Pelonggaran pembatasan sosial membahayakan. Menilik pandemi flu yang juga melanda seluruh dunia pada 1918, pelonggaran yang terlalu awal berkemungkinan besar mengundang munculnya gelombang kedua pandemi yang mematikan.
Pelonggaran pembatasan sosial dan berdamai dengan kondisi normal baru telah menjadi pilihan pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19. Tanggapan dari masyarakat, dunia usaha, dan akademisi pun berbeda-beda. Ada yang mendukung demi berputarnya roda ekonomi, ada juga yang khawatir apabila pelonggaran justru meningkatkan jumlah korban.
Namun, apabila kita kembali menilik pandemi flu yang juga melanda seluruh dunia pada 1918, pelonggaran yang terlalu awal berkemungkinan besar mengundang munculnya gelombang kedua pandemi yang mematikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pandemi influenza 1918, juga dikenal sebagai flu Spanyol, disebut sebagai pandemi paling dahsyat sepanjang sejarah. Sepertiga populasi dunia, sekitar 500 juta orang, terinfeksi dan perkiraan 50-100 juta orang meninggal.
Salah satu karakteristik pandemi flu 1918 adalah wabah yang menyapu sejumlah populasi dalam beberapa gelombang. Ini diperkirakan akibat pelonggaran pembatasan sosial yang masih terlalu awal.
Hal ini disampaikan oleh sejarawan J Alexander Navarro dari Pusat Sejarah Kedokteran University of Michigan, Amerika Serikat. Selama ini ia telah melakukan pengumpulan dan pengkajian dari bukti sejarah dan data statistik terhadap dampak pandemi Covid-19 di puluhan kota terbesar di AS.
CDC—-Pusat Pengendalian Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa terjadi tiga gelombang selama pandemi flu 1918, bermula pada Maret 1918, kemudian September-November 1918, dan Februari-Maret 1919. Gelombang kedua menjadi penyebab jumlah kematian terbesar di AS.
Mirip dengan kondisi Covid-19 pada saat ini, otoritas lokal dan negara bagian di AS pada masa itu juga menerapkan pembatasan sosial untuk memperlambat penyebaran virus flu.
Di Denver, Colorado, beberapa hari setelah pasien pertama kota tersebut meninggal karena pandemi flu, otoritas setempat menutup sekolah, perguruan tinggi, bioskop, kolam renang publik, dan rumah ibadah selama bulan Oktober 1918.
Tidak lama, puncak pandemi terlewati dan jumlah kasus pun terus menurun. Hingga pada akhir Oktober, desakan sudah muncul dari masyarakat untuk membuka kembali sekolah dan rumah ibadah. Sedikit demi sedikit pun pemerintah mengurangi intensitas pembatasan sosial ini.
Memasuki bulan November 1918, otoritas mulai mendiskusikan rencana pembukaan kembali kota Denver. Pada 11 November, lockdown diangkat bersamaan dengan akhir Perang Dunia I, Armistice Day.
”Saat itu, ribuan orang pergi ke pusat kota untuk mengikuti pidato perayaan akhir perang. Dan benar saja dalam beberapa hari, ada ledakan jumlah kasus. Puncak kedua ini ternyata menjadi jauh lebih mematikan dibandingkan dengan puncak pertama,” kata Navarro dalam wawancara dengan Washington Post, awal pekan ini.
Mengabaikan kondisi pandemi untuk menggelar acara di tengah publik juga berujung pada tragedi bagi kota Philadelphia, Pennsylvania, pada saat itu.
Parade untuk menghimpun dana pembiayaan perang yang dihadiri 200.000 warganya pun digelar pada 28 September 1918. Parade yang disebut Philadelphia Liberty Loans. Parade tersebut sukses mengumpulkan dana untuk kebutuhan perang, jutaan dollar berhasil dikumpulkan dari masyarakat.
Namun, hal itu harus dibayar dengan nyawa oleh para penduduknya. Dalam catatan Washington Post, dalam sepuluh hari 1.000 orang meninggal. Beberapa pekan kemudian, lebih dari 12.000 orang lainnya juga meninggal akibat pandemi flu tersebut.
