Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengajak alumni perguruan tinggi untuk mengembangkan sektor swasta, batik tingkat lokal, nasional, maupun global.
Kemampuan lulusan perguruan tinggi terserap ke dalam pasar tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja sangat penting untuk membangun ekonomi bangsa. Apalagi, di tengah ketidakpastian ekonomi global, keberdayaan bangsa berasal dari perputaran modal yang ada di tengah masyarakat.
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memberi kuliah umum pada Dies Natalis ke-70 Universitas Indonesia dan wisuda pascasarjana di Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal tersebut saat memberi kuliah umum pada acara Dies Natalis ke-70 Universitas Indonesia dan wisuda pascasarjana serta spesialis di kampus UI di Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). Ia menekankan pentingnya terjadi investasi di berbagai sektor.
“Memang mayoritas masyarakat Indonesia bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena stabilitas yang dijanjikan beserta berbagai fasilitas yang mendampingi. Akan tetapi, kuota PNS terbatas dan juga tak bisa terlalu gemuk. Sektor swasta sangat penting untuk dikembangkan,” kata Bahlil.
Sektor swasta yang dimaksud tidak hanya berupa korporasi nasional dan global. Termasuk pula sektor-sektor swasta pada tingkat lokal. Hal ini akan memberi keragaman pada pencarian nafkah dan pendapatan daerah. Bertambahnya pendapatan tersebut bisa diinvestasikan ke berbagai sektor mulai dari tingkat akar rumput, nasional, dan internasional.
Menurut Bahlil, penanaman modal dari negara asing penting, tetapi penanaman modal oleh masyarakat Indonesia sendiri juga tidak kalah penting. Pemerintah dianjurkan memudahkan perizinan penanaman modal asing untuk menarik minat investor dari luar negeri.
Meskipun begitu, kondisi perekonomian global tengah menghadapi tantangan. Inggris berkutat dengan Brexit, Amerika Serikat berada di ambang konflik dengan Iran, dan negara-negara di Amerika Latin sibuk dengan politik internal. Bank Dunia memprediksi hal ini alan melambatkan ekonomi negara-negara maju, namun sebaliknya memberi kesempatan kepada negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekonominya.
“Ini peluang bagi Indonesia, terutama bagi sektor swasta yang berasal dari generasi muda. Pertumbuhan ekonomi yang murni dari pembangunan dan perputaran modal, bukan konsumsi,” kata Bahlil.
Data BKPM tahun 2019 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun adalah 5,2 persen. Setelah dicermati, angka ini ada karena pola konsumsi yang tinggi. Dari sektor ekspor relatif rendah, hanya 16 persen.
Investasi dari masyarakat kepada pertumbuhan ekonomi merupakan jalan keluarnya. Bahlil mengungkapkan, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa segala izin penanaman modal dilakukan oleh BKPM yang di dalamnya memfasilitasi pengurusan dengan 25 kementerian/lembaga. Artinya, calon investor bisa melakukannya melalui satu pintu sehingga mencegah terbentur aturan tumpang tinggi antarlembaga maupun antara pusat dan daerah.
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Ketua DPR RI Puan Maharani memberi kuliah umum pada Dies Natalis ke-70 Universitas Indonesia sekaligus wisuda program sarjana dan vokasi di Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020) sore.
Gotong royong
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani ketika memberi kuliah umum untuk wisuda sarjana dan vokasi UI pada Sabtu sore mengatakan bahwa kondisi kemajuan teknologi dan disrupsi masa kini membuka banyak kesempatan. Dunia kerja menjadi semakin meritokratis karena batasan senior dan junior kian terkikis.
“Hampir setiap lapangan kerja mengedepankan kompetensi dibandingkan dengan usia dan status. Hal ini sangat baik untuk benar-benar menerapkan azas gotong royong untuk membangun bangsa,” ujarnya.
Mengaburnya batas-batas ini menjadikan Indonesia harus terbuka baik kepada diri sendiri maupun pihak luar. Puan mengatakan hendaknya Indonesia jangan takut belajar dan mengambil hal-hal positif dari negara-negara lain. Di saat yang sama juga mawas diri menyaring ekses negatif yang berisiko masuk Indonesia. Hal itu bisa dicapai dengan masyarakat sipil yang kuat.
Ia menuturkan, pemerintah mengusulkan hukum omnibus kepada DPR mengenai penciptaan lapangan kerja, pajak, dan pembangunan ibu kota baru. Di dalamnya mengatur berbagai kesempatan yang bisa mempercepat pembangunan apabila diterapkan dengan baik.
Sementara itu, Rektor UI Ari Kuncoro mengatakan, lulusan perguruan tinggi tidak bisa lagi berharap pada lembaran ijazah semata. Justru, ijazah merupakan pengingat bahwa mereka harus terus mengembangkan kompetensi pemecahan masalah yang kompleks, mampu berkoordinasi, mengambil keputusan, bernegosiasi, adaptif, pandai mengelola emosi, dan kreatif.
Oleh LARASWATI ARIADNE ANWAR
Editor: YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 3 Februari 2020
