Pemilu 2014 merupakan panen raya bagi lembaga survei opini publik. Ribuan calon anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah berlomba menggunakan jasa lembaga survei untuk mengukur elektabilitas. Dengan hasil survei, caleg bisa bekerja lebih terukur, efektif, dan terencana.
Dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu, misalnya, diperebutkan 560 kursi DPR, 2.112 kursi DPRD provinsi, dan 16.895 kursi DPRD kabupaten atau kota. Jumlah itu mewakili kandidat terpilih. Jumlah kandidat yang tidak terpilih tentu jauh lebih besar.
Para calon tersebut menjadi pasar sangat besar bagi bisnis survei opini publik. Lembaga survei ibarat anak dari demokrasi. Jasa ini lahir ketika sistem demokrasi diterapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat perkembangan terakhir, menarik mengamati bisnis jasa survei karena berhubungan dengan pencitraan dan iklan sebagai ekonomi kreatif.
Direktur Eksekutif Cirrus Surveyor Group Andrinof Chaniago mengatakan, dalam sistem demokrasi, posisi masyarakat sangat penting karena menjadi pihak yang ikut menentukan jalannya suatu negara.
Tak mungkin bertanya kepada seluruh rakyat satu per satu, terlebih jika penduduknya sangat banyak, seperti Indonesia.
Karena itu dikembangkan mekanisme survei atau jajak pendapat. Melalui survei, pendapat dan persepsi publik digodok dari beberapa orang mewakili populasi. Melalui teknik ilmiah survei, sampel bisa mencerminkan pendapat seluruh masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Sabtu (7/6), di Jakarta, sejauh ini survei memberi kontribusi besar bagi demokrasi partisipatif melibatkan masyarakat dan media.
”Dengan adanya survei, masyarakat dan media ikut menjadi bagian dalam tiap proses pemilu dan pilkada sehingga pemilu tidak lagi menjadi ’black box’’yang rawan manipulasi,” kata dia.
Dalam pemilu legislatif lalu, belum semua caleg memahami pentingnya survei sehingga belum menggunakan jasa survei. Padahal, survei penting untuk mengukur apakah seseorang layak maju sebagai caleg atau tidak.
Andrinof bercerita, ada kandidat dalam pilkada yang enggan menggunakan survei karena dinilainya mahal. Lebih baik uangnya digunakan sebagai tambahan membeli atribut kampanye seperti spanduk dan baliho. Ternyata dalam pilkada perolehan suaranya sangat kecil.
Apakah lembaga survei hanya panen saat digelar pemilu legislatif? Tentu tidak. Pilkada-pilkada yang bertumpuk sepanjang tahun juga menjadi lahan basah bisnis survei.
Saat ini terdapat 34 provinsi dan 517 kabupaten/kota. Artinya, setiap tahun diselenggarakan sekitar 100 pilkada yang pemilihannya dilakukan langsung.
Jika pada tiap pilkada rata-rata ada 3 pasangan calon, maka sepanjang tahun minimal ada 300 pasangan yang potensial menggunakan jasa survei. Ini baru menyangkut elektabilitas. Belum lagi survei opini mengenai suatu kebijakan yang biasa dilakukan pemerintah daerah.
Kandidat yang serius maju dalam pilkada biasanya tidak hanya sekali menggunakan survei, melainkan minimal tiga kali dengan rentang tiga bulan.
Andrinof menjelaskan, untuk sekali survei pilkada tingkat kabupaten/kota, tarif berkisar Rp 200 juta-Rp 300 juta, tergantung kondisi geografis daerah. Survei biasanya dikerjakan 3 minggu dengan 20-30 tenaga lapangan untuk mewawancara.
Dengan tarif Rp 200 juta per survei, putaran uang survei dalam pilkada minimal mencapai Rp 180 miliar per tahun, diperebutkan sekitar 100 lembaga survei resmi di Indonesia.
Konsultan politik
Bisnis survei mulai tumbuh tahun 2004 ketika rakyat langsung memilih presiden dalam pilpres. Bisnis survei semakin meledak sejak 2005 ketika mulai diberlakukan pilkada dengan pemilihan langsung.
Dalam perkembangannya, lembaga survei mendapat pasar lebih besar dari pilkada dan pilpres, yakni sebagai konsultan politik. Lembaga jasa survei kini terintegrasi dengan jasa lain, seperti strategi pemenangan, pencitraan, iklan, dan logistik. Pemasukan lebih besar justru berasal dari jasa di luar survei. ”Survei untungnya tidak terlalu besar karena padat karya dan tarif sudah standar,” kata Andrinof.
Tarif konsultan politik dengan aneka jasanya bisa mencapai miliaran rupiah. Belum lagi bisnis logistik, seperti pengadaan spanduk dan baliho.
Menyenangkan klien
Andrinof menyayangkan ada konsultan politik menggunakan segala cara untuk menyenangkan klien, termasuk merekayasa hasil survei. Akibat mementingkan bisnis konsultan politik, citra lembaga survei pun tercoreng.
Yunarto mengakui muncul beberapa lembaga survei siluman yang bertujuan memengaruhi pemilih dengan manipulasi data.
”Kalau kita lihat, lembaga seperti itu tidak bertahan lama. Sekali terlihat bermain dengan data, seketika itu pula mereka tenggelam,” kata dia.
Terkait rekayasa hasil survei, menurut Yunarto, jangan hanya menuding siapa membayar mereka. Lebih penting, mendorong mereka melakukan transparansi metodologi dan membuka data mentah untuk membuktikan validitas data.
”Asosiasi lembaga survei seperti Persepi bisa meminta pertanggungjawaban dari lembaga survei yang melakukan rilis. Jika terbukti menipu data akan ada sanksi, termasuk dikeluarkan dari asosiasi dan dipublikasikan,” kata Yunarto yang juga Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).
Dalam pilpres yang mempertarungkan pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, setiap pihak juga menyewa lembaga survei untuk mengukur elektabilitas secara berkala.
Lembaga survei tidak hanya dibayar tim pemenangan, tetapi juga sponsor yang mendukung capres.
Menurut Andrinof, biaya survei tingkat nasional dengan jumlah responden minimal 1.200 orang sekitar Rp 750 juta. Pekerjaan ini butuh sekitar 120 tenaga lapangan dengan waktu sekitar tiga minggu.
Terkait pilpres, kata Yunarto, lembaga survei berkomitmen menjadikan pengumuman hasil survei di pilpres sebagai ”penuntun” masyarakat menentukan pilihan. ”Kami juga berkomitmen untuk saling kritik dan kontrol terhadap sesama lembaga survei supaya tidak terjadi penyesatan informasi,” kata Yunarto.
Dalam pilpres kali ini, masyarakat mengharapkan kerja lembaga survei independen dan bertanggung jawab. Tak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan bisnis karena pasar akan terus terbuka bagi bisnis lembaga survei.
Oleh: M Fajar Marta
Sumber: Kompas, 27 Juni 2014