Melihat rangkaian peristiwa dan pola yang terjadi saat itu, Navarro menilai, meski konteks sejarah telah berubah, selalu ada kecenderungan masyarakat untuk ingin kondisi segera kembali normal.
Tidak ada yang bisa dilakukan apabila masyarakat beserta pemerintah memilih untuk mengabaikan risiko penyebaran Covid-19 yang bisa muncul tiba-tiba.
”Kalau masyarakat lantas memutuskan bahwa pandemi telah ’usai’ dan ancaman kematian dianggap biasa, bisa saja konsekuensinya bisa sangat besar,” kata Navarro.
Justru harus lebih ketat
Tentu hal ini dapat menjadi peringatan bagi Indonesia yang sedang mempersiapkan masa-masa ’berdamai dengan virus korona’ di tengah pandemi yang masih ganas.
Apabila dilihat jumlah pertumbuhan kasus positif Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari, terlihat angkanya fluktuatif. Namun, kecenderungan akan terlihat lebih jelas apabila data dilihat secara lebih besar.
Dengan menghitung rata-rata setiap tujuh hari atau satu pekan, diketahui bahwa belum pernah terjadi tren penurunan kasus positif di Indonesia.
KEMENKES RI & KAWALCOVID19—Rata-rata pertambahan kasus positif Covid-19 harian setiap tujuh hari di Indonesia.
Kompas menghitung bahwa apabila data pertumbuhan dikelompokkan per pekan, angka rata-rata tiga pekan terakhir adalah 461 kasus, lalu meningkat menjadi 593, dan terakhir 625 kasus hingga Kamis (28/5/2020).
”Jadi, ini jelas bahwa sekarang ini ada peningkatan. Masih meningkat terus dan belum mencapai puncak,” ujar epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif.
Syahrizal mengatakan, justru apabila langkah pelonggaran pergerakan benar-benar ingin diambil pemerintah, upaya penerapan protokol kesehatan serta testing dan penelusuran kontak harusnya semakin ketat.
Misalnya, kalau anak-anak pergi ke sekolah kembali, artinya setiap anak-anak yang sekolah itu harus dites secara berkala, kata Syahrizal. Kapasitas tes juga artinya harus bisa lebih baik dibandingkan saat ini, bisa stabil minimal 10.000 tes per hari.
”Itu tidak bisa ditawar. Bahwa justru seharusnya pemeriksaan spesimen itu bisa lebih baik. Penelusuran kontak lebih baik. Deteksi lebih baik,” kata Syahrizal.
Tidak epidemiologis
Melihat pilihan Indonesia untuk memulai persiapan pelonggaran di tengah pandemi yang bahkan belum mencapai puncaknya, Syahrizal sebetulnya tidak melihat keanehan. Menurut dia, mungkin memang dasar kebijakan ini bukan epidemiologi.
”Tidak aneh, cuma mungkin lebih menekankan pada ekonomi,” kata Syahrizal.
Tidak bisa dimungkiri bahwa Covid-19 dan intervensi seperti PSBB yang dilakukan berdampak pada putaran roda ekonomi Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan per 4 Mei 2020, jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan hampir mencapai 3 juta orang. Center for Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi jumlah penganggur bertambah 6-9 juta orang pada April-Juni 2020.
Namun, sebenarnya ada pemahaman bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak perlu mengorbankan salah satu di antara kesehatan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Sebuah penelitian terhadap pandemi 1918 yang dilakukan ekonom dari bank sentral (The Fed) AS, bank sentral New York dan Massachussets Institute of Technology (MIT), menunjukkan bahwa semakin awal dan agresif PSBB dan lockdown diterapkan terhadap suatu daerah, semakin cepat perekonomian daerah tersebut pulih.
”Lockdown agresif yang pada waktu yang tepat kami yakini tidak membuat ekonomi lebih terpuruk dibandingkan dengan intervensi yang ringan. Justru, ekonominya tumbuh lebih cepat begitu pandemi usai,” tulis Sergio Correa, Stephan Luck, dan Emil Verner.
Oleh SATRIO PANGARSO WISANGGENI
Sumber: Kompas, 29 Mei 2020
