Di tengah pandemi Covid-19, kita menyaksikan munculnya inovasi di sektor kesehatan. Inovasi ini serasa oase di padang pasir mengingat lebih dari 90 persen bahan obat-obatan dan alat-alat kesehatan masih impor.
Masih terpatri dalam ingatan ketika beberapa tahun lalu saya berkunjung ke Shanghai, China. Pemandu perjalanan berceloteh tentang kehebatan China yang kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi global.
Di sana setiap orang bekerja keras, apa saja diproduksi, sampai ada pemeo begini: ”Alam dengan seluruh isinya dan semua yang bernapas diciptakan Tuhan, yang lain diciptakan China”. Pemeo itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Mulai dari produk remeh temeh, alat rumah tangga, elektronik, sampai otomotif buatan China membanjiri pasar dunia mengambil alih pasar ekspor Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagaimana dikemukakan Andrinof Chaniago (Kompas, 16/7/2020), pangsa ekspor China tahun 2010 baru sebesar 8,8 persen dari total ekspor dunia. Satu dekade kemudian mengambil alih posisi Amerika Serikat (AS) sebagai peringkat satu dunia. Keberhasilan ”Negeri Tirai Bambu” ini tidak lepas dari transformasi ekonomi tradisional dan ekstraktif menuju ekonomi industri dan jasa.
Bagaimana posisi Indonesia dan bagaimana seharusnya setelah naik kelas menjadi negara dengan pendapatan menengah atas (upper middle income country) versi Bank Dunia?
Ekonomi ekstraktif
Kenaikan peringkat seharusnya dibarengi dengan kemampuan memperkuat basis ekonomi manufaktur dan mulai melepaskan ketergantungan pada produk mentah atau setengah jadi. Sesungguhnya sejak kabinet Presiden Jokowi jilid 1, salah satu cita dari nawacitanya adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi.
Di periode kedua kepemimpinannya, cita tersebut ditegaskan lagi sebagai salah satu dari lima program prioritas, yakni transformasi pembangunan ekonomi berbasis inovasi untuk penguatan dan peningkatan daya saing bangsa. Namun, apa mau dikata, capaian program tersebut belum memenuhi harapan.
Data BPS 2017 yang diolah Chaidir (2018) menunjukkan bahwa 95,7 persen volume ekspor Indonesia masih berupa produk mentah atau setengah jadi, antara lain, batu bara (311 juta ton), minyak kelapa sawit (24 juta ton), minyak bumi (17 juta ton), bijih tembaga, karet, rempah, rumput laut, dan ikan segar.
Penjualan bahan mentah atau setengah jadi kurang memberikan nilai tambah yang pada gilirannya tidak memberikan sumbangan yang berarti pada produk domestik bruto (PDB).
Mengapa kita masih berkutat di ekonomi ekstraktif? Jawaban yang mendasar adalah kemampuan inovasi yang masih lemah. Data Global Innovation Index (GII) menunjukkan, Indonesia berada pada posisi 87 dari 130 negara karena pilar kelembagaan dan infrastruktur inovasi berada pada peringkat bawah.
Selanjutnya, data GII juga menggambarkan bahwa negara-negara dengan peringkat inovasi yang tinggi, seperti Korea Selatan, Jepang, China, Singapura, dan Amerika Serikat, memiliki peringkat tinggi pula dalam pendapatan per kapitanya.
Dalam kaitan dengan daya saing, menurut Agus Sugiarto (Kompas, 16/7/2020), yang mengutip Global Competitiveness Report 2020, Indonesia berada pada peringkat 50 dunia di bawah Singapura (1), Malaysia (27), Thailand (40), China (28), Jepang (8), Korea Selatan (26), dan Taiwan (14). Dari 12 indikator daya saing, Indonesia hanya unggul pada komponen pasar (peringkat 10).
Untuk menghasilkan produk hilir dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kemampuan bersaing, cara yang ampuh adalah menguasai iptek dan menerapkannya di dunia industri. Penguasaan iptek dilakukan melalui lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) perguruan tinggi, baik pemerintah maupun swasta yang menghasilkan temuan (invensi). Kuantitas penelitian telah berjibun, tetapi sayangnya sebagian besar hasil penelitian itu mandek pada tahapan publikasi, prototipe, dan paten.
