Anak Muda yang Terpanggil ke Ujung Negeri

Meninggalkan kehidupan mapan di kota untuk merasakan langsung denyut kehidupan di ujung negeri dilakoni mereka yang terpilih menjadi pengajar muda. Menjadi bapak dan ibu guru bagi anak-anak di sekolah terpencil selama setahun menempa jiwa anak-anak muda itu berbuat nyata bagi negeri ini.

Dalam talkshow “Bincang Tanpa Batas Bersama Alumni Pengajar Muda” yang dihadiri sejumlah anak muda di Jakarta, Jumat (14/7) malam, sejumlah alumnus pengajar muda berbagi kisah. Mereka adalah para alumnus Gerakan Indonesia Mengajar dari angkatan pertama hingga angkatan sembilan.

Alviana Nadila, alumnus pengajar muda angkatan VII yang ditempatkan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, merasakan anggapannya tentang orang Maluku yang didengarnya kasar ternyata, ketika hidup bersama, justru sebaliknya, ramah dan penuh kekeluargaan. “Saya tergelitik, setelah kuliah terus, mau bisa berkontribusi langsung ke masyarakat,” kata Alviana, yang kini bekerja di DPR.

Alviana, yang lulusan S-2 luar negeri, mengenang saat dirinya ditempa menjadi bu guru bagi anak-anak pulau. Dia berharap anak-anak ini dapat mencapai cita-citanya lewat sentuhan setahun yang tak akan terlupakan.

Rahmat Danu Andika, yang akrab disapa Dika, melepas pekerjaannya sebagai karyawan pertambangan di Kalimantan untuk ikut menjadi pengajar muda angkatan pertama. “Saya merasa perlu mendapat tantangan lebih. Ada kesempatan untuk menempa diri dengan panggilan ke ujung republik untuk meninggalkan jejak,” ujar Dika mengisahkan keputusannya tujuh tahun lalu untuk mengajar di Halmahera Selatan.

Dika merasakan kontribusinya dalam pendidikan hanyalah sebagian kecil. Dia pun hadir tidak untuk “menggurui” sesama guru, semisal dalam hal mendidik anak yang terbiasa dengan pukulan, yang ternyata bisa diubah dengan metode lain.

“Ketika kembali lagi ke sana, saya melihat, dalam program lima tahun, ada perubahan yang terasa,” kata Dika.

Lain lagi kisah Sangalian Jato yang jadi pengajar muda di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dia punya karier yang menjanjikan di Korea Selatan, tetapi ingin menantang dirinya untuk merasakan pergi ke tepian negeri Indonesia. Sempat merasakan kesulitan beradaptasi mandi di sungai sesuai kebiasaan masyarakat setempat, akhirnya Sangalian mampu menuntaskan misinya selama satu tahun.

Kisah unik dari anak-anak muda ini menginspirasi dibagikan untuk memantapkan tekad anak muda lainnya guna turut mengabdi di ujung negeri. Merujuk pengalaman sejarah pemimpin bangsa, semisal Bung Karno maupun Bung Hatta, sesungguhnya mereka sempat menjadi pengajar.

Ketua Yayasan Indonesia Mengajar Hikmat Hardono mengatakan, Gerakan Indonesia Mengajar sudah memasuki tahun ketujuh mengirim anak muda untuk menjadi pengajar setahun ke banyak daerah pelosok. Tahun ini dibuka pendaftaran angkatan ke-15.

“Anak muda punya relung gelisah yang beragam soal karier, jodoh, dan kehidupan pribadi lainya. Tetapi, setiap anak muda berhak memperjuangkan sesuatu di luar dirinya. Hal ini jadi ‘kemewahan’ karena tidak semua orang mau mengambil pilihan itu,” kata Hikmat.

