Mekanisme pemeriksaan spesimen terkait Covid-19 dan isolasi perlu dikaji ulang untuk memutus rantai penularan penyakit yang disebabkan virus korona tipe baru tersebut.
Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan untuk tidak melakukan tes terhadap kontak erat yang tak bergejala Covid-19 dan hanya diminta isolasi mandiri. Selain mempersulit upaya memutus rantai penularan, isolasi mandiri tanpa ada kepastian hasil sulit dijalankan.
Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan versi kelima yang dikeluarkan pada Juli 2020 menyebutkan, tes diprioritaskan pada kasus suspek dengan gejala. Sementara kontak erat tanpa gejala hanya dilakukan pemantauan 14 hari dan tes hanya diprioriaskan kepada tenaga kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peraturan ini di lapangan membingungkan masyarakat. Siti Maria (25), warga Kota Banjarmasin, misalnya, ditolak untuk mendapatkan tes usap, padahal anaknya yang berusia lima tahun sudah terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan tes usap dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR). “Ditolak karena katanya yang tidak bergejala tidak perlu dites,” tuturnya.
Pemeriksaan terhadap anaknya sebelumnya merupakan bagian dari syarat untuk masuk sekolah. Dari 24 anak yang ikut tes, 17 anak di antaranya positif terinfeksi virus korona baru pemicu Covid-19. “Ada perlakuan berbeda. Yang warga Banjarmasin setelah lapor ke puskesmas dan Gugus Tugas tidak bisa dites. Tetapi, warga Banjarbaru dan Barito Kuala bisa dites usap. Ini membingungkan,” katanya, Senin (7/9/2020).
Siti Maria dan suami akhirnya melakukan tes mandiri di klinik swasta dengan biaya Rp 1,3 juta dengan hasil dijanjikan selesai dalam tiga hari sedangkan biaya tes PCR untuk suaminya Rp 1.650.000 dengan hasil bisa diperoleh dalam dua hari. Kisah serupa di alami masyarakat di daerah lain.
Fenomena ini juga dialami banyak warga lain. Sebagai contoh, Ali (35), yang ibunya terkena Covid-19 dan dirawat di salah satu rumah sakit di Depok, Jawa Barat. Namun saat keluarga mereka menghubungi puskesmas dan Satgas Penanganan Covid-19 Depok hanya disuruh isolasi mandiri dan tes cepat. Jika hasil tes cepat seseorang reaktif, maka baru difasilitasi dengan tes usap. “Akhirnya kami sekeluarga melakukan tes usap mandiri dengan biaya sendiri. Ini membingungkan,” katanya.
Manurut Ali, kepastian tes sangat dibutuhkan, karena dia harus bekerja. Tanpa ada hasil tes, tidak ada alasan untuk mendapatkan libur dari kantornya. “Ada tetangga yang keluarganya positif Covid-19 juga diminta isolasi mandiri, tetapi tetap jalan-jalan juga, karena memang tidak dipantau,” ungkapnya.
Epidemiolog dari Univesitas Jenderal Soedirman Purwokerto Joko Mulyanto mengatakan, idealnya kontak erat diperiksa. “Kalau di wilayah kami kontak erat dites. Akhirnya tergantung kemampuan pemerintah daerah setempat,” katanya.
Untuk darah yang jumlah tesnya belum terpenuhi sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1 per 1.000 per minggu, lanjut Joko, seharusnya seluruh kontak erat diperiksa. Jadi, tes mesti diperbanyak berdasarkan hasil tracing (pelacakan kontak). Sementara kalau daerah yang sudah tinggi tesnya, seperti Jakara, untuk orang tanpa gejala bisa tidak dites asalkan mereka tetap ditelusuri kontaknya dan menjalani isolasi mandiri.
Joko menambahkan, panduan dari Kementerian Kesehatan ini mengadaptasi dari protokol WHO. “Namun ini memang tidak sesuai konteks sosial kita. Isolasi mandiri sebelum ada hasil tes akan sulit dan tidak efektif karena tidak semua orang punya ruangan untuk isolasi. Idealnya ada karantina terpusat,” ujarnya.
Ahli biostatistik Indonesia yang mengajar di University of South Australia Beben Benyamin mengatakan, jika ingin mengendalikan penularan, seluruh riwayat kontak seharusnya diperiksa.
“Sekarang kita tes untuk apa. Apakah hanya untuk mengidentifikasi pasien berisiko sakit parah sehingga bisa diberikan perawatan atau tujuannya untuk identifikasi pasien parah dan memutus rantai penularan? Kalau tes hanya ditujukan untuk mendapat perawatan, hal ini tidak akan bisa memutus penularan karena banyak pasien tanpa gejala yang akan terus menularkan ke orang lain,” tuturnya.
Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Prof Akmal Taher mengatakan, kebijakan saat ini memang orang tanpa gejala menjalani karantina mandiri. “Menurut saya (kontak erat) sebaiknya prioritas, apalagi dengan tes kita yang masih rendah banget,” tuturnya.
Oleh AHMAD ARIF
Editor: EVY RACHMAWATI
Sumber: Kompas, 8 September 2020
