Ancaman Krisis Multidimensi di Indonesia

Pandemi Covid-19 telah menginfeksi puluhan ribu orang dan menewaskan belasan ribu saudara kita. Situasi di Indonesia bisa lebih buruk lagi karena wabah membesar bersamaan dengan krisis sosial dan tekanan ekonomi.

Pandemi Covid-19 telah menginfeksi puluhan ribu orang dan menewaskan belasan ribu saudara kita. Namun situasi di Indonesia bisa lebih buruk lagi karena wabah membesar bersamaan dengan menguatnya krisis sosial dan tekanan ekonomi.

Virus korona baru pemicu Covid-19 menginfeksi 14,67 juta orang dan menewaskan 609.531 orang di 213 negara dan wilayah hingga Jumat (15/7/2020). Dengan penambahan kasus baru rata-rata 200.000 orang per hari, sedangkan korban jiwa bertambah 5.000 per hari, berarti tiap menit ada tambahan 139 kasus dan tiga orang meninggal karena penyakit itu.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam konferensi melalui video dari Geneva, Swiss, pekan lalu, mengatakan, semua negara berisiko terkena Covid-19, tetapi dampaknya beragam. Besarnya dampak ini tergantung kecepatan respons pemerintah dan perilaku warga menaati protokol kesehatan.

Ada negara sukses mencegah wabah membesar karena merespons cepat dan efektif sejak dini. Negara ini di antaranya Vietnam dan Taiwan yang mengalami korban jiwa amat kecil, bahkan nol. Kunci sukses mereka adalah cepat menemukan, mengisolasi, menguji, dan merawat pasien.

Berikutnya, ada negara yang terpukul hebat lalu bisa mengendalikannya, seperti Italia dan Spanyol. Ada juga negara yang mengalami puncak pertama wabah, tetapi kini menghadapi puncak baru dan penambahan kasus lebih cepat, misalnya Iran.

Situasi keempat adalah negara-negara menuju puncak kasus dan belum mereda. Situasi ini seperti terjadi di Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia, dan Indonesia.

Situasi kritis terutama di alami negara berpenduduk besar. Dari 220.162 kasus baru pada Minggu (19/7/2020), lebih dari 80 persen disumbang 10 negara, 60 persennya dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Brasil, dan India. Amerika Serikat memiliki 3,89 juta kasus dengan 143.289 korban jiwa, Brasil memiliki 2,09 juta kasus dengan 79.533 korban jiwa, dan India 1,12 juta kasus dengan 27.514 korban jiwa.

Indonesia yang memiliki 88.214 kasus dan 4.239 korban jiwa kini ada di urutan ke-25 negara dengan total kasus terbanyak. Jumlah kasus di Indonesia menyalip China yang jadi pusat awal Covid-19.

Bahkan, kasus Covid-19 di masyarakat diduga jauh lebih besar karena jumlah tes terbatas. Di antara 25 negara dengan jumlah kasus terbanyak, tes di Indonesia per 1.000 penduduk nomor dua terkecil, hanya lebih baik dari Mesir.

Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah orang yang diperiksa baru 720.497 orang sehingga positivity rate atau jumlah positif dibagi kasus diperiksa 12,2 persen. ”Angka positivity rate (tingkat kepositifan) kita konsisten di atas 10 persen meski jumlah tes fluktuatif menunjukkan tingkat penularan di masyarakat tinggi,” kata Dicky Budiman, epidemiolog Indonesia dari Griffith University, Australia.

Tingkat kepositifan jadi indikator penting karena memberi wawasan apakah suatu komunitas melakukan tes cukup untuk menemukan kasus. Jika kepositifan tinggi, berarti komunitas masih menguji pasien paling sakit dan belum menemukan orang dengan gejala ringan dan tanpa gejala.

Titik kritis
Epidemiolog Laporcovid19.org, Iqbal Elyazar, mengatakan, Indonesia kini memasuki fase kritis. ”Puncak kasus kemungkinan baru terjadi bulan Agustus-September dan setelahnya belum tentu melandai kurvanya jika penanganan seperti sekarang,” katanya.

Namun, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito beranggapan, situasi kian terkendali, ditandai berkurangnya zona berisiko tinggi penyebaran Covid-19. ”Jika di akhir Mei zona merah (risiko tinggi) tersebar di 108 kabupaten/kota, pada 12 Juli 2020 zona merah hanya ada di 50 kabupaten/kota,” ujarnya.

