Menanti Arsitektur Tol Inovasi

Saat ini, lima kelembagaan iptek belum sepenuhnya terkoneksi. Menghubungkan hampir 5.000 lembaga tak mudah karena masing-masing punya karakter. Perlu membangun konektivitas yang mendukung iklim invensi-inovasi.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM–Kepala Laboratorium Biodiesel dan Proses Katalitik Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ali Rimbasa Siregar di Jakarta, Jumat (6/3/2020), menunjukkan biodiesel dari jelantah yang dihasilkan dari ujicoba yang dilakukan lembaga penelitian itu.

“Saya akan memanjat tiang bendera agar bisa bertemu Presiden” begitu kata Profesor Subagyo, penemu katalis biodiesel dari ITB. Hal itu diungkapkan saat ia bertemu Presiden Jokowi di Rakornas Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 30 Januari 2020 di Tangerang.

Sepintas saya kira itu sekadar ‘candaan ala profesor’. Tetapi ia melanjutkan: “Saya sudah promosikan temuan ini kepada 10 menteri” dengan raut muka serius. Wah, ini eufemisme bagi sistem inovasi kita! Sejujurnya, yang dikeluhkan Profesor Subagyo juga dirasakan sebagian besar peneliti lain. Sulit menemukan pengguna inovasi. Khususnya men-delivery yang bukan pesanan.

Setiap tahun ada sekitar 16.000-an judul penelitian didanai Kemenristek. Dari jumlah itu, kurang dari 20 persen dapat dihilirisasikan. Sisanya masuk ke ‘lembah kematian’, meminjam istilah Menristek. Saya salut pada kolega profesor yang 5.000-an orang di Indonesia, yang berusaha keras belajar ilmu pemasaran walau menguras energi, agar mampu menjual karyanya.

Banyak peneliti tak seberuntung Profesor Subagyo yang bisa bertemu menteri apalagi Presiden. Saya khawatir, jangan-jangan nanti banyak yang akan naik tiang bendera.

Peristiwa itu sangat menarik, terlebih jika dihubungkan dengan dua kasus viral di media (17/1/2020). Pertama, pernyataan Presiden menanggapi banjir Jakarta yang intinya ‘ide mengatasi banjir Jakarta sudah banyak’. Kedua, keberhasilan Haerul, pemuda Desa Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulsel yang mampu buat pesawat terbang dari barang bekas.

Bila ditarik ke arah strategis, ketiga peristiwa itu mewakili situasi kita yakni sistem inovasi. Pertama, ide mengatasi persoalan nasional (banjir, kekeringan, kebakaran hutan, longsor, dan sederet problematika lain), ternyata sudah banyak. Masalahnya, temuan itu tak mudah diadopsi. Kedua, inovasi bisa lahir dari siapa saja termasuk montir motor lulusan SD dan milenial pula. Haerul baru 34 tahun. Pertanyaannya, mengapa seakan kita minim invensi dan inovasi?

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA–Delegasi yang mendampingi Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora Van Nieuwenhuizen melihat hasil penelitian Mahasiswa ITS berupa rancangan kapal cepat di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/3/2020).

Akar masalah
Saya kira pertanyaan seperti itu salah. Pertanyaan yang benar: mengapa sistem inovasi kita tak mampu dikenali lebih cepat? Jawabnya ada pada isi Pidato Presiden tadi. Yakni, sistem invensi dan inovasi kita belum terintegrasi dan terkonsolidasi baik pada agenda riset, anggaran, aktor dan jejaringnya.

Absennya integrasi dan konsolidasi menyebabkan banyak problematika. Misalnya, hasil karya lima penyelenggara iptek—perseorangan, kelompok, badan usaha, litbang pemerintah dan swasta, dan perguruan tinggi (PT)—seolah rapat tersembunyi. Adopsi bukan berdiri sendiri. Itu tak lepas dari arsitektur utama sistem invensi dan inovasi yang melibatkan peran lembaga dan penyelenggara iptek.

Kayal (2008) dalam artikelnya di International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, menceritakan peran arsitektur sistem inovasi yang bersifat unik tiap negara. Arsitektur menghubungkan aktor, lembaga dan jejaring, yang masing-masing butuh tata kelola sistem perencanaan, infrastruktur, dan sumber daya.

Kunci suksesnya adalah keterhubungan dari kapasitas mencipta (supply of technology), jejaring (linking mechanisms) dan permintaan teknologi (demand for technology).

