Kesempatan perempuan di Indonesia untuk berperan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika (STEM) masih minim. Untuk mewujudkan kesetaraan jender bidang itu, perlu ada kebijakan afirmatif.
Kesenjangan jender di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika atau science, technology, engineer, mathematic (STEM) masih terjadi di Indonesia. Karena itu, Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen dalam upaya meningkatkan kesetaraan jender di bidang tersebut, memperkuat literasi keuangan dan literasi digital pada perempuan, serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.
Hal ini ditegaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia saat hadir dalam Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment) yang dilaksanakan secara campuran atau hybrid dari Santa Margherita Ligure, Italia, Kamis (26/8/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk menutup kesenjangan jender dalam STEM, diperlukan berbagai strategi yang tidak hanya meningkatkan jumlah perempuan lulusan STEM, tetapi juga mengatasi kendala untuk memasuki jenjang pendidikan dan kesempatan kerja di bidang STEM, atau yang dikenal dengan fenomena “leaky pipelines” ujarnya.
Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan pertama digelar sejak G20 dibentuk pada 1999. Konferensi ini merupakan inisiasi dari Italia melalui Menteri Keluarga dan Kesetaraan Kesempatan Republik Italia untuk menyatukan dan memperkuat komitmen semua pihak, baik pemerintah, maupun unsur non-pemerintah, untuk memfokuskan perhatian secara transversal pada isu pemberdayaan perempuan.
Delegasi Indonesia diberikan kesempatan berbicara pada Sesi Round Table pertama. Untuk mengatasi kesenjangan jender di bidang STEM, Bintang menyatakan Pemerintah Indonesia mendukung kampanye transformatif, promosi profil perempuan yang jadi pemimpin di bidang STEM, serta berbagai inisiasi yang dipimpin perempuan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.
Karena itu, Indonesia bertekad akan terus memperkuat komitmen untuk memastikan pengarusutamaan gender dilaksanakan, bukan hanya menjadi target. “Kami berkomitmen terus mengawal berbagai isu ini secara nasional maupun global, di antaranya melalui G20 Empower dan W20. Komitmen ini akan diwujudkan melalui Presidensi Indonesia pada Ministerial Conference on Women’s Empowerment tahun 2022,” ungkap Bintang.
Literasi keuangan
Untuk mengatasi kesenjangan literasi keuangan yang dialami perempuan, strategi utama yang ditempuh pemerintah yakni memastikan aksesibilitas yang sama bagi perempuan dan laki-laki terhadap kepemilikan aset dan layanan keuangan.
Indonesia telah memulai dengan beberapa langkah intervensi. Salah satunya, dengan menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan pada tahun 2020, yang telah diakui oleh Asian Development Bank sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia.
“Terkait dengan literasi digital pada perempuan, kami terus mendukung upaya perluasan infrastruktur teknologi informasi ke seluruh pelosok tanah air. Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, intervensi progresif perlu diwujudkan dengan target kesempatan kerja 25 persen yang diupayakan dapat kita capai pada tahun 2025,” kata Bintang.
Bahkan, beberapa langkah penting diusulkan yaitu mengatasi kesetaraan jender dalam kesenjangan upah, perlindungan sosial, pemenuhan hak-hak pekerja, penghapusan pelecehan seksual, hingga proses rekrutmen yang diskriminatif.
“Kami juga memberikan perhatian terhadap upaya pengarusutamaan jender, isu perubahan iklim, dan permasalahan lingkungan, yang banyak berdampak pada perempuan. Permasalahan ini pun sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” tambah Menteri Bintang.
DOKUMENTASI/HUMAS KEMENTERIAN PPPA—Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia saat hadir dalam Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment) yang dilaksanakan secara hybrid dari Santa Margherita Ligure, Italia, Kamis (26/8/2021).
Pada pertemuan tersebut, Bintang juga menegaskan potensi perempuan Indonesia yang mengisi setengah dari populasi penduduk di Tanah Air, sangat besar jika peran dan kontribusinya dioptimalkan. Salah satu kekuatan yang dimiliki saat ini dari 65,4 juta usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia lebih dari setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan.
Bahkan, pemberdayaan ekonomi menjadi ujung tombak untuk membantu isu-isu pemberdayaan perempuan lainnya, terutama perempuan penyintas bencana, penyintas kekerasan, dan perempuan kepala keluarga.
“Data menunjukkan betapa besar potensi perempuan, sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi di masa pandemi,” ujarnya.
Menteri Bintang menegaskan pemberdayaan ekonomi, merupakan satu dari lima isu prioritas yang harus dilaksanakan Kementerian PPPA sesuai arahan Presiden Joko Widodo, selain peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak.
Butuh kebijakan afirmatif
Menanggapi pernyataan Menteri PPPA di Forum G20, Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani mengungkapkan, upaya mengatasi leaky pipelines maupun glass ceiling bagi perempuan di berbagai sektor perlu didukung bersama. Langkah kebijakan afirmatif sangat dibutuhkan, termasuk dengan memastikan ruang pendidikan dan ruang kerja aman bagi perempuan.
“Tantangan berlapis dihadapi perempuan untuk berkiprah secara optimal di bidang sains, teknologi teknik dan matematik,” ujar Andy, Kamis malam.
Apalagi, secara umum di tingkat regional ASEAN, dana riset Indonesia berada di peringkat papan bawah. Infrastruktur untuk mendukung riset yang sebagai peletak dasar pembangunan juga terbatas. Sistem untuk menghubungkan hasil riset akademis dengan kebutuhan industri juga masih lemah.
“Selain tantangan secara umum, perempuan menghadapi hambatan spesifik. Salah satunya yang umum terjadi adalah proses pengembangan karirnya kerap harus ternegosiasi dengan peran reproduksi dan peran jender yang dijalankannya,” kata Andy.
Selain itu bidang-bidang Iptek cenderung dianggap sebagai bidangnya laki-laki, salah satunya karena stereotipe atau anggapan bahwa perempuan lebih emosional daripada rasional, kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi mahir di bidang iptek.
“Belum lagi, hambatan terkait anggapan yang meragukan atau menentang kepemimpinan perempuan. Kondisi ini membuat perempuan makin rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis jender di lingkungan pendidikan maupun dunia kerja,” tegas Andy.
Dihadiri 20 menteri
Adapun Konferensi G20 dihadiri 20 menteri atau setingkat menteri dengan total 53 pembicara yang terdiri dari anggota G20 maupun undangan lain yang berasal dari pemerintahan, parlemen, organisasi internasional, akademisi, organisasi non pemerintah, dan dunia Usaha.
Delegasi Indonesia hadir secara daring dan non daring. Secara daring, dari Indonesia Menteri PPPA dan jajaran Kementerian PPPA serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenko Perekonomian.
Hadir langsung dari Indonesia, Hadriani Uli Silalahi (Ketua Kowani Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri), Rinawati Prihatiningsih (Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan IWAPI), dan perwakilan dunia usaha Dian Siswarini dan Yessie D. Yosetya (XL Axiata).
Kehadiran 4 (empat) perwakilan Indonesia sebagai bagian dari W20 dan G20 Empower dalam konferensi di Italia bertujuan untuk menyampaikan pendapat mengenai isu perempuan sekaligus melakukan observasi dan persiapan Indonesia dalam rangka Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Indonesia akan menjadi Presidensi G20 dan tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.
Oleh SONYA HELLEN SINOMBOR
Editor: EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 27 Agustus 2021
