Covid-19 makin menyadarkan bahwa SDGs adalah keniscayaan jalan pembangunan yang harus ditempuh untuk menjadi negara sejahtera, adil, maju, dan berkelanjutan. Yang diperlukan adalah semangat gotong royong.
Dalam sejarah peradaban manusia, tahun 2020 akan selamanya dikenang sebagai periode krisis dahsyat yang presedennya hanya bisa disetarakan dengan Depresi Besar 1930-an dan Perang Dunia.
Bahkan, di tengah 2020 ini, kita belum bisa melihat sampai seberapa dalam jurang krisis akan berujung. Dengan cemas, kita menyaksikan penyebaran Covid-19 yang sedemikian cepat dan bagaimana krisis kesehatan merontokkan berbagai jerih payah pembangunan bertahun-tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti halnya dalam dinamika sejarah krisis dunia, krisis akan membuat perubahan besar. Krisis memaksa kita merefleksikan apa yang salah sebelumnya, lalu apa yang perlu dilakukan dan diubah untuk mengantisipasi agar krisis tak berulang. Selain itu, di masa pandemi ini, dengan cemas kita juga menyaksikan Bumi yang semakin ringkih karena menopang hampir delapan miliar manusia dengan segenap dinamikanya segera berada di ”titik kulminasi”.
Diproyeksikan, populasi dunia 17 tahun lagi akan mencapai 9 miliar manusia. Menurut para ilmuwan, itu berarti batas akhir jumlah manusia yang mampu disangga Bumi (carrying capacity) apabila manusia tetap ”bersikeras” dengan pola kehidupan seperti saat ini.
Pada masa itu, pangan, air, dan energi yang makin langka akan menjadi sumber konflik yang tak akan pernah usai di masa depan. Artinya, dunia tidak akan sama lagi dengan waktu sebelumnya. Dunia akan makin rentan menghadapi berbagai krisis. Inilah tantangan besar umat manusia saat ini, bagaimana memenuhi kebutuhan masa kini dan mengantisipasi berbagai krisis masa depan.
Pandemi Covid-19 telah memaksa dunia dengan segala aktivitasnya bergerak melambat setelah dipacu tanpa henti sejak abad Revolusi Industri. Blessing in disguise, Covid-19 memaksa kita hening dan jernih berefleksi tentang apa yang telah dan sedang terjadi di dunia. Meski kini kita memasuki new normal, bukan berarti old normal adalah sesuatu yang ideal.
Bukankah new normal saat ini adalah hasil dari old normal? Kebiasaan masa lalu belum tentu merupakan hal yang ideal untuk terus dilakukan hingga masa depan. Bahkan, secara lugas Albert Einstein mengatakan the definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results (definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, tetapi berharap hasilnya berbeda).
Covid-19 menyadarkan kita tentang tak adanya ceteris paribus. Sudah tak mungkin dalam dunia yang terkait dan berkelindan ini (interconnectedness) mampu mengisolasi kejadian pada satu hal tidak akan terkait dengan hal lainnya. Problem pandemi virus yang terkait dengan kesehatan ini sangat jelas, seperti deretan kartu yang jatuh menjadi multiplier effect. Sektor kesehatan runtuh berdampak pada sektor pariwisata, lalu diikuti transportasi, konstruksi, manufaktur, keuangan, dan ikutan lainnya.
Pertanyaan besar kemudian muncul, lalu bagaimana kita harus melakukan pembangunan? Bagaimana memenuhi kebutuhan masa kini, meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan berkelanjutan? Sangat jelas, cara kita menjalankan kehidupan harus berubah.
”Great reset”
Covid-19 telah membangunkan kita (wake up call) dengan pukulan sangat keras, kita harus menjalankan kehidupan dengan cara berbeda. Di dunia, kini seruan great reset kian menggema. Great reset akan menjadi tema besar pertemuan prestisius Forum Ekonomi Dunia tahun depan. Pada intinya, kita mesti me-reset ulang apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita sudah harus meninggalkan kebiasaan masa lalu yang tak kompatibel dengan masa depan.
Sangat beruntung, dunia telah memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs bukan hanya wacana filosofis, melainkan sudah pada tataran operasional. SDGs pada dasarnya sarana bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, di seluruh dunia untuk menjalankan kehidupan berkelanjutan.
Artinya, bagaimana kebutuhan masa kini dipenuhi, tetapi tanpa mengorbankan masa depan. Apabila SDGs secara konsisten dijalankan semua negara, keberlanjutan Bumi sebagai tempat layak huni bagi semua dapat lebih terjamin.
Dalam napas keberlanjutan SDGs, faktor keseimbangan jadi penekanan utama. Pandemi Covid-19 adalah contoh bagaimana tekanan manusia pada kehidupan satwa liar justru berbalik begitu dahsyat mengancam hidup umat manusia.
