Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar untuk mendorong aktivitas ekonomi hanya bisa dilakukan jika pandemi terkendali. Hal itu hanya bisa diukur dengan pemeriksaan spesimen secara masif dan penelusuran kontak.
Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi hanya bisa dilakukan jika pandemi bisa dikendalikan. Indikator epidemiologi ini hanya bisa diukur jika dilakukan tes massal dan penelusuran kontak secara efektif untuk menekan penularan. Namun, sejauh ini hal tersebut masih gagal dilakukan pemerintah.
“Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyampaikan, sejumlah negara yang bersiap melonggar intervensi, harus memenuhi syarat. Wabahnya harus bisa dikendalikan, berdasarkan data epidemiologi yang terukur,” kata Beben Benyamin, epidemiolog Indonesia yang juga pengajar di School of Health Sciences University of South Australia, dalam diskusi yang diselenggarakan Laporcovid-19.org, Minggu (17/5/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO–Warga berwisata di kebun teh di tepi jalan raya kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/5/2020). Meski pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan dan sejumlah tempat wisata tutup, tak sedikit wisatawan mengunjungi kawasan Puncak, seperti di kebun teh tersebut.
Syarat lain yang diajukan WHO adalah, negara tersebut bisa memastikan bisa mengidentifikasi pusat penularan dan klusternya untuk kemudian mengarantina kontak yang berisiko. “Selain itu, harus dipastikan bahwa kita punya kapasitas dan sistem untuk merespon dan merawat yang sakit,” kata Beben.
Dia mencontohkan, Australia yang saat ini bersiap melonggarkan karantina wilayah hanya memiliki 20 kasus baru per hari. Mereka juga tahu di mana saja sumber penularan dan tidak ada kasus impor. “Ini bisa dilakukan setelah mereka melakukan hampir 1 juta tes atau sekitar 3 persen populasinya dan melakukan pembatasan yang ketat, termasuk menutup semua penerbangan dengan negara lain,” tuturnya.
Sebaliknya, di Indonesia, sekalipun sejumlah pejabat mengatakan, kurva mulai melandai, namun datanya tidak menunjukkan itu. Selain itu, data kasus baru di Indonesia sulit jadi ukuran karena keterbatasan dan keterlambatan tes. “Tes kita hanya 4.000-5.000 per hari dan totalnya baru 0,4 tes per 1000 orang. Jumlah ini bahkan lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang punya level ekonomi setara atau lebih lemah, seperti Vietnam, Bangladesh, dan Malaysia,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini, Indonesia dinilai belum memenuhi syarat untuk melonggarkan intervensi. Tri Maharani, dokter emergensi dari Kediri, Jawa Timur mengatakan, saat ini skala wabah sulit diketahui karena pemeriksaan sangat terbatas dan penelusuran kontak juga minim.
Menurut Tri, proses pemeriksaan Covid-19 di Jawa Timur masih membutuhkan waktu sekitar 10 hari sampai keluar hasilnya. Ini menyebabkan banyak pasien meninggal dunia sebelum di tes. “Bagaimana kita bisa mengetahui realitas dalam wabah kalau angka insidennya, tingkat kematian, dan data-data lain belum diketahui dengan baik,” ujarnya.
Tri khawatir, pelonggaran yang mulai terjadi akan kembali memicu ledakan wabah. “Kalau itu terjadi, pengorbanan kita berbulan-bulan, termasuk jatuhnya banyak korban tenaga kesehatan menjadi sia-sia,” katanya.
Dia mengharapkan pemerintah tidak mewacanakan hidup berdamai dengan virus ini sehingga terkesan menyerah, tapi membangun semangat melawan bersama-sama. “Ini seperti perang maraton melawan Covid-19,” kata Tri.
Irma Hidayana yang menginisiasi Laporcovid19.org, menegaskan, pemerintah juga jangan dulu melonggarkan intervensi demi ekonomi, tanpa data akurat. Pemerintah didorong membuka data secara transparan agar masyarakat tidak meremehkan wabah.
