Cegah Proyek Tak Berlanjut

Pendampingan Masyarakat Diperlukan
Sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan ditemukan mangkrak atau tidak berlanjut. Pemerintah harus mencegah kasus serupa terulang dalam program pembangkit 35.000 megawatt. Pendampingan masyarakat perlu dilakukan.

Berdasarkan pengamatan Kompas sepanjang pekan lalu hingga Senin (18/9), salah satu proyek pembangkit listrik energi terbarukan yang gagal diwujudkan ada di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Di lokasi tersebut sedianya dibangun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berkapasitas 50 megawatt (MW). Namun, proyek yang masuk ke dalam program pembangkit 35.000 MW itu tak berlanjut lantaran terganjal perizinan dan pembebasan lahan.

“Akibat kesulitan dalam proses perizinan dan pembebasan lahan, proyek ini tidak berhasil memenuhi tenggat tanggal pendanaan,” kata Senior Project Developer PT UPC Renewables Indonesia Niko Priyambada dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.

PT UPC Renewables Indonesia bersama PT Binatek Energi Terbarukan adalah investor untuk PLTB Samas 50 MW dengan nama perusahaan patungan PT UPC Yogyakarta Bayu Energi.

Penjelasan PT UPC Renewables Indonesia berbeda dengan keterangan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral DIY Edi Indrajaya mengatakan, kegagalan proyek kemungkinan karena harga pembelian listrik dari PLTB Samas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai terlalu rendah oleh investor proyek.

KOMPAS/ARIS PRASETYO–Panel tenaga surya terpasang di halaman SMP Negeri Satu Atap di Desa Kataka, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (13/9). Panel tersebut menghasilkan daya 1.500 watt untuk kebutuhan listrik di sekolah, termasuk pengisian daya komputer jinjing.

Dari Maluku, sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) milik pemerintah juga mangkrak. Ada dua proyek PLTS yang tak berlanjut, yaitu di Desa Batugoyang, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, dan di Desa Eliasa, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Kepala Desa Batugoyang Agustinus Sogalrey mengatakan, PLTS di Batugoyang dimulai pada Juni 2016 dengan kapasitas 75 kilowatt. Saat mulai beroperasi, petugas dari pemerintah langsung pergi tanpa melatih warga setempat mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki PLTS tersebut. Mereka hanya meminta tolong seorang warga untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik setiap pagi dan malam.

“Tidak sampai satu bulan, PLTS itu rusak sampai sekarang. Kesannya, proyek tersebut asal- asalan saja,” kata Agustinus.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian ESDM Rida Mulyana membantah jika tidak ada pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat lokal terkait dengan proyek pembangkit listrik dari energi terbarukan. Menurut dia, sebelum konstruksi pembangkit dimulai, pemerintah melatih calon operator dari masyarakat setempat terkait dengan pengoperasian dan perawatan.

“Minimal mereka (calon operator) tahu siapa yang harus dihubungi jika ada masalah yang tidak dapat mereka tangani. Kalau kasus di Ambon tersebut termasuk kasus khusus,” ujar Rida.

Pendampingan
Rida menambahkan, idealnya, perlu dibentuk badan pengelola untuk mengelola pembangkit listrik energi terbarukan yang dibangun di daerah. Apalagi, setiap proyek yang bersumber dari APBN, suatu waktu akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dilanjutkan pengelolaannya. Sayangnya, setelah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, pengelolaan tidak berlanjut sebagaimana semestinya.

“Semestinya, pola pengelolaannya seperti yang kami lakukan, yaitu melatih operator dan membimbing masyarakat untuk mengelola. Bentuk pengurus (badan pengelola), yang salah satu tugasnya memungut dana dari konsumen untuk kebutuhan pemeliharaan, sesuai dengan kesepakatan bersama,” ujar Rida.

Field Project Manager Hivos, salah satu lembaga internasional yang berpartisipasi dalam proyek pengembangan energi terbarukan di Sumba, Nusa Tenggara Timur, Rudi Nadapdap, mengatakan, keterlibatan masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap kesuksesan proyek pembangkit energi terbarukan.