Dalam sebuah kesempatan pada tahun 2019, Presiden Jokowi pernah melontarkan pertanyaan bernada menagih, ”Lalu apa hasil dana riset Rp 26,5 triliun?” Dana sebesar itu memang menyebar di lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian. Persentase dana riset yang berasal dari pemerintah mencapai 80 persen, berkebalikan dengan negara maju yang sebagian besar dana risetnya berasal dari sektor swasta.
Menjadi persoalan di negara kita karena hasil-hasil riset dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan tidak menyambung dengan kebutuhan pengguna atau industri.
Lembah kematian
Dalam tiga tahun terakhir, jumlah publikasi yang terindeks Scopus sudah melesat melampaui Malaysia dan Thailand. Namun, berdasarkan data dari Business Innovation Centre dari 700 hasil riset, hanya 18 persen yang berhasil didayagunakan oleh dunia usaha.
Hasil riset yang berhenti di publikasi, paten, dan prototipe masih dalam tataran invensi. Jika ketiga produk tersebut dihilirisasi dengan uji coba kemudian dikomersialkan, baru dikategorikan sebagai inovasi.
Edward Roberts, guru besar MIT, Amerika Serikat, berpandangan bahwa inovasi merupakan invensi dikalikan dengan komersialisasi. Artinya, jika tidak ada komersialisasi (pemanfaatan yang memberikan nilai tambah), belum disebut sebagai inovasi. Inovasi, karena itu, merupakan invensi dalam bentuk iptek yang dikomersialisasikan dalam proses bisnis atau didiseminasikan sebagai jasa publik.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa hasil riset berhenti di tahapan invensi, di antaranya, karena hasil riset tidak sesuai kebutuhan industri, masih rendahnya kepercayaan industri terhadap hasil-hasil riset lembaga litbang, terbatasnya anggaran, dan birokrasi yang berbelit sampai pada ekosistem riset yang tidak kondusif. Saking banyaknya hambatan dalam menghilirisasi hasil riset, tahapan ini dijuluki sebagai lembah kematian.
Pemerintah, melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, berusaha mengatasi lembah kematian dengan membiayai riset inovatif produktif (rispro), sebuah riset yang hasilnya langsung dihilirisasi dengan mitra kerja untuk dikomersialisasikan.
Kelemahan proposal rispro pada umumnya adalah pada kemampuannya memetakan masalah penelitian, yang dipicu oleh minimnya dialog antara periset dan calon pengguna. Kalau saja proposal semacam itu berhasil didanai, akan sulit diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Upaya hilirisasi di sektor pertambangan dengan pemberlakuan smelter dan pelarangan ekspor mineral mentah juga belum sesuai harapan. Menurut pengamatan Ferdy Hasiman (Kompas, 18/7/2020), hal ini karena tidak adanya ketentuan pembatasan kepemilikan asing di sektor hilir.
Pelaku di sektor hilir didominasi perusahaan-perusahaan asing. Sementara perusahaan swasta nasional yang memiliki konsesi berkutat di hulu dan menjual hasil tambang ke pabrik smelter milik perusahaan asing.
Di tengah pandemi Covid-19, kita menyaksikan munculnya inovasi di sektor kesehatan. Beberapa universitas bekerja sama dengan industri dan didukung penuh pemerintah berhasil memproduksi ventilator, alat tes PCR, rapid test, dan alat-alat kesehatan lainnya. Inovasi ini serasa oase di tengah padang pasir mengingat selama ini lebih dari 90 persen bahan obat-obatan dan alat-alat kesehatan masih bergantung pada impor.
Sengkarut di lembah kematian bisa diurai jika triple helix (perguruan tinggi, industri, dan pemerintah) bersinergi meskipun hal ini banyak didorong oleh kebutuhan mendesak menanggulangi Covid-19. Hilirisasi lebih lanjut, termasuk di sektor-sektor lain, dan di masa normal perlu terus dipacu tanpa harus menunggu datangnya wabah.
Fondasi perekonomian yang kuat hanya bisa ditopang melalui inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Jika gagal, kita bisa terpeleset dan berkubang di kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country).
Sudharto P Hadi, Wakil Ketua Dewan Riset Nasional; Dosen Manajemen Lingkungan Undip.
Sumber: Kompas, 11 Agustus 2020
