Survei LIPI menunjukkan, UMKM yang telah melakukan transaksi secara daring lebih sedikit terkena dampak negatif pandemi dibandingkan dengan yang masih berjualan secara langsung.
Ada trade off antara menjaga kesehatan atau keselamatan masyarakat dan upaya pemulihan perekonomian.
Situasi kita hadapi sejak Indonesia secara resmi mengumumkan adanya korban yang terpapar Covid-19 dan beberapa waktu kemudian menerapkan sosialisasi berskala besar (PSBB). Sejak awal kita menempatkan kesehatan dan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama. Urusan mata menyusul menyusul kemudian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prinsipnya: hanya menyelamatkan nyawa yang akan menyelamatkan mata pencaharian . Namun, setelah lima bulan berlalu, kita tak bisa menutup mata, pandemi ini secara nyata telah menghantam perekonomian Indonesia. Terbukti dengan pertumbuhan merosotnya ekonomi triwulan I-2020 menjadi hanya 2,97 persen (yoy).
Memang masih positif karena pengaruh pandemi belum besar. Namun, pada triwulan II (April-Juni) growth ekonomi yoy anjlok 5,32 persen. Pada triwulan II inilah yang secara murni menggambarkan dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia mengingat triwulan II adalah periode PSBB.
Mencegah resesi
Pembatasan interaksi sosial sangat berperan pada pelemahan ekonomi. Apalagi, kegiatan ekonomi minim kontak ( less contact economy ) di Indonesia masih belum signifikan. Untuk triwulan III (Juli-September) yang sedang berjalan, sulit diprediksi. Namun, jika tetap terjadi kontraksi, Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Ini yang ingin dihindari pemerintah.
Sejak Juni, pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Aspek kesehatan manusia tetap diutamakan, protokol Covid-19 tetap dijalankan. Namun, perhatian sama besar mulai diberikan pada kesehatan ekonomi. Isu livelihoods jadi tak kalah penting. Dua triwulan terakhir 2020, pemerintah pusat dan daerah dituntut kerja keras merealisasikan rencana belanja APBN Rp 1.600 triliun.
Upaya menghindari resesi ini tentu tak mudah mengingat banyaknya negara di dunia sudah terjerumus ke dalamnya, seperti AS, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, Korea Selatan, Hong Kong, dan beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan Filipina.
Pandemi Covid-19 memang menimbulkan guncangan ekonomi yang mengarah ke resesi global. Berbagai kebijakan untuk menyebarkan penyebaran Covid-19, seperti penutupan sekolah dan berbagai kegiatan bisnis, PSBB, hingga lockdown mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi hampir di semua negara dunia.
Perlu pemikiran cermat dan strategis agar dana belanja APBN yang terbatas bisa tersalur efektif demi menopang geliat ekonomi. Salah satu yang tinggi urgensinya untuk diselamatkan adalah UMKM. Alasannya, sektor inilah yang paling rentan terhadap kemerosotan ekonomi akibat pandemi.
Hasil survei LIPI pada Mei lalu menunjukkan, tanpa adanya bantuan 47,13 persen, UMKM hanya mampu bertahan sampai akhir Agustus ini, 25 persen akan tutup November, dan 13,4 persen hanya dapat bertahan paling lama sejak pandemi merebak. Tak sampai 15 persen UMKM yang disinyalir bisa bertahan lebih dari setahun. Ini berbeda dengan krisis pada 1998 dan 2008.
Pada dua krisis itu, sebagian besar UMKM relatif tidak mengalami masalah serius. Malah mereka yang berorientasi ekspor dan menggunakan bahan baku dalam negeri dapat meraih keuntungan. UMKM boleh jadi dibilang menjadi bumper perekonomian kita saat itu.
Kali ini situasinya berbeda. Pandemi ini menimbulkan shock, baik di sisi penawaran maupun permintaan. Di sisi penawaran, karena terganggunya rantai pasokan ( supply chain ), sementara di sisi permintaan ada pengeluaran plus daya beli.
Praktis semua sektor dan lapisan masyarakat terdampak. UMKM yang melakukan penjualan secara fisik memiliki kerentanan yang sangat tinggi pada masa PSBB. Jumlahnya pun sampai 87 persen dari total UMKM (Kemenkop UKM, 2020). UMKM di bidang transportasi dan pergudangan, pariwisata, pendidikan, layanan akomodasi, dan makanan adalah yang paling rentan karena diperkirakan hanya bertahan paling lama tiga bulan.
Tak sulit membayangkan apa yang bakal terjadi jika banyak UMKM udah harus tutup usaha. Kebangkrutan, PHK, kredit macet, pasokan, dan permintaan yang kian menyusut adalah hal yang ingin kita hindari. UMKM merupakan penopang produksi nasional sekaligus sumber pendapatan dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat.
UKM Center FEB UI mencatat, pada 2018 terdapat 64,19 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60,3 persen PDB dan menyerap hampir 117 juta (97 persen) tenaga kerja. UMKM menyediakan hampir 99 persen lapangan pekerjaan, berkontribusi 14,17 persen terhadap total ekspor, serta terkait dengan 58 persen dari total investasi.
Membangkitkan UMKM
Ini menunjukkan betapa pentingnya dan strategis peran UMKM dalam perekonomian nasional. Maka, sungguh akan dahsyat dampak ekonomi dari pandemi yang bisa terjadi jika tak ada campur tangan pemerintah. Begitu banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan tahap jika UMKM ambruk. Dampak pada pengangguran dan kemiskinan akan sangat serius. Kebijakan yang tepat dan luas untuk membangkitkan UMKM sangat dibutuhkan.