Hal ini karena masyarakat setempat adalah pengguna langsung pembangkit tersebut.

“Masyarakat di sekitar lokasi pembangkit listrik energi terbarukan harus dilatih dan didampingi. Pelatihan itu meliputi cara pengoperasian, perawatan, dan pengelolaan lewat badan usaha. Tanpa hal itu, proyek pembangkit energi terbarukan sulit berkesinambungan,” kata Rudi.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Program Indonesia Terang untuk menerangi ribuan desa di seluruh Indonesia yang sama sekali belum teraliri listrik. Tercatat ada 2.519 desa yang terdiri atas lebih dari 293.000 rumah tangga dengan 1,1 juta jiwa yang sama sekali belum menikmati listrik. Pemerintah berencana membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) secara gratis.

“Lelang (pengadaan LTSHE) sudah memasuki tahap akhir. Selain itu, sudah ada sejumlah desa yang sebelumnya tidak berlistrik, kini sudah menikmati listrik, seperti di Desa Amdui (Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat), yang merayakan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus lalu, untuk pertama kali, dengan lampu listrik,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Hadi M Djuraid.(APO/KOR/HRS/FRN)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 September 2017, di halaman 1 dengan judul “Cegah Proyek Tak Berlanjut”.
—————

Target Bauran Energi Diperkirakan Meleset

Target bauran energi primer dari energi terbarukan pada 2025 sebesar 23 persen diperkirakan sulit tercapai. Angka 23 persen tersebut setara dengan 45.000 megawatt. Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan sekitar 7.500 MW.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan, pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia tidak bisa dibilang cepat. Ia memperkirakan, target yang dipatok pemerintah tentang bauran energi primer dari energi terbarukan sulit dipenuhi. Sebanyak 60 kontrak jual-beli tenaga listrik energi terbarukan yang ditandatangani belum tentu semuanya bisa terealisasi.

“Sulit rasanya mencapai target 23 persen. Meskipun banyak kontrak jual-beli ditandatangani, belum tentu semuanya terealisasi. Itu sangat bergantung pada pendanaan dari bank,” kata Fabby, Selasa (19/9), di Jakarta.

Dari sisi pembiayaan, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, sampai dengan 2030, pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan memerlukan Rp 1.445 triliun. Adapun untuk energi terbarukan nonlistrik, seperti bahan bakar nabati, butuh Rp 84 triliun. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target pengurangan gas rumah kaca hingga 2030.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam acara konvensi serta pameran Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 2017, pekan lalu, di Jakarta, mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin mencapai target bauran energi primer pada 2025. Pemerintah juga akan menjaga tarif listrik dari energi terbarukan terjangkau masyarakat. “Kalau ditanya, apakah bisa (mencapai target 23 persen)? Enggak mungkin ada yang berani menjamin. Tetapi, agar fair, akan berusaha mati-matian (memenuhi target) dengan harga (tarif listrik) yang terjangkau,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni mengatakan, salah satu kesulitan yang dialami investor dalam pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan skala kecil, yaitu di bawah 10 MW, adalah peraturan yang mudah berubah. Kementerian ESDM dua kali merevisi peraturan tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Dukungan politik
Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Deendarlianto menambahkan, pengembangan energi terbarukan juga perlu dukungan politik dari DPR. Salah satunya lewat dukungan pendanaan yang disebut petroleum fund atau dana yang disisihkan dari pengurasan energi fosil. Dana digunakan untuk penelitian serta pengembangan energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur.

“Bisa saja (petroleum fund) itu dimasukkan ke dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi,” kata Deendarlianto.

Sebelumnya, pada Rancangan APBN 2017, pemerintah mengusulkan subsidi untuk pengembangan energi baru terbarukan senilai Rp 1,1 triliun. Namun, usulan ini ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pembahasan Rancangan APBN 2017.

Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDI-P Said Abdullah menyatakan, DPR sepakat bahwa pengembangan energi baru terbarukan sangat penting. Namun, Banggar DPR menolak usulan subsidi tersebut.