Iqbal dan Dicky berbeda pandangan dengan Wiku. Menurut Dicky, zonasi yang dibuat gugus tugas bisa memberi rasa aman palsu, salah satunya karena tak menyertakan informasi tingkat kepositifan dan jumlah tes di tiap daerah.

Menurut WHO, di negara-negara yang melakukan pengujian ekstensif untuk Covid-19, tingkat kepositifan maksimal 5 persen atau lebih rendah untuk 14 hari. Agar tingkat kepositifan bisa dijadikan alat analisis yang baik, jumlah tes harus memenuhi syarat minimal, yaitu 1 per 1.000 orang per minggu.

Berdasarkan laporan WHO tentang kondisi Covid-19 di Indonesia pada 15 Juli 2020, baru Jakarta yang memenuhi syarat minimal tes ini, yaitu tiga minggu terakhir rata-rata di atas 2 per 1.000 orang per minggu. Daerah lain di Jawa belum memenuhi kriteria karena jumlah tes amat kecil.

”Pemerataan kemampuan tes di daerah amat penting, terutama di daerah dengan potensi penularan tinggi, seperti di Jawa. Tanpa itu, kita sulit mengetahui tingkat penyebaran Covid-19 dan tak bisa menyatakan suatu daerah berhasil mengatasi wabah ini jika hanya berdasarkan jumlah kasus,” tutur Iqbal.

Tes yang cukup baru langkah awal. Jakarta yang berhasil memenuhi kapasitas tes minimal pun mengalami peningkatan kasus, tingkat kepositifan, hingga jumlah orang dirawat karena Covid-19. Ini jadi alasan bagi Jakarta memperpanjang masa transisi pembatasan sosial berskala besar.

Selain syarat epidemiologi, seperti kapasitas tes dan pelacakan kontak, pengendalian wabah ditentukan pula oleh perilaku warga dan ini tak bisa dilepaskan dari pilihan kebijakan otoritas. Masifnya kampanye normal baru yang diwacanakan pemerintah sejak pertengahan Juni lalu mendorong mobilitas dan aktivitas warga. Hasilnya mudah ditebak, kasus kembali melonjak.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, dalam pernyataan bersama Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi Covid-19 menilai, pendekatan penanganan Covid-19 keliru karena mengedepankan psikologi dengan tendensi menenangkan warga demi mendorong ekonomi, tetapi mengabaikan aspek kesehatan publik.

”Padahal, seharusnya menyadarkan tiap orang terancam jiwanya agar turut mengendalikannya. Ekonomi tak bisa jalan baik kalau wabah tak dikendalikan. Kita harus belajar dari negara-negara tetangga yang sukses mengatasi wabah,” katanya.

Bahkan, setelah puluhan ribu orang terinfeksi dan korban jiwa, belum ada sense of crisis secara nasional. ”Presiden dan jajarannya belum menunjukkan ini sehingga berimbas ke masyarakat yang abai risiko,” ujarnya.

Sosiolog bencana yang jadi pengajar di Nanyang Technological University (NTU), Sulfikar Amir, menegaskan, buruknya penanganan wabah di Indonesia menggerus kepercayaan sosial kepada pemerintah dan sesama. ”Ada gejala pembangkangan dan penyangkalan publik yang memperparah krisis pandemi,” katanya.

Hal itu tergambar dalam survei NTU bersama Laporcovid19.org di Jakarta dan Surabaya yang menunjukkan ada kelompok masyarakat mengabaikan risiko, rela tertular demi mempertahankan pekerjaan, bahkan menganggap wabah ini sebagai rekayasa. ”Pemerintah, khususnya Presiden, harus bertindak cepat dan berbasis sains agar penanganan bisa segera diperbaiki,” ujarnya.

Di tengah situasi ini, Presiden Joko Widodo justru membentuk Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Tekanan ekonomi harus diatasi, tetapi upaya maksimal mengatasi wabah semestinya diutamakan dulu. Makin cepat wabah diatasi, ekonomi kian cepat pulih.

Oleh AHMAD ARIF

Editor: EVY RACHMAWATI

Sumber: Kompas, 21 Juli 2020