Contoh lain, penggunaan air tanah yang sedemikian eksesif apabila diteruskan akan menjadikan Jakarta megapolitan pertama dunia yang tenggelam.
Lahirnya SDGs merupakan kesadaran bahwa sumber daya alam tidaklah terbatas.
Keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan haruslah dijaga. Mengabaikan satu keseimbangan, pada akhirnya adalah petaka kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 jadi pelajaran sangat pahit dalam evolusi kehidupan manusia saat ini.
Hal yang juga sangat strategis dalam SDGs adalah prinsip inklusif. Artinya, pelaksanaan SDGs merupakan orkestrasi gerakan bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan nonpemerintah. Jelas tak mungkin pembangunan berhasil hanya dilakukan pemerintah sendiri.
—–Hunian pemulung di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi ekonomi memburuk dan berpotensi menambah angka kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi, tingkat kemiskinan di Indonesia pada akhir 2020 berkisar 9,7-10,2 persen dari jumlah penduduk atau 26,2 juta-27,5 juta orang. Artinya, ada tambahan 3,9 juta penduduk miskin sepanjang 2020.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu bergandengan dengan sektor bisnis, filantropi, organisasi kemasyarakatan, media, dan perguruan tinggi untuk pencapaian SDGs. Pertanyaan selanjutnya, lalu seberapa jauh Indonesia berkomitmen dan melaksanakan SDGs?
Indonesia telah mengarusutamakan SDGs dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jika RPJMN sebelumnya 94 target diarusutamakan, kini meningkat signifikan menjadi 118 target.
RPJMN akan menjadi bahan utama kementerian/lembaga dan pemda melaksanakan program pembangunan. Ini berarti, melaksanakan SDGs bagi Indonesia sekaligus melaksanakan pembangunan nasional. Selain itu, Indonesia juga akan segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2020-2024 yang melibatkan semua pemangku kepentingan. RAN SDGs 2017-2019 telah melibatkan 108 organisasi nonpemerintah, baik dari sektor profit maupun nonprofit.
Tahun ini, keterlibatan akan jauh lebih banyak. Sebagai contoh antusiasme, hanya menguji template rencana aksi SDGs saja, lebih dari seratus perusahaan terbuka berpartisipasi di Bappenas yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, dan Global Reporting Initiative (GRI).
Jalan pedang
Dari sisi perencanaan dan penganggaran, tagging anggaran SDGs kini masih terus berlangsung. Ini akan dipadukan dengan sistem elektronik monitoring dan evaluasi (emonev) yang akan bisa memantau progres pelaksanaan pencapaian SDGs.
Dasbor capaian SDGs juga telah dibangun dan terus disempurnakan untuk memantau capaian hingga tingkat kabupaten/kota, dengan keterpilahan data dan mengukur diskrepansi dengan target. Mengingat Bappenas adalah pengampu Satu Data Indonesia, proses pengintegrasian data akan lebih mudah. Ini tentu sangat berguna bagi pengambilan kebijakan, serta tentu saja terbuka diakses publik.
Dampak Covid-19 membuat perekonomian berjalan lambat, tentu ini berakibat pada berkurangnya penerimaan negara. Di sisi lain, dampak dahsyat sosial dan ekonomi membutuhkan intervensi fiskal yang kuat sehingga terpaksa meningkatkan defisit.
Untuk mengupayakan pencapaian SDGs melalui berbagai pembiayaan inovatif, Bappenas kini mengembangkan SDGs Financing Hub (SFH) yang berjalan operasional tahun ini. Tugas SFH menggali berbagai potensi pembiayaan dari dalam dan luar negeri dengan berbagai inovasi keuangan untuk mendanai berbagai kegiatan bagi pencapaian SDGs.
Meski pandemi Covid-19 membuat sebagian capaian pembangunan runtuh, Bappenas sebagai institusi yang ditugaskan sebagai lembaga perencanaan pembangunan dan sekaligus menjadi koordinator nasional pelaksanaan SDGs berkomitmen agar pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tidak meleset. Covid-19 justru makin menyadarkan bahwa SDGs adalah keniscayaan jalan pembangunan yang harus ditempuh untuk menjadi negara sejahtera, adil, maju, dan berkelanjutan.
Sejarah membuktikan, negara-negara maju adalah negara yang mampu bertahan dan bahkan melejit setelah menghadapi persoalan berat. Namun, syarat mutlak untuk hal tersebut adalah semangat gotong royong untuk tujuan bersama.
Oleh karena itu, Bappenas mengajak para pemangku kepentingan SDGs untuk menempuh ”jalan pedang”. Sebuah jalan terjal dan jarang dilalui, keluar dari zona nyaman, mencari terobosan, berinovasi dan berupaya sekuat tenaga memastikan SDGs dapat dicapai untuk kemajuan bangsa. Mari kita torehkan tinta sejarah emas bersama membangun Indonesia.
Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Sumber: Kompas, 13 Juli 2020