“Skema subsidi tidak tepat digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Skema subsidi ditujukan untuk membantu perseorangan atau keluarga miskin. Namun, dalam hal usulan subsidi pengembangan energi baru terbarukan, subsidi ditujukan untuk industri,” kata Said.

Pengembangan di daerah
Di sejumlah daerah, pengembangan energi terbarukan membawa sejumlah manfaat. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, lokasi yang hendak dibangun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan kapasitas 75 MW, dimanfaatkan sebagai kawasan wisata. Wilayah dengan pemandangan gunung, lembah, laut, dan 30 kincir angin di areal sekitar 100 hektar di Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Watang Pulu, itu menjadi modal sebagai magnet baru pariwisata di Sulsel.

“Sejak awal pembicaraan kami dengan pengembang ditegaskan, kawasan ini bisa dikembangkan untuk pariwisata yang akan dikelola oleh daerah,” kata Bupati Sidenreng Rappang Rusdi Masse, pekan lalu.

Di Surabaya, Jawa Timur, pemerintah setempat berhasil memanfaatkan sampah menjadi sumber energi pembangkit tenaga listrik berkapasitas 2 MW. Pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) dari sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo itu dikembangkan PT Sumber Organik. Setiap hari, 1.500-1.600 ton sampah masuk ke TPA seluas 37,4 hektar itu.

Menurut rencana, pada 2019, kapasitas pembangkit akan ditingkatkan menjadi 11 MW. Saat ini, dari 2 MW listrik yang dihasilkan pembangkit, PT Sumber Organik menjual 1,65 MW kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Adapun sisanya digunakan untuk kebutuhan listrik di TPA Benowo. APO/KOR/REN/SYA/ADY/LAS)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 1 dengan judul “Target Bauran Energi Diperkirakan Meleset”.
————-
Kemandirian di Balik Tumpukan Sampah

Sari Widia memutar keran yang terpasang di tembok dapur rumahnya, Sabtu (2/9). Ia pun lantas menyalakan api kompor yang tersambung ke sebuah pipa paralon. Lidah api biru jernih menyala secara konstan membuat panci tak berjelaga hitam.

Si api biru bisa digunakan memasak air minum, menanak nasi, dan membuat aneka hidangan untuk keluarga. Kompor Widia terbilang unik. Terbuat dari panci bekas, di dalamnya dicor dengan semen. Di tengah cor-coran itu terdapat lubang dan di tengah lubang diisi kerikil. Di bagian samping kompor dilubangi dan dipasang pipa paralon kecil tempat untuk mengalirkan gas.

“Kompor ini hasil kreasi sendiri. Sebelumnya memakai kompor tungku tunggal bantuan pemerintah. Namun, karena sudah rusak, suami saya akhirnya berimprovisasi,” ujar Widia.

Hampir dua tahun Widia dan 100 keluarga lain di Dusun Nggembel, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, menggunakan metana untuk memasak. Gas ini berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, tempat penampungan sampah rumah tangga dan industri dari berbagai penjuru Kota Madiun.

Metana ini gratis dan diperoleh dengan cara dialirkan melalui pipa paralon. Satu rumah hanya boleh memakai gas untuk satu kompor agar bisa dinikmati secara merata.

Sejak ada metana, mereka tak perlu menggunakan elpiji. Widia, misalnya, sebelumnya rata-rata memerlukan tiga tabung elpiji isi 3 kilogram setara dengan nilai Rp 57.000.

Nilai itu tergolong besar bagi warga. Mayoritas mereka atau lebih dari 60 keluarga bekerja sebagai pemulung di TPA Winongo. Jarang sekali yang bekerja menggarap sawah. Kalaupun menjadi buruh tani, hanya saat musim tanam dan panen. Itu pun berlangsung tak lebih dari seminggu.

Yoyok Wahyudi, suami Widia, misalnya, dari hasil memulung bisa mendapatkan Rp 500.000 per minggu. Tidak hanya laki-laki yang menjadi pemulung, tetapi banyak juga kaum perempuan dan warga usia lanjut.