UU No 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mencantumkan rambu-rambu arsitektur kita. Yang masih kita tunggu bagaimana BRIN sebagai penerima mandat dapat mengembangkan tata kelola yang mengorkestrasi aktor, lembaga, jejaring dan kunci sukses.

Tata kelola seperti apa? Yang integratif dan terkonsolidasinya kelembagaan namun tetap menjaga kemandirian penyelenggara iptek. Artinya BRIN butuh dukungan lembaga iptek yang tersebar di kementerian/lembaga (K/L) selain PT yang memang langsung di bawahnya. Tata kelola yang mengedepankan prinsip pelayanan, mendorong kekuatan bangsa sendiri, dan mengoptimalkan segenap sumber daya.

KOMPAS/PRIYOMBODO–Produk unggulan dari Pusat Produksi Sel Punca dan Produk Metabolit Nasional Universitas Indonesia dipamerkan dalam mini expo acara forum diskusi “Sinergi Triple Helix Bidang Kesehatan dan Obat” di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Saat ini, agar tata kelola itu juga bersifat akseleratif, partisipatif dan mandiri, mau tak mau harus memanfaatkan sistem cerdas teknologi informasi dan telekomunikasi era 4.0. Teknologi peer to peer itu menyandarkan pada aplikasi internet (IoT), kecerdasan buatan, block chain, komputasi awan, dan data besar (ABCID).

Menyandarkan pada ABCID sangat menjanjikan. BRIN dapat membuat backbone-nya dan litbang K/L mengisi cabang-cabangnya. Selain bisa cepat dibangun, aksi simultan itu juga relatif mudah bagi para aktor beradaptasi. Setidaknya, ada lima komponen berikut yang perlu dibangun untuk menampung lalu lintas invensi dan inovasi yang lebih produktif dan provokatif.

Menghimpun “demand”
Selama ini, kebutuhan invensi-inovasi dihimpun secara berjenjang. Mula-mula tim mendengar aspirasi PT, litbang, perekayasa, bisnis, swasta dan masyarakat. Lalu mereka menyandingkan dengan program unggulan pemerintah. Akhirnya, panel ahli memutuskan prioritas riset nasional.

Mekanismenya sudah baik, tetapi ketersediaan sumber daya memaksa tim buat prioritas. Lazim terjadi, prioritas tertuju pada hasil yang berdampak besar dan flagship, sehingga mengeleminasi yang mini atau mikro. Walhasil, khususnya masyarakat kelompok mini dan mikro menganggap sebagian invensi-inovasi tak sesuai kebutuhan.

Kita perlu menyempurnakan prosedur meramu kebutuhan itu. Kita perlu menghadirkan basis data yang menampung semua kebutuhan invensi-inovasi. Program yang bersifat top down tetap bisa dihadirkan di dalamnya. Tetapi, basis data itu menampung aspirasi pemangku kepentingan baik lembaga akademik, bisnis, pemerintah dan masyarakat (ABGC) tanpa ada eleminasi.

Kebutuhkan teknologi bagi UMKM, pokmas, poktan dan juga individu tercermin pada daftar. Apakah BRIN akan sibuk untuk mengumpulkannya? Tidak, sebab daftar itu dapat dihimpun secara daring agar stakeholder setiap saat dapat menambahkan daftar kebutuhan. Perlu ada rambu-rambu.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA–Dosen ITS Wisnu Wardhana dan pekerja mengecek pengerjaan Kapal Perang “The Croc” di Laboratorium Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, Rabu (26/2/2020). Kapal yang dibuat untuk pengintaian tersebut mempunyai panjang 12 meter dengan lebar 3 meter dan dilengkapi dua mesin bertenaga 350 tenaga kuda.

Pemerintah atau entitas lain berperan mengawal, memperkuat, mengotorisasi. Dengan begitu, basis data mampu menyajikan secara transparan siapa, kapan, di mana, dan butuh apa. Kebutuhan teknologi juga jadi real time dengan lokus dan fokus terdata.

Saat menginput permintaan, calon pengguna juga perlu menunjukkan komitmen pembiayaan. Bagi yang tak punya alokasi dana, biarlah lembaga memikirkannya. Jadi, ketersediaan dana calon pengguna tak jadi penghalang untuk dapat layanan inovasi.

