Batasi Investasi Semen

Karst Memiliki Nilai Ekonomi Non-tambang Sangat Tinggi
Tingginya minat investor mendirikan pabrik semen di Indonesia perlu disikapi hati-hati. Ekosistem karst sangat rapuh sehingga bisa memicu bencana ekologi jika dikonversi besar-besaran. Pada sisi lain, karst juga memiliki nilai ekonomi tinggi jika dilindungi.

“Saat ini, minat investor, utamanya dari Tiongkok, untuk membangun pabrik semen di Indonesia sangat tinggi,” kata Budi Bramantyo, ahli karst dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang dihubungi dari Jakarta, Rabu (16/12). “Minat ini terutama dipicu banyaknya negara yang menutup kawasan karst mereka untuk ditambang, termasuk Tiongkok sendiri.”

Tiongkok mulai membatasi produksi semen sejak akhir 2013. Seperti dilaporkan kantor berita Reuters, Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok telah mengurangi produksi semen negara itu hingga 37 juta ton pada 2015. Budi menambahkan, Thailand juga sudah lama menghentikan eksploitasi karst karena cadangannya hampir habis. Hanya tersisa di perbatasan dengan Laos. Malaysia juga sudah membatasi. “Hanya Vietnam di Asia yang masih terbuka untuk semen, selain Indonesia,” katanya.

Selain rencana pendirian pabrik semen yang marak di Jawa, saat ini karst di Kalimantan dan Papua yang paling banyak diincar investor. Niel Makinuddin, Provincial Governance Manager Senior The Nature Conservancy (TNC), mengatakan, saat ini sudah ada 15 investor yang bermaksud membuka pabrik semen di Kalimantan Timur, sebagian di antaranya dari Tiongkok.

“Tiongkok membatasi pabrik semennya karena alasan ekologi, selain juga mencadangkan untuk masa depan. Dengan menanam investasi di Indonesia, mereka mendapat keuntungan ganda, yaitu mengamankan kebutuhan semen dalam negeri mereka, selain juga menjaga lingkungan. Bahkan, bisa dapat nilai dari mekanisme perdagangan karbon,” kata Budi.

Tingginya minat investor semen ke Indonesia, kata Budi, harus disikapi hati-hati. “Harus ada jiwa nasionalisme. Kalaupun ada pabrik semen baru, orientasinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, jangan untuk ekspor. Kalau menambang karst untuk diekspor, nilainya tidak sepadan dibandingkan kerugiannya, terutama terkait fungsinya menampung air,” katanya.

Proses pengisian air ke dalam karst bisa ratusan hingga ribuan tahun. Jika ditambang sekarang, airnya seolah tak terganggu. Namun, itu berarti menghentikan proses pengisian air, yang akan bermasalah di kemudian hari.

Valuasi ekonomi
Di sisi lain, ekosistem karst memiliki nilai ekonomi non-tambang. Tjahjo Nugroho Adji, peneliti dari Karst Research Group (KRG) Universitas Gadjah Mada (UGM), mengemukakan hal itu dalam Lokakarya Nasional Ekosistem Karst yang diselenggarakan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Nilai ekonomi air di daerah karst bisa dihitung dan nilainya sangat besar,” katanya.

Tjahjo memaparkan studinya tentang valuasi air di Karst Gunungsewu di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang memiliki luasan 1.300 kilometer persegi. Luas Gunungsewu hanya 0,93 persen dari total luas karst Indonesia yang mencapai 140.000 km2.

Menurut Tjahjo, karst Gunungsewu bisa menyimpan air hujan hingga 9,5 juta meter kubik per tahun. Dengan nilai jual air sekitar Rp 1.500 per meter kubik, valuasi air hujan yang tersimpan mencapai Rp 14,2 miliar.

Selain itu, karst Gunungsewu memiliki banyak mata air dan sungai bawah tanah, yang menurut perhitungan Tjahjo, potensinya mencapai 521,3 juta meter kubik per tahun dengan nilai Rp 782 miliar. Adapun volume air dalam telaga doline yang tersimpan di karst itu mencapai 5,3 juta meter kubik per tahun dengan nilai sekitar Rp 7,9 miliar.

Tjahjo menambahkan, kawasan karst memiliki ciri-ciri mampu menangkap karbon (CO2) dari udara dan melarutkannya. Berdasarkan perhitungannya, karbon yang bisa diserap karst Gunungsewu mencapai 72.800 meter per kubik. Dengan harga karbon yang diserap Rp 195.000 per meter kubik, nilai ekonomi yang bisa diperoleh, jika kawasan karst itu dipertahankan, bisa mencapai Rp 14 miliar per tahun.

Jika ditotal, nilai ekonomi karst Gunungsewu dari pendapatan non-tambang saja mencapai Rp 818 miliar per tahun. “Nilai terbesar tetap pada mata air dan sungai bawah tanah karst yang mencapai 95 persen,” kata Tjahjo.

Valuasi ekonomi di tempat- tempat lain dengan ancaman serupa diharapkan dibuat sebelum diambil kebijakan. (AIK)
———————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Desember 2015, di halaman 14 dengan judul “Batasi Investasi Semen”.