Menyadari ini, sejak akhir April pemerintah telah memberikan stimulus untuk UMKM berupa bantuan subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan insentif pajak dengan total anggaran Rp 123,46 triliun. Pemerintah juga akan memberikan bansos produktif berupa akses untuk mengakses dan penjaminan kredit modal kerja. Skema ini dalam tahap finalisasi dan segera diluncurkan.
Pelaku usaha mikro memasukkan ke dalam skema skema, khususnya yang berkaitan dengan paket kebutuhan pokok. Kesempatan juga diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, industri rumah tangga, atau warung tradisional untuk tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Berbagai program pencegahan untuk mencegah terpuruknya UMKM.
Restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bisa meringankan 125.000 nasabah kredit usaha rakyat (KUR). Bantuan pangan dan non-pangan tunai, jika tepat sasaran, akan mengurangi kerentanan pelaku UMKM yang kehilangan tahap sementara.
Namun, upaya-upaya ini belum cukup karena bersifat jangka pendek. Harus ada juga upaya untuk mempersiapkan UMKM adaptasi baru. UMKM yang siap mengarungi era industri 4.0. Pandemi ini mesti dilihat sebagai momentum digitalisasi UMKM dan mendorong mereka untuk akrab teknologi.
Ini tak kalah penting dari isu pembiayaan dan akses ke lembaga keuangan. Tantangannya, sekitar 13 persen dari 64 juta UMKM yang telah terhubung ke ekosistem digital. Sisanya melakukan semua aktivitas usaha lewat interaksi fisik, dari pembelian, penjualan, pemasaran, hingga pembayaran.
UMKM yang memanfaatkan internet terbukti lebih mampu bertahan dari terpaan krisis. Survei LIPI menunjukkan, UMKM yang melakukan transaksi secara berani lebih sedikit dampak dampak negatif pandemi dibandingkan dengan yang masih berjualan secara langsung.
Bagi yang melek internet, teknologi digital bisa dan telah dimanfaatkan untuk memasarkan produk. Bisa melalui medsos atau marketplace . Internet juga digunakan untuk mencari informasi pengembangan usaha dan bahan baku.
Pandemi ini bisa saja menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM digital. Lebih dari setengah konsumen kini lebih banyak menggunakan layanan yang berani, khususnya di pasar-pasar yang transaksinya tumbuh pesat. Selama pandemi terjadi peningkatan transaksi belanja digital hingga 50 persen. Peningkatan ini juga oleh oleh tersedianya berbagai platform dan cara pembayaran yang lebih praktis lewat perusahaan tekfin.
Pada masa pandemi, sangat perlu dilakukan semua upaya untuk menghubungkan UMKM dengan calon pembeli. Saat ini banyak pengusaha kecil, mikro, dan ultra-mikro (rumahan) seperti ”terputus” dengan konsumennya. Penjualan melalui sistem membutuhkan akses dan literasi pelaku UMKM terhadap teknologi, sementara tidak semua pelaku UMKM memiliki. Padahal, sudah 97 persen dari wilayah Indonesia yang terjangkau e-dagang.
Hasrat melibatkan lebih banyak UMKM ke dalam ekosistem digital memang tak mudah. Selain karena populasinya besar, umumnya mereka juga belum memiliki infrastruktur dasar untuk bisa masuk. Banyak yang tidak memiliki komputer, tak punya paket pulsa atau internet, bahkan ada yang tak punya telepon seluler. Jadi, transformasi digital sulit untuk berjalan mulus karena tak semua UMKM siap menjalankan usaha secara digital.
Di sinilah dituntut peran dan interaksi pemerintah. Yang paling riil, misalnya, memberikan ponsel pintar plus pulsa untuk koneksi internet. Kemristek / BRIN dapat membantu dan memfasilitasi UMKM soal akses pasar, terhubung dengan fintech mikro , dan membuat mereka dapat mengatur teknologi produksi yang menghasilkan produk yang berkualitas dan kekinian.
Selain itu, mendukung dalam pelatihan dan pendampingan, hilirisasi produk, menghadirkan platform pasar, sosialisasi, dan kampanye UMKM di marketplace, seperti Tokopedia / Bukalapak.
Setidaknya ada empat keuntungan dari digitalisasi UMKM (McKinsey, 2018). Pertama, keuntungan finansial melalui peningkatan penjualan. Kedua, tercipta lapangan kerja. Ketiga, keuntungan bagi pembeli dengan peluang 11-25 persen dari harga ritel. Terakhir, kesetaraan sosial, yaitu kesempatan perempuan untuk beraktivitas dan memperoleh pendapatan melalui kegiatan di wahana perdagangan elektronik.
Tanpa inovasi dan transformasi bisnis, UMKM sulit pulih dan bertahan dari krisis ini. Apalagi mengharapkannya melejit demi menangkal keterpurukan ekonomi. Hanya dengan pelatihan dan pendampingan yang intensif, hilirisasi produk, dan kampanye yang gencar di pasar , kita bisa berharap UMKM 4.0 terwujud, yakni UMKM yang akrab dengan dunia digital dan teknologi. UMKM yang adaptif dengan ekosistem teknologi digital yang penuh dinamika.
Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Riset dan Teknologi / Kepala BRIN.
Sumber: Kompas, 14 Agustus 2020
