terkesan arbitrary atau ”sesuka hati peneliti”.
Ia mencontohkan emisi energi per kapita tidak ada dalam sistem indikator. ”Kalau ini ada, hasil perankingan bisa berubah cukup drastis,” kata Sonny yang juga ekonom senior World Resources Institute.
Terlepas dari hasil indeks ini, lanjutnya, Indonesia dapat meningkatkan kinerjanya secara mendasar, antara lain dengan menjalankan intervensi-intervensi kebijakan lebih ambisius untuk menurunkan emisi, khususnya kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan, dan energi.
Dari sisi kebijakan, ia mendorong koordinasi lebih baik antar/intra-kementerian/lembaga, antara pusat dan daerah, antara aktor negara dan non-negara untuk perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan kebijakan perubahan iklim.
National Focal Point Indonesia untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) Nur Masripatin, dihubungi sedang mengikuti COP 24 di Katowice, mengatakan, dalam CCPI 2018 ini menggunakan data hanya sampai tahun 2016.
”Kalau seperti itu, pasti kehutanan tinggi karena karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang besar pada 2015. Dan, energi pada tahun-tahun tersebut memang masih fokus ke bahan bakar fosil,” ucap Nur.
Pembangunan rendah karbon
Secara nasional, Indonesia sedang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rendah karbon. Rencana pembangunan selama lima tahun ini untuk mencapai janji Indonesia dalam Kesepakatan Paris, yaitu harus mengurangi emisi 29-40 persen pada 2030.
Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro saat mengikuti diskusi di Paviliun Indonesia di COP 24 Katowice.
Dalam rencana pembangunan lima tahun mendatang, lanjut Bambang, fokus Indonesia pada program pengurangan emisi pada sektor kehutanan dan energi. Meskipun begitu, pencapaian target perencanaan ini harus melihat semua sektor tidak parsial. Untuk pembangun rendah karbon di sektor energi, Indonesia akan mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan moda transportasi rendah hingga tanpa emisi karbon, dalam hal ini mobil listrik.
Namun, pembangunan yang ramah lingkungan hidup ini tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi. ”Jadi rendah karbon disusun agar tidak ada trade off atau saling meniadakan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya konservasi dan lingkungan hidup,” ujarnya.
Dalam CCPI yang dibangun Germanwatch dan NewClimate Institute ini, tercatat bahwa emisi karbon dioksida (CO2) global meningkat lagi setelah stabil selama tiga tahun terakhir. Laporan CCPI 2018 ini juga menunjukkan hanya beberapa negara yang telah mulai menerapkan strategi untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 atau bahkan 1,5 derajat celsius.
CCPI menunjukkan kurangnya kemauan politik sebagian besar pemerintah untuk menghentikan bahan bakar fosil dengan kecepatan yang diperlukan. Karena itu, di sebagian besar negara, evaluasi kebijakan iklim oleh para ahli nasional secara signifikan lebih rendah daripada tahun-tahun terakhir.
”Berdasarkan perkembangan tekno-ekonomi pada tahun-tahun terakhir, penundaan implementasi solusi rendah karbon tidak dapat dibenarkan,” kata Jan Burck, tim penulis CCPI dari Germanwatch, dalam siaran pers.
Sebelum Kesepakatan Paris, dunia menuju peningkatan suhu 4-5 derajat celsius. Sekarang Bumi masih berada di jalur menuju lebih dari 3 derajat celsius, dengan kata lain, masih rentan akan bencana-bencana ekstrem.
Dengan peringkat yang cukup baik dalam emisi dan energi terbarukan, Swedia kembali memimpin peringkat (peringkat ke-4), diikuti Maroko yang secara signifikan meningkatkan pangsa kapasitas energi terbarukan dan memiliki target iklim nasional yang ambisius.
India bergerak ke peringkat ke-11 sebagai hasil dari peningkatan kinerja dalam energi terbarukan, tingkat emisi per kapita yang relatif rendah dan target mitigasi yang relatif ambisius untuk tahun 2030.
Jerman jatuh lagi, dari tempat ke-22 ke tempat ke-27 dan sekarang di tengah negara-negara berkinerja menengah. Ini adalah peringkat terendah untuk Jerman dalam sejarah CCPI.
Negara ini menunjukkan kinerja yang relatif rendah dalam kategori emisi, emisi belum menurun sejak 2008. Beberapa isu terkait Jerman adalah keputusan tentang penghapusan batubara atau strategi untuk mengurangi karbon di sektor transportasi masih kurang.
Selain itu, skema penetapan harga CO2 untuk memastikan pengurangan emisi di semua sektor belum diberlakukan.
China naik ke peringkat ke-33, berada di kelompok negara-negara berkinerja menengah untuk pertama kali. China memiliki kinerja yang relatif baik mengenai tren emisinya dari tahun 2014 hingga 2016, tetapi emisi mulai meningkat lagi baru-baru ini.
Peringkat tinggi secara keseluruhan dalam kategori kebijakan iklim mencerminkan kemajuan pemerintah dalam mengatur emisi industri, membangun emisi dan skema dukungan energi terbarukan yang sukses.
Dalam kelompok yang berkinerja sangat rendah, CCPI menemukan hampir setengah dari negara G-20: Jepang (49), Turki (50), Federasi Rusia (52), Kanada (54), Australia (55), Korea (57) dan—di bagian bawah indeks—Amerika Serikat (59) dan Arab Saudi (60).
AS kembali kehilangan beberapa tempat karena kinerjanya rendah hingga sangat rendah dalam emisi GRK, energi terbarukan, dan penggunaan energi.
Para ahli dari AS menilai, kebijakan iklim administrasi Trump sangat rendah. Kabar baiknya, negara bagian dan kota bergerak mengirim sinyal positif dengan aksi iklim serta janji Demokrat untuk mendorong kebijakan iklim dengan mayoritas baru mereka di parlemen.–ICHWAN SUSANTO/YUNI IKAWATI
Sumber: Kompas, 12 Desember 2018