Dengan dihimpun secara bottom up dan top down, kebutuhan invensi-inovasi dan ketersediaan dana jadi lebih mudah dipetakan, diorganisasi, dan dievaluasi. Pemerintah dan pemda dapat mendayagunakan data itu untuk penganggaran, penentuan prioritas riset dan kelompok sasaran, pengembangan SDM, fasilitas dan regulasi. Informasi itu juga bermanfaat untuk sinergi stakeholder.

Mengorganisasi inventor
Apakah jumlah inventor kita cukup? Jawabnya sangat relatif. Beberapa pihak melihat kecukupan dari rasio. Per 1 juta penduduk Indonesia ada 1.071 peneliti, mendekati rasio China 1.235 orang (RIRN, 2017). Dibanding Singapura dan Malaysia yang lebih 6.000 orang, kita masih rendah. Tetapi penduduk kita 8 kali Malaysia dan 42 kali dari Singapura.

Yang lebih menarik, jika kita melihat kecukupan dari angka absolut. Statistik Perguruan Tinggi 2018 mencatat ada hampir 300.000 dosen tersebar di 4.670 PT. Peneliti dan perekayasa di 45 K/L kira-kira 20.000 orang. Jadi tenaga inti hampir 320.000 orang.

Di luar itu masih ada litbang BUMN dan swasta, perseorangan dan kelompok masyarakat. Masih ada lagi sekitar 1,3 juta mahasiswa yang lulus per tahun, ada lulusan SMK. Jadi, potensi inovator sejatinya besar.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS–Sejumlah pengunjung melihat peralatan FisTx Aquagram yang dipasang di tambak udang di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (17/2/2020). FisTx Aquagram, yang diproduksi oleh PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa (MSMB), berfungsi untuk memantau kualitas air yang ada di tambak udang.

Namun potensi penyelenggara iptek itu belum sepenuhnya diintegrasikan. Dengan dihimpun dan diorganisasi, akan lebih mudah mengkreasi identitas inventor, termasuk nomor khusus bagi inventor perseorangan seperti Haerul. Identitas aktor ini kelak melekat pada invensi-inovasi, paten atau hak intelektualnya.

Integrasi data akan permudah manajemen SDM. Lembaga akan mudah melacak, mempromosikan, dan berkolaborasi. Yang bersangkutan lebih mudah jalin kemitraan nasional/global. Pemerintah juga lebih mudah melakukan perencanaan, monitoring dan pengembangan SDM, khususnya dalam mendorong produktivitas, pemerataan, positioning di bidang strategis baru.

Riset teregister tunggal
Pelaksanaan riset umumnya dimulai dari memilih topik. Idealnya pemilihan itu berbasis permintaan riil. Ini mungkin terlalu ekstrem. Tetapi dengan data tunggal riset, topik yang dikerjakan akan unik dan mencegah reinventing the wheel. Idenya mirip data tunggal perusahaan pada Kemenkumham.

Caranya tanpa terkecuali, dosen, peneliti, perekayasa, swasta, mahasiswa, dan masyarakat yang akan/sedang melakukan riset melakukan pencarian topik di basis data itu. Cara ini akan mengawinkan permintaan invensi-inovasi dengan kegiatan riset. Juga akan menekan riset asal-asalan karena publik memantau. Potensi penggandaan atau plagiasi atas hasil riset otomatis berkurang dengan sendirinya.

Konektivitas penyelenggara
Saat ini, lima kelembagaan iptek belum sepenuhnya terkoneksi. Menghubungkan hampir 5.000 lembaga tak mudah karena masing-masing punya karakter. Tetapi itu perlu dilakukan dan tentu saja melalui kesepakatan. Melalui konektivitas, minimal ada lima keuntungan mendukung iklim invensi-inovasi yang lebih bergairah.

Pertama, meningkatkan kesadaran kelembagaan. Inovator harus punya wawasan kelembagaan memadai, baik lembaga etik, verifikasi, uji publik, sertifikasi maupun komersialisasi. Kita ingat kasus Tengku Munirwan, Juli 2019, inovator padi IF8 asal Meunasah Rayeuk, Aceh Utara yang mampu berproduksi 12 ton GKP. Tetapi karya itu justru bermasalah karena mengabaikan lembaga sertifikasi. Ia terpaksa berurusan dengan polisi sebab dianggap mengedarkan benih ilegal.