Menjadi guru dan penggerak di masyarakat, ujar Hikmat, jadi jalan untuk menyiapkan anak muda yang kelak melanjutkan estafet kepemimpinan negeri yang bersemangat membangun Indonesia. Mereka kelak membangun jejaring untuk berkontribusi secara nyata memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, dimulai dari pendidikan.

Guru Garis Depan
Mengabdi ke ujung negeri juga dipilih banyak calon guru yang ikut dalam program Guru Garis Depan (GGD) sejak 2015. Mereka datang sebagai guru tetap untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kehadiran mereka tak hanya dibutuhkan untuk mendampingi anak-anak di pelosok menguasai kecakapan membaca, menulis, dan menghitung, tetapi juga membangun mimpi-mimpi.

Aprisal Al Nahli yang lulusan Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi GGD di SMPN Satu Atap Umandundu, Desa Mahaniwa, Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sana, dirinya tidak hanya mengajar olahraga (sesuai sertifikat pendidik). Dia juga terpaksa mengajar Bahasa Indonesia dan Matematika karena tidak ada guru lain.

“Di sekolah 3T sering tidak ada tenaga kependidikan atau tata usaha. Saya terpaksa akan meninggalkan sekolah jika harus mengurus dana bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk urusan sebagai bendahara, saya bisa meninggalkan sekolah tiga hari,” ujar Aprisal.

Bagi Aprisal, menjadi guru di daerah yang jauh dari daerah asalnya menempa batinnya untuk kian mencintai Indonesia. Dia hanya ingin melihat anak-anak di daerah 3T juga bisa meraih cita-cita mereka melalui perjalanan pendidikan yang baik, dari guru yang mencintai anak-anak.

Namun, keikhlasan meninggalkan nikmat hidup di kota menuju daerah terpencil tak selamanya indah seperti yang dijanjikan. Aprisal mengatakan, seharusnya kebijakan afirmatif mendesak untuk diberlakukan di daerah 3T. Para guru di daerah 3T masih diperlakukan sama dengan guru umum dalam beban administratif. Padahal, dalam realitas di lapangan, sulit untuk dipenuhi karena kondisi lingkungan yang serba terbatas.

“Termasuk juga dalam insentif kesejahteraan, masih menerapkan kuota. Seharusnya guru di daerah 3T yang kondisinya sulit dan terbatas mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan dukungan afirmatif, percepatan pemerataan layanan pendidikan yang diinginkan pemerintah pusat bisa tercapai,” ujar Aprisal.

Menurut Aprisal, para guru di daerah 3T yang direkrut lewat program GGD saat ini resah. Para guru yang diangkat pada 2015, dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, setelah tiga tahun diberlakukan seperti guru umum.

“Di tahun ini, surat keputusan tunjangan profesi saya tidak bisa keluar. Saya tidak bisa memenuhi ketentuan 24 jam mengajar per minggu. Sebab, di sekolah hanya ada tiga rombongan belajar,” ujar Aprisal.

Padahal, Aprisal mengajar beberapa mata pelajaran di luar kompetensinya. Namun, jam mengajar yang tidak linier dengan sertifikat pendidik itu tidak diakui dalam sistem Data Pokok Pendidikan. Belum lagi dia ditugasi menjadi bendahara sekolah.

Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah tidak boleh kaku dalam menerapkan aturan di daerah 3T. “Harus ada keberpihakan yang mempermudah guru di daerah 3T. Guru yang mau ke daerah sulit harus dihargai,” ujar Aprisal.

Sementara itu, para peserta Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T) yang saat ini ada di sejumlah daerah merasakan kesedihan jika program ini berhenti. Mereka adalah lulusan perguruan tinggi calon guru di kota-kota besar yang ditempa satu tahun di daerah 3T.

Kisah pilu ketiadaan guru di sekolah-sekolah daerah pedalaman, salah satunya, terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Guru-guru SM3T menjadi andalan di sekolah. (ELN)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Agustus 2017, di halaman 13 dengan judul “Anak Muda yang Terpanggil ke Ujung Negeri”.