Sebagai contoh, data mengenai jumlah kematian yang diumumkan pemerintah tiap hari tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Itu karena yang diumumkan hanya mereka yang meninggal setelah dikonfirmasi positif melalui tes reaksi rantai polimerase atau PCR.
Padahal, sesuai arahan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang diperbarui pada 11 April lalu, korban Covid-19 juga termasuk mereka yang meninggal dengan gejala klinis diduga terinfeksi virus ini, sampai ditemukan bukti ada penyebab lain, misalnya karena benturan. Dengan dasar ini, Laporcovid19.org mengumpulkan data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemerikasaan (PDP) yang meninggal dari berbagai daerah.
Hasilnya, dari 345 kabupaten dan kota di 19 provinsi, jumlah ODP dan PDP yang meninggal sudah 3,5 kali lipat dibandingkan yang positif meninggal. Total ODP dan PDP yang meninggal itu mencapai 3.833 orang. Padahal, total kematian yang dilaporkan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurinato pada Minggu baru 1.148 orang.
—Jumlah ODP dan PDP yang meninggal atau diduga Covid-19 di sejumlah provinsi dibandingkan dengan yang positif meninggal rata-rata 3,5 kali lipat lebih banyak. Sumber: Laporcovid-19.org
Kekebalan komunitas
Beben mengatakan, inti penanggulangan penyakit menular adalah mengontrol Ro atau angka reproduksi dasar. Makin tinggi angka Ro artinya penyakitnya masih bisa menularkan ke orang lain secara eksponensial,” kata Beben.
Sejumlah studi di berbagai negara menunjukkan, Covid-19 memiliki nilai Ro = 3, yang berarti dari 1 orang bisa menyebar ke 3 orang lain, lalu menjadi 9, dan seterusnya secara eksponensial. “Influenza, dalam 10 kali penularan bisa menginfeksi 14 orang. Tetapi Covid-19, dalam 10 kali penularan bisa menginfeksi 60.000-70.000 orang,” ucapnya.
Untuk menurunkan Ro ini, maka sejumlah cara bisa dilakukan, di antaranya mengurangi tranmisi melalui penggunaan masker dan cuci tangan. Angka Ro juga bisa ditekan dengan mengurangi kontak terhadap orang lain melalui menjaga jarak sosial dan mengurangi durasi infeksi dengan mengobati pasien. Selain itu, juga menerapkan imunisasi.
“Karena saat ini obat dan vaksin belum ditemukan, yang bisa dilakukan adalah mengurangi transmisi dan mengurangi kontak. Semua negara yang saat ini berhasil menurunkan angka Ro-nya seperti Vietnam dan 28 negara lain juga melakukan ini,” katanya.
Beben mengingatkan, herd immunity atau kekebalan komunitas tanpa adanya vaksinasi tidak lagi dianggap sebagai solusi. Secara teoritis, untuk mencapai kekebalan komunitas minimal 60-70 persen populasi harus terinfeksi. “Tetapi itu hanya hipotesis. Berapa lama imunitas bertahan? Apakah satu bulan? Apakah benar-benar kebal? Itu tidak bisa dibuktikan, jadi jangan pernah memikirkan itu sebagai solusi untuk pandemi baru seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, studi di Perancis di jurnal Sciences berbasis survei serologi menunjukkan, saat 16.000 orang di negara itu meninggal, populasi yang terinfeksi baru 4 persen. “Kita harusnya punya data berbasis survei ini,” kata Beben.
“Namun, dari hasil tes cepat (rapid test) yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, saya perkirakan saat ini populasi yang terinfeksi baru sekitar 2-3 persen. Kalau sampai 70 persen populasi yang harus terinfeksi, sekalipun tingkat kematiannya misalnya hanya 1 persen, korban bisa jutaan jiwa,” tuturnya.
OlehAHMAD ARIF
Editor EVY RACHMAWATI
SUMBER: KOMPAS, 18 Mei 2020