Kedua, mengurangi disparitas kualitas sarana-prasarana riset. Riset di lapangan ataupun laboratorium adalah proses inti meramu invensi-inovasi. Keberhasilan riset butuh peralatan, teknisi, sarana-prasarana, pendanaan dan akses informasi yang baik. Di lapangan, masih ada kesenjangan antar lembaga baik jumlah maupun mutunya.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Suasana pertemuan Dewan Riset Daerah DKI Jakarta dengan Komisi B DPRD Jakarta pada hari Senin (24/2/2020). Mereka membahas potensi pengembangan Jakarta sebagai pusat teknologi, bisnis, dan jasa bertaraf global.

Keterbatasan ini yang akhirnya penyumbat kecepatan invensi-inovasi. Solusinya, mendorong resource sharing. Ide ini tak baru. Sudah lebih dari 20 tahun lalu digulirkan pemerintah melalui Pusat Antar Universitas.

Kemenristek juga menggulirkan skema world class university dan Inovasi Nasional. Namun ketiganya masih berbasis manual dan kompetitif. Jadi belum sebagai aksi kelembagaan nasional. Resource sharing harus dibuka.

Ketiga, perbaiki tata kelola bahan berbahaya dan beracun. Banyak riset melibatkan mikroorganisme patogenik ataupun bahan B3. Bila bahan tersebut bocor dapat berdampak negatif bagi lingkungan, tanaman, hewan bahkan manusia. Dengan terintegrasi, keterlacakan B3 secara hulu-hilir dari importir, produsen, penjual, pengguna dan pengolah mudah dilakukan.

Keempat, mengoptimalkan pendanaan. Saat ini, sekitar 74 persen sumber dana penelitian nasional dari APBN, sisanya swasta atau bantuan luar negeri. Dengan dana riset APBN 2020 sebesar Rp 28 triliun, prorata per orang memperoleh sekitar Rp 88 juta.

Ini relatif kecil dibandingkan Jepang 22 juta yen (setara Rp 2,6 miliar). Di sisi lain, PT dengan SDM besar khususnya mahasiswa masih kesulitan dana riset. Melalui perbaikan konektivitas, antar lembaga memungkinkan untuk saling berbagi.

Kelima, saling mengumpan hasil invensi-inovasi. Sekitar 35 persen riset di PT adalah riset dasar, 40 persen riset terapan dan sisanya peningkatan kapasitas. Banyak pemulia tanaman di PT menghasilkan berbagai varietas unggul, yang seharusnya jadi input bagi lembaga lain untuk meneruskan hingga hilir ke industri, badan usaha atau masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, saat lembaga kajiterap menemukan kendala, dapat mengumpankan ke PT untuk dikaji bersama mahasiswa. Saling mengumpan ini akan mendorong sinergi kelembagaan.

Kanalisasi adopsi
Menemukan pengguna invensi itu tak mudah. Banyak inventor melakukan berbagai cara agar karyanya dimanfaatkan. Di sisi lain, banyak calon pengguna kesulitan menemukan inovasi dalam negeri yang tepat. Kesulitan kedua belah pihak itu perlu diatasi.

Eropa punya lembaga khusus yang mengumpulkan invensi dan aktif memasarkan ke potential user. Di sana pengguna menanggung biaya invensi dan pemasarannya. Namun komersialisasi seperti itu belum cocok untuk kita, apalagi jika riset bersumber APBN atau dana publik.

Kita dapat membuat model yang operasionalnya murah seperti gerai digital. Kanalisasi membuat karya mudah dikenali, diakses, dibandingkan dan diadopsi siapapun.

Waktu kita tak banyak. Kita menunggu peraturan turunan dari UU 11/2019 sebagai dasar menyusun arsitektur, tata kelola dan infrastruktur sistem inovasi yang kaya kemampuan. Mampu menghadirkan suasana orkestra invensi unggul. Mampu mereposisi aktor. Mampu mengakui keberhasilan penyelenggara iptek perseorangan. Mampu memotret, menghitung dan mengevaluasi invensi dan inovasi anak bangsa dalam satu tarikan napas.

Mari membangun tol inovasi yang lebih nyaman. Innovation without frontier. Tol inovasi yang mampu menjangkau kebutuhan dan adopsi dari Sabang sampai Merauke.

(Edi Santosa Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian IPB; Ketua Bidang Kajian Inovasi dan Kebijakan Pertanian, Pengurus Pusat Himpunan Agronomi Indonesia (PERAGI))

Sumber: Kompas, 18 Maret 2020