Selain warga Dusun Nggembel, metana dari TPA Winongo juga dinikmati 150 keluarga di Dusun Palet, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo. Dusun Nggembel dan Dusun Palet berjarak 1 kilometer dari TPA Winongo. Masyarakat di sana merupakan warga yang paling terdampak dengan keberadaan TPA.

Kekurangan sampah
Pengawas TPA Winongo, Hartono, mengatakan, luas TPA sekitar 7,3 hektar dan terbagi menjadi tujuh zona. Adapun metana yang dialirkan ke rumah warga diproduksi di zona keenam yang ketinggiannya mencapai 15 meter. Pengelolaan sampah di TPA Winongo ini menggunakan sistem sanitary landfill. Sebelum dijadikan tempat pembuangan, zona itu dikeruk dulu sedalam 4 meter, lalu dipasangi pipa berpori untuk menyedot metana. Kubangan itu kemudian ditutup tumpukan sampah.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA–Sari Widia memanfaatkan Gas Metan dari TPA Winongo, untukbahan bakar memasak, Kota Madiun, Sabtu (2/9). Dari sampah di TPA tersebut disalurkan gas metan untuk bahan bakar memasak pemukiman sekitar. Kota Madiun kini terus mengusahakan sebagai kota dengan identitas ramah lingkungan.

Sampah yang dibuang di TPA diratakan, kemudian ditutup dengan tanah. Di atas tanah itu ditumpuki sampah lagi dan jika sudah penuh ditutup dengan tanah. Begitu seterusnya sehingga terlihat berlapis-lapis. Agar tidak longsor, gunungan sampah tersebut disusun dengan konsep terasering.

“Volume metana yang diproduksi sangat fluktuatif dan dipengaruhi musim. Saat kemarau biasanya produksi berkurang. Namun, kami masih kesulitan mengukur karena belum ada alatnya,” ujar Hartono.

Indikatornya, warga mengeluh tidak kebagian gas atau nyala api mulai mengecil saat kemarau. Petugas akan memeriksa secara manual apakah ada sumbatan atau volume gas menurun.

Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi mengatakan, sistem pengelolaan sampah di TPA Winongo dirasakan manfaatnya. Saat ini sudah banyak permintaan agar penerima manfaat metana diperluas.

Pemerintah Kota Madiun pun sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jaringan metana ke permukiman warga. Persoalannya justru terjadi pada volume sampah Kota Madiun yang masuk ke TPA Winongo terus menurun. Pada 2010, sampah di Kota Madiun mencapai 101.160 meter kubik per tahun. Pada 2012 tinggal 97.000 meter kubik. Tahun 2015, turun lagi tinggal 91.956 meter kubik.

“Kalau daerah lain bingung membuang sampah, Kota Madiun justru kekurangan sampah,” kata Maidi.

Penurunan volume ini bukan karena produksi sampah warga menurun, melainkan karena sistem pengelolaan sampah melalui bank sampah sudah berjalan efektif di 27 kelurahan. Warga mulai terbiasa memilih dan memilah sampahnya sendiri untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sampah.

Dulu, sampah menjadi momok karena ancaman bencana dan beban biaya. Belum lagi masalah sosial yang disebabkan keberadaan TPA. Konflik sosial dengan lingkungan sekitar sulit dibendung karena bau busuk sampah dan munculnya kawasan kumuh. Namun, kini semua persoalan itu tinggal cerita.

Usulan pemindahan TPA pun urung. Sebaliknya, suasana TPA Winongo berubah menjadi asri. Pemkot Madiun juga terus mencari jalan agar penerima manfaat metana bisa bertambah.

Dengan demikian, Kota Madiun yang terbagi menjadi tiga kecamatan dengan 27 kelurahan dan total penduduk sekitar 210.000 orang bisa sejahtera meski miskin sumber daya alam. Kemandirian energi akan memberikan manfaat bangkitnya ekonomi baru skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh dan efisien.–RUNIK SRI ASTUTI
———————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 1 dengan judul “Kemandirian di Balik Tumpukan Sampah”.
——————–
Jelantah Jadi Bahan Bakar Alternatif

Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil mengembangkan bahan bakar dengan bahan minyak goreng bekas atau jelantah. Dalam setahun, BUMDes itu bisa menyuplai sekitar 33.000 liter bahan bakar alternatif yang diproduksi ke perusahaan swasta.

