Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali memperkenalkan ekoriparian pada sungai-sungai di Jakarta untuk mencegah banjir. Pembangunan ekoriparian pernah dlakukan di Srengseng Sawah, Jakarta Barat.
Pascabanjir awal tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali memperkenalkan satu dari sekian banyak solusi untuk mencegah tragedi tersebut lebih parah di Jakarta. Solusi yang ditawarkan berupa ekoriparian pada sungai-sungai di Jakarta.
Ekoriparian bukan hal baru bagi Jakarta. Pada 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkenalkan konsep tersebut dengan pembangunan ekoriparian di Srengseng Sawah, Jakarta Barat. Namun, tahun ini, daerah itu pun dilanda banjir karena curah hujan yang sangat tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ekoriparian berasal dari kata eko dan riparian. Riparian ini sebenarnya merupakan area menjadi peralihan antara daratan dan sungai. Ekosistem area ini unik dan umumnya terdapat di sungai-sungai alami.
Riparian ini menjadi tempat parkir air yang berlebih di badan sungai. Di situ umumnya tumbuh tanaman bambu ataupun semak-semak yang tahan pada kondisi basah.
KLHK menggunakan tambahan kata eko karena menggabungkan konsep perbaikan kualitas air yang mengiringi riparian tersebut. Perbaikan kualitas air dilakukan dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengatasi limbah domestiK dari rumah-rumah tangga yang mengalir ke badan sungai.
Direktur Pengendalian Pencemaran Air KLHK Luckmi Purwandari, Kamis (16/1/2020), di Jakarta, mengatakan, pembangunan ekoriparian bertujuan untuk mengembalikan sungai sebagai sumber kehidupan dan menjadikan sungai sebagai halaman depan tempat publik berinteraksi, memulihkan kualitas air dengan cara menurunkan beban pencemar yang masuk ke sungai, dan mencegah erosi. Keberadaannya juga bertujuan untuk menjalankan konservasi tanah dan air di daerah tangkapan air dan sempadan, serta tentu saja mencegah banjir.
Pada tahun anggaran 2020, alternatif lokasi untuk implementasi ekoriparian ini dilakukan di DAS Ciliwung (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok), DAS Citarum (Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi), DAS Cisadane (Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang), Sungai Cidurian (Kabupaten Bogor), serta Sungai Ciujung dan Ciberang (Lebak).
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Luckmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (15/1/2020), di Jakarta.
Salah satu contoh ekoriparian yang sedang berjalan adalah yang sedang dilakukan di Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok. Di tempat ini dibangun zona konservasi, zona semikonservasi, dan zona pengembangan. Pada zona konservasi dan semikonservasi inilah dilakukan konsep ekoriparian, sedangkan pada zona pengembangan menggunakan konsep waterfront.
Lokasi lahan tersebut berada di fasilitas umum yang dikelola pemerintah daerah. Lokasinya berada di tebing curam dan sekitarnya berupa permukiman yang dihuni 3.000-an jiwa dengan buangan limbah domestik 317,15 meter kubik per hari. Zona konservasi dan semikonservasi berupa sempadan sungai dengan vegetasi bambu.
Contoh lain di Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, pembangunan konsep ekoriparian pada areal luasan lebih kecil karena keterbatasan ketersediaan lahan. Lahan setempat berupa fasilitas umum perumahan yang belum diserahkan kepada pemda dan sebagian lahan milik pemda.
Lokasi pembangunan ekoriparian ini berada di delta sungai ujung permukiman yang terdapat pengikisan lereng 2 meter setiap tahun. Sebagian lokasi ini digunakan masyarakat untuk kegiatan pembuangan dan pembakaran sampah.
Luckmi mengatakan, kesulitan terbesar dalam membangun ekoriparian adalah ketersediaan lahan yang sangat sulit. Apalagi di Kota Jakarta dengan tekanan aktivitas penduduk dan ketelanjuran penggunaan lahan-lahan di sempadan sungai. ”Idealnya di sepanjang sungai ada ekoriparian,” katanya.
PRESENTASI DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KLHK–Lokasi penempatan ekoriparian di DAS Ciliwung, Rabu (15/1/2020), dalam pemaparan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, pembangunan ekoriparian seperti ini merupakan rencana terintegrasi KLHK dalam menyikapi banjir Jakarta dan sekitarnya. Fokus penanganan dilakukan pada aspek vegetatif melalui rehabilitasi, termasuk konstruksi konservasi tanah dan air (KTA) serta penegakan hukum terhadap penambangan liar dan perambahan hutan. Pembangunan ekoriparian dilakukan untuk menyempurnakan antisipasi banjir sekaligus menurunkan beban pencemaran limbah domestik masyarakat.
Ia mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membentuk tim kerja dalam merespons banjir ini. ”Mulai kini bekerja secara terpadu dan penanganan holistik meliputi penanganan secara lanskap penataan bentang alam yang menjadi poin utama ketika penanganan ini tidak hanya sekarang, tapi juga langkah-langkah ke depan, juga bagaimana vegetatif terkait rehabilitasi dan pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Oleh ICHWAN SUSANTO
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 16 Januari 2020