“Kami mengumpulkan jelantah dari warga desa dan juga dari wilayah lain, lalu diolah menjadi bahan bakar alternatif,” kata Kepala Desa Panggungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, di sela-sela penandatanganan kerja sama pengembangan bahan bakar alternatif dengan PT Tirta Investama, Selasa (19/9), di Bantul.

Sejak 2014, BUMDes Panggung Lestari telah menjalin kerja sama dengan PT Tirta Investama, perusahaan produsen air minum kemasan merek Aqua, untuk menyuplai bahan bakar alternatif berbahan jelantah. Saat ini, BUMDes Panggung Lestari menyuplai sekitar 33.000 liter refined used cooking oil (R-UCO) atau minyak goreng bekas yang sudah diolah kepada PT Tirta Investama. R-UCO jadi bahan bakar alternatif di pabrik milik PT Tirta Investama di Klaten.

Dalam sebulan, BUMDes itu meraih penghasilan berkisar Rp 37 juta-Rp 40 juta dari penjualan R-UCO. Bahkan, pengolahan minyak goreng bekas menjadi bahan bakar tak hanya menguntungkan, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan.

Hal itu karena pengolahan juga mengurangi limbah minyak goreng bekas yang biasanya dibuang begitu saja oleh masyarakat. “Sering kali, minyak goreng bekas itu ujung-ujungnya dibuang ke sungai,” ujarnya.

Menurut Wahyudi, tahun ini, BUMDes Panggung Lestari kembali menjalin kerja sama dengan PT Tirta Investama untuk pengembangan lebih lanjut dalam pembuatan bahan bakar berbahan jelantah. Kerja sama itu berupa pengembangan mesin untuk menghasilkan bahan bakar dengan kualitas yang lebih baik.

BUMDes itu kini memiliki mesin baru untuk menghasilkan produk bernama fractionated bio oils (FBO). FBO bisa berfungsi sebagai pengganti solar sepenuhnya sehingga bahan bakar tersebut bisa langsung digunakan tanpa harus dicampur dengan solar. Hal ini membuat FBO lebih unggul daripada R-UCO yang diproduksi sebelumnya karena dicampur dengan solar agar bisa berfungsi sebagai bahan bakar.

“Untuk menghasilkan FBO ini, minyak goreng bekas kami lakukan pemanasan dengan suhu sampai 1.000 derajat celsius. Untuk melakukan pemanasan, kami memakai sampah plastik dan biogas yang juga dihasilkan dari sampah,” ujar Wahyudi.

Direktur Pengembangan Berkelanjutan PT Tirta Investama Karyanto Wibowo menjelaskan, kerja sama dengan BUMDes Panggung Lestari merupakan implementasi dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Kerja sama itu juga untuk mendukung pencapaian target pemerintah dalam menurunkan jejak karbon sebesar 29 persen pada 2030.

“Kami memang punya komitmen untuk menurunkan jejak karbon sehingga kami berupaya mencari energi alternatif yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Saat ini pemakaian bahan bakar berbahan jelantah pada pabrik PT Tirta Investama di Klaten sebesar 20 persen dari total kebutuhan bahan bakar pabrik itu. Bahan bakar alternatif antara lain untuk mesin genset atau alat penghasil listrik, forkliftatau kendaraan pengangkut barang, dan ketel uap.

Pada 2018, penggunaan bahan bakar berbahan jelantah di pabrik PT Tirta Investama di Klaten ditargetkan 100 persen. “Kami ingin penggunaan bahan bakar alternatif itu tidak lagi 20 persen, tetapi bisa menjadi 100 persen. Jadi, nantinya kami bisa benar- benar beralih dari bahan bakar fosil,” ujarnya. (HRS)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 23 dengan judul “Jelantah Jadi Bahan Bakar Alternatif”.